Kekerasan dalam Aksi Cederai Kebebasan Berekspresi

Aksi mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang sebagai bentuk penolakan mahalnya biaya kuliah disambut dengan kekerasan oleh satuan keamanan  kampus (31/5). Satuan keamanan kampus merebut paksa atribut yang digunakan untuk aksi dengan disertai tendangan dan pukulan. Azwar Affandi salah satu massa aksi, terpaksa menerima pukulan di wajahnya setelah berusaha mempertahankan banner yang coba direbut satuan keamanan kampus. Berbeda dengan Torikhul Hidayah yang terjatuh dan terkena tendangan setelah mencoba mempertahankan diri karena dituduh sebagai massa palsu dari luar satuan akademik kampus.

Kekerasan yang dilakukan satuan keamanan kampus bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kebebasan berekspresi. Pada pasal 19 ayat 2 yang berbunyi ”Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.

Aksi penolakan mahalnya biaya kuliah yang diwarnai kekerasan itu,  sebagai bentuk aksi lanjutan dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan pihak kampus (23/5) tentang kenaikan uang ma’had sebesar 50% atau 2,5 juta untuk perbaikan sarana dan prasarana ma’had.  Menurut Hasan Abdillah selaku koordinator aksi, menjelaskan bahwa kenaikan uang UKT dan ma’had dirasa memberatkan para calon mahasiswa baru (Maba) UIN Maliki Malang. “UKT mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang terdiri dari 3 ring dan jumlah maksimal sekitar Rp 2.400.000, menjadi 5 ring dengan jumlah sekitar Rp 5.500.000,” ujarnya. Sehingga, maba harus membayar uang UKT sesuai dengan ring yang dibebankan dan ditambah dengan uang ma’had senilai tujuh juta limaratus ribuh rupiah.

Aksi penyampaian aspirasi dimuka umum sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa uin maliki yang disambut kekerasan bertentangan juga dengan Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa “setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Menurut Rully N. S, selaku ketua komandan satuan keamanan kampus menyatakan bahwa pembubaran yang disertai kekerasan tersebut merupakan intruksi dari pihak birokrat kampus. Mereka mendapat intruksi untuk mengamankan dan mengusahakan agar tidak terjadi demontstrasi di area kampus. “Mengingat bertepatan dengan diadakannya ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negri (SBMPTN),” ujarnya. Namun menurut Azwar, tindakan yang dilakukan keamanan kampus sangat disayangkan  mengingat tujuan aksi hanya untuk mengajukan aspirasi bukan untuk tindakan anarki.[Achmad Gilang Rizkiawan]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply