Berkas Putusan Beda, Kejari Tolak Beri Salinan

Perbedaan berkas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang dimiliki Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang dan Malang Corruption Watch (MCW) menjadi temuan baru dalam audiensi yang digelar di kantor Kejari Kota Malang, Senin (14/8). Salinan putusan pengadilan tindak pidana korupsi  pengadilan negeri surabaya dengan nomor 118/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby atas nama terdakwa Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry yang dimiliki kejari berjumlah 216 halaman, sedangkan berkas MCW yang diunduh pada laman resmi putusan.mahkamahagung.go.id berjumlah 243 halaman.

Temuan ini berawal dari argumen perwakilan dari MCW, Fahrudin, tentang adanya fakta hukum yang berkaitan dengan keterlibatan Imam Suprayogo dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk kampus III UIN Maliki Malang. “Di halaman 223 disebutkan terdakwa I Jamal Lulail, terdakwa II Musleh Herry bersama-sama dengan saksi Imam Suprayogo telah memperkayasaksi Nulhuda dan saksi Marwoto,”jelas Fahrudin.

Lalu tiba-tiba salah satu pegawai Kejari menanyakan putusan siapa yang dibacakan oleh Fahrudin. “Putusan Jamal Lulail Yunus halaman 223,” jawab Fahrudin. Namun, pegawai kejaksaan tersebut mengatakan berkas yang ia terima hanya sampai 216. “Kita download dari websitenya,” tambah Fahrudin. Pegawai tersebut menjawab, “Iya ini kan dari salinan putusan yang dikirim (oleh Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya_Red), kalau dari website dijadikan dasar ya gak bisa.”

Perdebatan pun terjadi. Pihak MCW merasa harus ada klarifikasi dari pengadilan tinggi dan meminta salinan berkas yang dimiliki Kejari sebagai bukti pembanding untuk dipertanyakan ke pengadilan tipikor. Namun, pihak Kejari bersikukuh menolak memberikan salinan berkas tersebut dengan alasan tidak berani memberikannya pada pihak luar. “kami tidak bisa memberikan ini ke sembarang orang mas”. Saat MCW meminta agar Kejari yang mempertanyakan ke pengadilan Tipikor, Purwanto Joko Irianto, selaku Kepala Kejari Kota Malang malah menolak. “Ya kami kan secara formal sudah dikasih, artinya kalau kita mempertanyakan kesana itu ya keliahatannya gimana,” jelas Purwanto sambil berusaha menengahi perdebatan.

Padahal menurut Fahrudin seharusnya putusan itu menjadi hak publik dan dilindungi oleh undang-undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17. Dalam pasal tersebut, disebutkan jika setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Pengecualian hanya berlaku untuk informasi yang jika dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum semisal penyelidikan kasus, pengungkapan identitas informan, data intelejen serta dapat membahayakan keselamatan penegak hukum atau keluarganya.

Seusai audiensi, Fahrudin yang diwawancarai melalui aplikasi berbalas pesan menjelaskan MCW akan tetap mengklarifikasi perbedaan berkas putusan ini menggunakan mekanisme UU KIP. “Yang jelas hari ini MCW kirimkan surat permohonan informasi (putusan yang diterima kejaksaan_Red) resmi ke Kejari Kota Malang”. Ia pun menegaskan MCW akan meminta KPK untuk mengambil alih jika kejaksaan tidak serius dalam menangani kasus korupsi pengadaan lahan kampus III UIN Maliki Malang. [Zahra Maghfirotul Haq]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply