Aksi Kamisan Tuntut Penghilangan Komersialisasi dan Korupsi Pendidikan

Aksi Kamisan Malang menggelar kegiatan rutinannya di depan Balai Kota Malang (21/02). Kali ini dengan tuntutan penghilangan komersialisasi dan korupsi yang terjadi di ranah pendidikan, khususnya di Kota Malang. Aksi ini dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir menjelang azan maghrib.

Salah satu peserta aksi, Kevin Al Firdaus menjelaskan, korupsi dan komersialisasi pendidikan yang ada di Kota Malang terjadi akibat adanya liberalisasi kampus. “Liberalisme kampus berdampak pada Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin mahal,’’ ungkapnya. Kevin menambahkan, Aksi Kamisan merupakan aksi yang terbuka untuk umum sebagai wadah aspirasi untuk memperjuangkan hak-hak warga negara.

Atha Nursasi, Wakil Koordinator Malang Corruption Watch (MWC) menjelaskan bahwa komersialisasi dan korupsi pada pendidikan muncul akibat adanya ideologi liberalisme dan kapitalistik. “Ideologi besar ini secara prinsip memberikan kebebasan pada pasar bebas dan mendorong keterlibatan kapital dalam pendidikan,” tuturnya.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 Alenia keempat telah dijelaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Atha, cita-cita itu menjadi sangat paradoks akibat adanya komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan, lanjutnya, menyasar kelas sosial masyarakat sehingga menimbulkan dikotomi berdasarkan basis ekonomi.

“Jika miskin atau ekonomi menengah kebawah pasti hanya bisa nempuh pendidikan di kampus yang standardnya rata-rata, begitupun sebaliknya,” papar Atha melalui aplikasi berbalas pesan.

Rinto L Siahaan, salah satu anggota Komite Pendidikan Universitas Brawijaya (UB) juga menjelaskan, telah banyak terjadi komersialisasi pendidikan dan menjadikan biaya pendidikan kian tidak manusiawi. “Komersialisasi pendidikan membuat pecah fokus institusi pendidikan. Nantinya pendidikan berorientasi pada mencari keuntungan,” jelasnya.

Dilansir dari kavling10.com, dalam tulisan berjudul Menelisik Komersialisasi Pendidikan: Sebuah Pengantar Memahami Asal Usul dan Dampaknya, Rinto menjelaskan, adanya otonomi dalam perguruan tinggi mengakibatkan munculnya komersialisasi. Mulanya perguruan tinggi membentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Selanjutnya ada tujuh universitas yang mengawali sistem pendidikan ini, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Serta Institut Teknologi Bandung (IPB), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Airlangga (Unair).

Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang muncul setelah BHMN, ada pasal yang menjadi perdebatan pada masa itu. Pasal 46 yang berbunyi “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Pasal ini tertulis dalam  UU No.20 tahun 2003 yang juga menjadi pasal pengesahan Sisdiknas.

Melalui UU No.9 tahun 2009 muncul lagi sistem pendidikan yang baru, yang dinamai dengan Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam undang-undang ini, perguruan tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio, maupun investasi dengan mendirikan badan usaha. Menurut Rinto, dari UU BHP bisa diamati otonomi perguruan tinggi yang paling penting dalam hal keuangan.

Salah satu Universitas yang memanfaatkan hal tersebut adalah UB. Wakil Rektor II, Sihabudin mengatakan, di tahun 2016, 59 persen pendapatan UB masih bergantung pada mahasiswa.

Sedangkan untuk kasus korupsi pernah terjadi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kasus korupsi itu terjadi ketika proses pembebasan lahan untuk pembangunan kampus II yang terletak di daerah Junjero, Kota Batu. Dari tulisan di uapminovasi.com dengan judul Orang-Orang Junrejo dalam pengadaan lahan tersebut ahli audit dan akuntansi, bernama Nanang Sunarko, menemukan kerugian Negara sebesar Rp 3.134.340.000,00.

Besaran kerugian negara yang ditemukan Nanang didasarkan oleh bukti-bukti kwitansi transaksi pembayaran serta konfirmasi ke pemilik tanah dan pihak UIN Maliki Malang. Temuan kerugian negara itu telah diungkapkan pada Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Penghitungan itu dilakukan atas perkara dugaan penyimpangan pembebasan lahan pembangunan kampus II UIN Maliki Malang Tahun Anggaran 2008, dengan surat pengantar laporan tertanggal 23 April 2014.

Menanggapi peristiwa ini, Atha menjelaskan bahwa perlu adanya pengkajian ulang mengenai Peraturan Daerah (Perda) pendidikan bersama Forum Masyarakat Peduli Pendidikan. Selanjutnya Perda tersebut akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang pada saat revisi. “MCW akan melakukan review terhadap Perda, lalu akan kita perdengarkan bersama DPRD Kota Malang,” pungkasnya.

Mengenai Komersialisasi dan Korupsi Pendidikan, Rinto berpendapat bahwa hal itu perlu diadvokasi. Rinto mengatakan, selain advokasi litigasi juga perlu adanya tindakan nonlitigasi, “Melakukan aksi massa, menjalin solidaritas,” ungkap mahasiswa yang juga aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Kavling 10. []

Dwi Yulia Istiqomah
berkawandengankenangan.wordpress.com

Leave a Reply