3 Hal yang Menggangu Pikiran Saya Saat Mayday

Buruh

Di setiap peringatan hari buruh 1 Mei, ada tiga hal yang mengganggu pikiran saya. Pertama, kaburnya identitas buruh. Kedua, pencegahan PHK yang tak pernah dilakukan oleh organisasi buruh. Ketiga, pragmatisnya tuntutan utama buruh.

Hal pertama yang cukup mengganggu pikiran saya ialah kaburnya makna buruh. Beberapa hari yang lalu menjelang 1 Mei 2016 saya diskusi online dengan beberapa rekan alumni pers mahasiswa UIN Maliki Malang. Salah satunya sudah jadi wartawan.

Salah satu poin yang kami diskusikan ialah terkait identitas buruh. “Dosen juga buruh,” kata salah satu rekan saya yang berprofesi sebagai jurnalis (wartawan). Ia juga menyebut dirinya buruh. Tapi ketika saya tanya, “kenapa dosen disebut buruh?”, rekan saya itu tak bisa menjawab.

Ia mungkin tak bisa menjelaskan mengapa dosen disebut buruh. Tapi, ia mungkin tahu mengapa dirinya disebut buruh. Saya menduga ia menyebut dirinya sebagai buruh karena informasi dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), semacam organisasi paguyuban wartawan.

Pada peringatan hari buruh 1 Mei 2015 lalu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya mengklaim bahwa jurnalis juga buruh. “Sekedar mengingatkan diri, bahwa kami para jurnalis juga seorang buruh,” kata Yovi, koordinator lapangan AJI. Mengapa Yovi menilai jurnalis adalah buruh? Menurutnya, “kami adalah kelas pekerja. Kami pun senasib dengan buruh pabrik, pegawai bank dan pekerja lainnya yang sampai saat ini berjuang demi kesejahteraan.”

Saat ini sepertinya banyak pihak asal klaim terkait identitas buruh. Sekadar informasi, saat ini tak hanya jurnalis yang dianggap sebagai buruh. Guru honorer saja sekarang diklaim juga sebagai buruh.

M Rusdi seorang Sekjen KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ) di situs kspi.or.id secara tersirat mengatakan bahwa guru honorer bagian dari buruh. “Mayday bukan hanya harinya Buruh pabrik, tapi semua buruh/pekerja termasuk pekerja sektor pariwisata, perhotelan dan guru honorer yang masih menerima upah murah.”

Saya tak tahu pasti mengapa rekan saya, AJI dan Sekjen KSPI dengan mudah melabeli status orang lain dengan sebutan buruh. Yang jelas, sebutan buruh yang ditujukan kepada dosen, jurnalis dan guru honorer suatu tindakan yang naif.

Mengapa? Karena dalam teoritisnya tak pernah dituliskan bahwa dosen, Jurnalis dan guru honorer adalah buruh. Kalau mau mengkaji hari buruh, tak akan bisa dilepaskan dari teori marxisme. Alasannya karena hari buruh yang jatuh pada 1 Mei itu sendiri ditetapkan oleh kongres sosialis dunia pada tahun 1889 di Paris, Perancis. Tanggal 1 Mei dipilih oleh kongres sosialis dunia untuk mengenang 350 ribu buruh Amerika yang turun ke jalan menuntut pengurangan jam kerja pada tahun 1886 lalu.

Kita bisa langsung menebak bahwa kongres sosialis dunia diselenggarakan oleh para penganut ide Karl Marx. Karena dalam bukunya, istilah sosialisme dan komunisme tidak dibedakan oleh Marx. Dua istilah itu digunakan Marx dalam bangunan teoritisnya.

Nah, karena penetapan hari buruh itu tak lepas dari campur tangan kaum sosialis, maka istilah buruh pun saya pikir tak bisa dilepaskan begitu saja dari bangunan teoritis marxisme. Apa lagi ditambah kenyataan bahwa gerakan buruh 1 Mei 1886 tak lepas dari sebaran ideologi marxisme yang merasuki buruh Amerika saat itu.

Pertanyaannya lalu menjadi cukup simpel. Apa itu buruh menurut teori marxisme? Apakah dosen, Jurnalis dan guru honorer adalah buruh dalam pandangan marxisme?

Terus terang saya belum pernah baca buku Karl Marx yang bicara tentang pengertian buruh. Tapi, Akhol Firdaus, seorang aktivis LSM yang paham betul teori marxisme punya jawaban atas pertanyaan mendasar tadi.

Menurutnya, buruh adalah orang yang hanya memiliki tenaganya saja untuk dipakai mencari penghidupan. Buruh tak punya tanah. Tak punya keahlian lain, selain tenaganya saja yang bisa ‘dijual’ untuk bisa menyambung hidup. Pernyataan Akhol ini diperkuat oleh Coen Husein Pontoh yang juga mempelajari marxisme.

Menurut Coen Husein, marx membagi kelas masyarakat ke dalam dua bagian. Kelas borjuis dan kelas proletar atau buruh. Kelas borjuis adalah orang-orang yang memiliki alat-alat produksi dan mereka yang memiliki tanah (tuan tanah). Sedangkan kelas proletar adalah orang-orang yang hanya mampu menjual tenaganya kepada si pemilik tanah dan pemilik alat produksi.

Lalu ada dimana posisi buruh, jurnalis dan guru honorer? Menurut saya profesi-profesi tersebut tidak termasuk dalam dua kelas yang disebutkan oleh Marx (kelas borjuis dan proletar). Status mereka dalam teori marxisme bisa masuk pada elemen pendukung borjuis. Guru dan dosen bisa menjadi alat birokrasi untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran para borjuis. Sedangkan jurnalis jadi alat propaganda bagi borjuis untuk menyebarkan ide-ide borjuis. Dan, poin pentingnya ialah; profesi-profesi itu tak mengandalkan tenaga kasar seperti buruh yang ada bangunan teori marxisme.

Perlu dipahami bahwa teori marxisme digagas saat perbudakan masih berlangsung di hampir seluruh daratan Eropa. Sebutan buruh ditujukan kepada kelas yang hampir sama stratanya dengan budak. Bedanya budak tak digaji, sedangkan buruh digaji. Persamaan keduanya ialah sama-sama hanya punya tenaga kasar untuk ‘dijual’.

Singkatnya, istilah buruh merujuk pada pekerja kasar yang tak memiliki tanah, harta kekayaan dan alat produksi. Buruh sejatinya adalah pekerja kasar, yang hanya punya tenaga kasarnya saja untuk dijual kepada para borjuis. Mereka tak punya keahlian mengajar dan keahlian menulis.

Jadi, menyebut dosen, Jurnalis dan guru sebagai buruh jelas merupakan tindakan pengaburan makna buruh itu sendiri. Saya pikir, perihal ini yang tak diketahui oleh para wartawan, AJI dan sekjen KSPI.

Stop PHK bukan Solusi

Hal kedua yang mengganggu pikiran saya adalah pencegahan PHK yang tak pernah dilakukan oleh organisasi buruh. Tanggal 1 Mei 2016, mereka boleh saja teriak-teriak, nuntut kepada pemerintah untuk stop PHK, stop kriminalisasi buruh dan sebagainya.

Tapi, di saat yang sama pencegahan PHK tak pernah dilakukan. Mereka boleh saja pasang badan ketika ada buruh yang di PHK sepihak. Mereka boleh saja mengawali penyelesaian sengketa antara perusahaan dan buruh yang terkena PHK. Tapi, menurut saya, semua upaya tersebut tak ada artinya jika organisasi buruh tak melakukan pencegahan.

Saya pikir, konsep pencegahan PHK tak pernah dipikirkan oleh mereka. Terus terang saya tak pernah dengar ada gerakan buruh yang menuntut pemerintah untuk mensosialisasikan undang-undang ketenagakerjaan.

Padahal tuntutan sosialisai undang-undang ketenagakerjaan sangat penting untuk buruh dan pekerja. Jika semua buruh dan pekerja paham undang-undang ketenagakerjaan, saya yakin perusahaan akan berfikir seribu kali untuk mem-PHK para buruh.

Keyakinan saya bukan tanpa alasan. Pada saat tahun 2013 saat bekerja di salah satu ritel minimarket, saya banyak menemui perlakuan tak adil kepada para pekerja. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan karyawan minimarket tersebut, bahwa pada momentum lebaran idul fitri dan menjelang tahun baru, banyak karyawan yang dipaksa mengundurkan diri.

Mengapa banyak karyawan minimarket tersebut dipaksa mengundurkan diri pada saat momentum lebaran idul fitri dan tahun baru? Saya tak tahu pasti. Tapi, beberapa karyawan di sana sempat memberi tahu saya, bahwa pemaksaan mundur tersebut bermotif hitung-hitungan bisnis.

Undang-undang ketenagakerjaan lantang menyebutkan bahwa pada H-15 perayaan idul fitri, perusahaan harus membayarkan tunjangan hari raya bagi karyawan yang sudah bekerja minimal 3 bulan. Ini alasan mengapa banyak karyawan minimarket tersebut dipaksa mundur menjelang idul fitri; agar perusahaan tak membayar tunjangan hari raya.

Itu motif pemaksaan mundur pada waktu momentum idul fitri. Ada pun motif pemaksaan undur diri karyawan pada saat momentum tahun baru lebih karena aturan perusahaan yang mewajibkan perusahaan membayarkan bonus tahunan kepada karyawan yang sudah bekerja minimal selama satu tahun. Jika karyawan berhasil dipaksa mundur sebelum tahun baru, itu artinya bonus tahunan tak jadi diberikan pada karyawan tersebut, karena ia sudah mengundurkan diri dari perusahaan sebelum jatuh tempo pembayaran bonus tahunan.

Informasi yang saya dapat dari rekan karyawan tersebut sangat masuk akal untuk menjelaskan mengapa banyak dari karyawan yang dipaksa mundur pada saat momentum tertentu. Yang paling miris dari kasus tersebut ialah pemaksaan mundur.

Dalam undang-undang ketenagakerjaan, karyawan yang mengundurkan diri tidak mendapatkan hak sebagaimana karyawan yang diberhentikan sepihak atau PHK. Karyawan yang diputus hubungan kerja oleh perusahaan (PHK), punya hak atas gaji dari sisa kontraknya (bagi karyawan kontrak) dan punya hak atas pesangon (bagi karyawan tetap). Jika si karyawan mengundurkan diri, ia tak mendapat hak gaji apa pun dari sisa kontraknya.

Jadi, pemaksaan mundur oleh perusahaan adalah upaya pengusaha agar uang mereka tak terkuras habis untuk membayar gaji sisa kontrak dan pesangon. Ironisnya, karyawan minimarket tempat saya bekerja dulu, sebagian besar tak paham akan hal ini. Mereka dengan sendirinya patuh disuruh mundur, karena berpikir mengundurkan diri sama saja dengan PHK; sama-sama tak dapat hak gaji atas sisa kontraknya.

Nah, apakah organisasi buruh memperhatikan masalah ini? Apakah tak lebih baik jika mereka menuntut agar pemerintah mensosialisasikan UU Ketenagakerjaan, agar para buruh dan pekerja paham dengan hak mereka, dan tak takut akan PHK. Saya pikir sosialisasi UU Ketenagakerjaan tersebut adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya PHK sepihak oleh perusahaan.

Ide Pragmatis Akut sang Buruh

Hal ketiga yang paling mengganggu pikiran saya ialah pragmatisnya tuntutan utama para buruh. Coba deh anda perhatikan tuntutan utama buruh dari tahun ke tahun.

Tuntutan utama buruh selalu tentang uang. Tuntutan utamanya selalu tentang kenaikan upah minimum regional, kota dan kabupaten (UMR dan UMK). Bukankah tak berlebihan jika saya nilai gerakan buruh ialah gerakan pragmatis?

Saya bukannya anti terhadap kenaikan UMR dan UMK. Gaji tinggi dan kesejahteraan memang penting. Tapi, kalau ternyata kenaikan UMR dan UMK tersebut diikuti oleh PHK besar-besaran, apa tidak jadi senjata makan tuan bagi buruh lainnya?

Para buruh harus paham jalan pikiran pengusaha. Sampai mati pun yang namanya pengusaha akan mencari untung sebanyak-banyaknya, dan menekan pengeluaran sebesar-sebesarnya. Jika pengusaha terdesak harus mengeluarkan uang yang besar untuk gaji buruh, mereka akan berpikir ekonomis.

Salah satu cara ampuh yang biasa dipakai pengusaha ialah memangkas jumlah karyawan dan memaksimalkan kinerja karyawan yang tersisa. Jika sudah seperti itu, maka bisa dipastikan PHK besar-besaran akan terjadi. Jika PHK terjadi, buruh harus rela gigit jari.

Untuk mengalahkan pengusaha, para buruh tak bisa hanya mengandalkan tuntutan gaji tinggi. Tak cukup hanya nuntut pemerintah dan bakar bakar ban di jalanan. Untuk menaklukkan pengusaha para buruh harus cerdik.

Para buruh harus berpikir bahwa mereka harus punya posisi tawar di perusahaan. Para buruh harus berpikir bahwa mereka adalah bagian dari pemilik perusahaan tempat mereka bekerja.

Caranya bagaimana? Para buruh harus mampu memastikan bahwa mereka diberi saham oleh pengusaha lewat undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan demo besar-besaran di istana presiden dan di kantor DPR. Tuntut pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang pewajiban pengusaha agar mengikutsertakan para buruh memiliki saham di perusahaan tempat mereka bekerja.

Dengan sistem kepemilikan saham, para buruh memiliki hak atas perusahaan. Dengan kepemilikan saham, para buruh memiliki posisi tawar yang tinggi di perusahaan. Mereka tak akan mudah dirumahkan (PHK), karena mereka memiliki saham atas perusahaan.

Disamping itu, dengan kepemilikan saham, para buruh memiliki suara atas keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Keuntungan lainnya dengan kepemilikan saham di perusahaan ialah para buruh memiliki hak atas laba tahunan yang diperoleh perusahaan.

Dan, jangan lupa. Pemerintah harus memastikan transparansi laporan laba keuangan perusahaan, agar hak para buruh atas keuntungan perusahaan tak dimanipulasi oleh perusahaan.

Saya pikir, ide tentang kepemilikan saham ini harus dipikirkan oleh para buruh mulai sekarang. Bersikap cerdiklah hai buruh!, dan kalahkan pengusaha. Sekian. [Hendri Mahendra]


Editor : Salis Fahrudin


Hendri Mahendra
Cuma penulis amatir

One thought on “3 Hal yang Menggangu Pikiran Saya Saat Mayday

  1. Saya malah terfikir soal buruh tenaga kasar yang tidak terkait pada ikatan kepada suatu perusahaan korporasi besar. Yang saya maksud adalah yang bergerak di sektor informal dan sektor yang lebih mikro yang mana pihak yang mempekerjakan tidak terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang spesifik soal perburuhan.
    Menurut sepengetahuan saya, beban kerja mereka tak jarang sangat berat dan tiada jaminan sosial dan keselamatan kerja apapun serta upah yang terstandar.
    Menurut saya pribadi dgn pengetahuan saya yg masih terbatas saat ini ….mereka ada di posisi yang lebih sulit 🙂

Leave a Reply