Ada apa dengan UKT di UIN Maliki Malang?

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 96 tahun 2013, UKT adalah sebagian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggung oleh setiap mahasiswa pada setiap jurusan/program studi untuk program diploma dan program sarjana. Sementara biaya yang sebagian lainnya dari BKT ditanggung pemerintah melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Agama Negeri (BOPTAN).

Sistem UKT bertujuan untuk menerapkan pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak lain yang membiayai mahasiswa tersebut. Dengan sistem UKT, biaya kuliah bisa dijangkau oleh mahasiswa kurang mampu. Sistem UKT juga melarang PTAN untuk memungut uang pangkal dan uang lain selain UKT.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang mulai diberlakukan pada tahun akademik 2014. UIN Maliki Malang mengacu pada Surat Edaran Nomor: Se/Dj.I/PP.009/54/2013 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Kemudian pada tahun-tahun berikutnya mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 124 Tahun 2015, Nomor 289 Tahun 2016, Nomor 157 Tahun 2017, dan Nomor 211 Tahun 2018.

Namun, di UIN Maliki Malang penerapan UKT tidak sesuai dengan  tujuan dari sistem UKT sendiri. Dalam konteks sistem UKT, ada tiga hal perlu disoroti. Pertama, dalam penerapannya, apakah sistem UKT benar-benar menyesuaikan kemampuan ekonomi mahasiswa atau pihak yang membiayainya? Kedua, dalam penerapannya apakah sistem UKT sudah menjangkau mahasiswa yang kurang mammpu? Ketiga, dalam penerapannya, apakah ada pemungutan biaya lain selain UKT?

UKT, menyesuaikan masyarakat atau menyesuaikan kebutuhan kampus?

Dalam KMA Republik Indonesia tentang UKT di PTAN untuk tahun 2015 sampai 2018, di diktum ke tiga tertulis, “UKT sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.”

Dari keterangan tersebut, biaya UKT ini berdasar dari kemampuan ekonomi mahasiswa. Tapi dalam tahapan munculnya biaya UKT, pihak kampus sudah merumuskan semua biaya kebutuhannya sebelum tahun akademik baru dimulai. Kebutuhan ini kemudian disahkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) sehingga muncul total biaya UKT di tiap kelompok.

Jadi, pandangan bahwa biaya UKT ini berdasar dari kemapuan ekonomi mahasiswa ini tidak sesuai dengan realitanya. Yang ada, mahasiswalah yang menyesuaikan kebutuhan kampus. Kemampuan ekonomi mahasiswa hanya menjadi dasar untuk ditetapkan di kelompok UKT yang sudah dibuat pihak kampus.

Masalah terjadi ketika kebutuhan kampus ini tinggi. Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) Inovasi, dalam Buletin Patriotik edisi Januari 2018 mencatat, ada beberapa mahasiswa yang merasa keberatan dengan biaya UKT yang dibebankan pihak kampus.

Salah satu mahasiswa itu adalah Zevi Aga Indi, mahasiswa Teknik Arsitektur. Karena penghasilan orang tuanya hanya 1,5 juta rupiah per bulan, Zevi merasa keberatan ketika harus membayar UKT sejumlah Rp. 2.385.000. Begitu juga dengan Diana Nova Amalia, mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Diana merasa keberatan ketika harus membayar UKT sejumlah Rp. 2.385.000 karena penghasilan orang tuanya hanya 1,8 juta rupiah per bulan.

Zevi dan Diana hanya sekian dari beberapa mahasiswa yang merasa keberatan dengan biaya UKT yang dibebankan kampus pada mereka. Penulis mengamati, ada beberapa calon mahasiswa baru yang mempertanyakan dan memohon keringanan UKT pada pihak kampus.

Calon mahasiswa yang berasal jalur SNMPTN itu mendatangi gedung rektorat UIN Maliki Malang pada tanggal 30 April sampai 4 Mei 2018. Namun semuanya ditolak. Nur Farida selaku Kepala Bagian Keuangan Dan Akuntansi menjelaskan, pihak kampus tidak mengeluarkan kebijakan untuk pemberian keringanan UKT. Menurutnya, penetapan kelompok UKT sudah menjadi keputusan rector yang tidak bisa diubah.

Keadaan ini semakin memperjelas fakta bahwa, ketika kebutuhan kampus begitu tinggi, kampus tak lagi benar-benar menyesuaikan biaya UKT dengan kemampuan ekonomi mahasiswanya. Dan, mahasiswalah yang harus menanggung beban dari tingginya kebutuhan kampus.

Uang Kuliah Tunggal menjangkau mahasiswa tidak mampu?

Selain kebutuhan kampus yang tinggi, yang perlu dilihat lagi adalah diktum ke empat KMA Republik Indonesia tentang UKT di PTAN untuk tahun 2015 sampai 2018. Dalam diktum ke empat tertulis “UKT kelompok I (Rp.400.000) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V (di dalam KMA) diterapkan kepada paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima.”

Dari keterangan ini muncul pertanyaan, mengapa batas paling sedikitnya itu hanya 5% dari seluruh mahasiswa baru? Apa dasarnya? Jika batas paling sedikitnya hanya 5%, bagaimana dengan mahasiswa lain yang tidak mampu bisa mendapatkan UKT kelompok satu?

Hal ini terlihat ketika kampus membuat kebijakan untuk mahasiswa jalur mandiri tidak bisa mendapatkan UKT kelompok satu. Kebijakan itu tertuang dalam keputusan rektor tentang penentuan UKT di tiap tahunnya. Nur Farida mengatakan, memang tidak ada UKT kelompok satu untuk jalur mandiri, karena UKT kelompok satu sudah dipenuhi di jalur lain seperti SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN.

Nah, bagaimana dengan mahasiswa jalur mandiri yang tidak mendapat UKT kelompok satu, ketika itu adalah mahasiswa yang kurang mampu?

Dengan kebijakan ini, tujuan sistem UKT untuk menyesuaikan kemampuan ekonomi mahasiswa dan menjangkau mahasiswa kurang mampu, terlihat jauh dari kenyataan.

Uang Kuliah Tunggal atau Uang Kuliah Ganda?

Selain harus menyesuaikan kebutuhan kampus yang semakin tinggi, mahasiswa UIN Maliki Malang wajib membayar biaya lainnya di awal masuk kampus. Seperti biaya pengembangan kelembagaan dan pendidikan ma’had untuk dua semester.

Untuk mahasiswa tahun 2015 sejumlah Rp. 5.000.000. sementara untuk mahasiswa tahun 2016 sampai 2018 sejumlah Rp. 7.500.000 dan mahasiswa Fakultas Kedokteran sejumlah Rp.10.000.000. Nah, pertanyaannya kenapa bisa ada pemungutan biaya lain selain UKT?

Sedangkan dalam KMA Republik Indonesia tentang UKT di PTAN untuk tahun 2015 sampai 2018, di diktum ke enam tertulis Perguruan tinggi keagamaan negeri dilarang memungut uang pangkal dan pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana.

Pihak kampus menjelaskan kalau pemungutan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (NOMOR 183/PMK.05/2011 untuk tahun 2015 dan NOMOR 252/PMK.05/2016 untuk tahun 2016-2018). Dalam PMK tersebut biaya pengembangan kelembagaan dan pendidikan ma’had masuk dalam tarif layanan akademik lainnya.

Jadi, karena ada dasar hukumnya, pemungutan biaya pengembangan kelembagaan dan pendidikan ma’had ini tidak illegal dan sah-sah saja. Nah, kalau pemungutan lain selain UKT itu boleh (asal ada dasar hukumnya), biaya kuliah tidak bisa dikatakan tunggal lagi.

Dari beberapa masalah ini, terlihat bagaimana UIN Maliki Malang yang secara hukum tak benar-benar menerapkan sistem UKT.  UIN Maliki Malang kini tak bisa menjangkau masyarakat yang kurang mampu. Malah, biaya kuliah bertambah-tambah macamnya dan masyarakat harus menanggung semua beban ini. []

Catatan Redaksi: Tulisan ini sebelumnya memuat data tentang prosentase UKT 2017 sesuai kategori/golongan dari Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD). Menurut data itu, prosentase UKT kelompok satu hanya sejumlah 4.74%. Sehingga pihak kampus tak memenuhi standar minimal 5% untuk kelompok satu sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang UKT. Kemudian Pihak PTIPD mengklarifikasi kalau data 4.74% itu hanya dari salah satu jalur masuk perguruan tinggi. Serta, Pihak Bagian Keuangan mengklarifikasi jumlah prosentase untuk UKT kelompok 1 adalah 8.87%, dengan jumlah 301 dari 3.392 mahasiswa. Dengan klarifikasi ini, kekeliruan telah dikoreksi.

Leave a Reply