Angkot Tuntut Kejelasan Aturan Transportasi Online

Senin (27/02) mediasi yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memfasilitasi pertemuan sopir angkutan umum konvensional dan sopir transportasi online di ruang sidang Balaikota Malang, akhirnya mendapatkan titik temu. Mediasi yang digelar pukul 10:00 WIB dan baru selesai pukul 17:30 WIB ini membahas terkait ketidakjelasan regulasi transportasi online yang merugikan angkutan umum konvensional. Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang Ipung Purwono menuturkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 47 ayat 3 disebutkan dengan jelas bahwa kendaraan bermotor berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua, yakni kendaraan bermotor umum (plat kuning) dan kendaraan bermotor perseorangan (plat hitam). “Ini harus sesuai aturan , jangan yang sudah mematuhi aturan yang jadi korban,” imbuhnya.

“Kita lihat, memang transportasi online belum memiliki aturan yang jelas, malang juga terlalu kecil untuk beroprasinya transportasi online, hampir disetiap daerah memiliki angkutan atau mikrolet. Dengan adanya transportasi online pendapatan sopir angkot banyak berkurang. Jadi kami akan melapor ke Pemkot untuk segera membahas hal ini.” ungkap Kusnadi, Ketua Dinas Perhubungan Kota Malang (Dishub).

Menanggapi hal ini Perwakilan Mitra Pengemudi Online Malang, Budi Santoso mengatakan hanya ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan angkutan. “Sistem online ini melahirkan kemudahan dalam berbagai bentuk jasa salah satunya jasa angkutan,” ujarnya.

Mediasi antara Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Paguyuban Transportasi online tersebut membuahkan pembatasan area penjemputan penumpang bagi transportasi online. Area tersebut meliputi stasiun, mal, perhotelan, terminal, tempat hiburan, rumah sakit, pasar, dan jalur yang dilalui Angkutan Kota (Angkot). Namun mereka tetap diperbolehkan mengantar penumpang di zona tersebut. Kesepakatan ini bersifat sementara menunggu ketentuan regulasi terkait transportasi online. “Kesepakatan yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh sejumlah perwakilan dari angkutan jika dilanggar akan dikenakan sanksi dari Dishub dan pihak kepolisian,” tambah Kusnadi.

Menyikapi hasil akhir ini, Hadi Purwanto berjanji tidak akan ada lagi aksi-aksi sweeping dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pihak supir angkutan umum terhadap angkutan online. Ia juga berjanji akan memberi sanksi jika diketahui ada supir angkutan umum yang menarik tarif diatas ketentuan. Aturan ini diterapkan untuk memunculkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum. “Sopir yang melanggar aturan akan dikeluarkan dari jalur,” ungkap Hadi. [Nur Misbakhus Sholeh] 

 

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Tinggalkan Balasan