Biaya Ma’had yang Tak ke Ma’had

Pada tahun ajaran 2015/2016, UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang kembali memungut biaya pengembangan kelembagaan dan pendidikan ma’had sebesar 5 juta rupiah kepada mahasiswa baru (maba). Sugeng Listyo Prabowo selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) mengatakan, pemungutan biaya ma’had ini diberlakukan sebagai akibat dari turunnya pendapatan UIN tahun 2014 sebesar 8 milliar rupiah. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh penerapan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun 2014 yang menggabungkan biaya ma’had dengan UKT. Biasanya UIN dapat 5 juta rupiah dikali jumlah mahasiswa plus SPP, dulu di tahun 2014 disatukan menjadi 2 juta rupiah sekian, itu membuat pendapatan UIN langsung drop,” ujarnya.

Tahun ajaran 2014/2015, biaya ma’had yang digabung dengan UKT diberlakukan saat semester 1. Sedangkan penentuan UKT untuk masing-masing mahasiswa yang disesuaikan dengan kemampuan ekonominya baru diberlakukan pada semester 2. Besaran UKT di tahun 2014 untuk semester 1 dibagi menjadi 2 golongan. Golongan Jurusan/Program Studi pada Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek) dengan biaya sebesar Rp 2.437.500,- dan golongan kedua Jurusan/Program Studi pada Fakultas selain Saintek dengan biaya sebesar Rp 2.187.500,-.

Ridwan selaku Kepala Bagian Perencanaan mengatakan, rencana awalnya pembagian dari besaran UKT yang digabungkan dengan ma’had, sebesar 700 ribu rupiah dialokasikan ke ma’had yang kemudian dicicil hingga semester 8. Namun, rencana tersebut tidak diberlakukan akibat jika ada mahasiswa yang keluar di semester 3 atau 4, ia tidak dibebani pemungutan 700 ribu rupiah lagi. “Yang 700 ribu rupiah ini untuk ma’had selama 8 semester kan bermasalah akhirnya,” tegasnya.

Ridwan menambahkan, sebagai konsekuensi dari tidak diterapkannya pemungutan 700 ribu rupiah kepada mahasiswa, maka besaran UKT kelompok 2 di Fakultas Saintek pun ditiadakan. Sementara mahasiswa yang selain mendapatkan UKT di kelompok 1, semuanya mendapatkan UKT di kelompok 3. “Intinya, di angkatan 2014 yang kelompok ketiga Saintek kan lebih tinggi, kenapa? Itu untuk menutupi ma’had,” ujarnya.

Untuk tahun ajaran 2015/2016, besaran UKT masing-masing mahasiswa sesuai kemampuan ekonomimya diberlakukan sejak semester 1. Ridwan menjelaskan, untuk tahun ajaran 2015/2016, orientasi penghitungan UKT adalah unit cost. Unit cost adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Dari penghitungan unit cost tersebut, biaya ma’had akhirnya dipisah dengan UKT.

Meskipun demikian, UIN masih menaikkan besaran UKT di tahun ajaran 2015/2016. (Lihat data UKT UIN Maliki Malang). Menanggapi hal tersebut, Ahmad Shobab Abthohin Ni’am, maba jurusan Bahasa dan Sastra Arab (BSA) mengatakan, seharusnya UIN tidak memungut biaya yang terlalu tinggi kepada Maba. “Pandangan kami (Maba_red) ya terlalu besar sih 5 juta rupiah itu. Dengan mendapat fasilitas kasur, sprei, bantal, dan sebagainya,” ujarnya.

Adanya pemungutan biaya ma’had yang berada di luar UKT, Shobab menduga UIN melakukan pelanggaran terhadap regulasi UKT. “Karena itu kan kalau di samping UKT ada biaya lain (ma’had_red),” ungkapnya.

Regulasi UKT diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Islam tentang Uang Kuliah Tunggal Nomor: Se/Dj.l/PP.009/54/2013 bagian 4. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri tidak boleh memungut uang pangkal dan uang lain selain Uang Kuliah Tunggal dari mahasiswa baru program Sarjana (S1) dan program Diploma mulai tahun akademik 2013-2014. Namun, Ridwan membantah UIN melanggar regulasi UKT secara langsung, karena pemungutan biaya ma’had didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama. Kan tidak melanggar secara langsung, asalkan di dalam perlakuannya tidak menyangkut akademik,” terangnya.

Dalam selebaran pengumuman penerimaan Maba tahun 2015, tertulis biaya pengembangan kelembagaan dan pendidikan ma’had sebesar 5 juta rupiah. Menurut Shobab, biaya 5 juta rupiah itu hanya untuk ma’had saja. “Kalau dilihat dari selebaran, 5 juta itu hanya ke ma’had aja untuk setahun,” ujarnya.

Tapi, uang sebesar 5 juta rupiah yang dibayar oleh seluruh maba ternyata tidak semuanya dialokasikan ke ma’had. Tri Asih selaku Kepala Bagian Keuangan menjelaskan, jumlah dari uang ma’had yang dibayar oleh seluruh maba semuanya masuk di rekening negara, kemudian dikelola kantor pusat UIN dan disalurkan untuk berbagai keperluan UIN. “Dari uang ma’had itu bisa digunakan untuk ma’had, SPP, uang sewa Bussines Center, dan untuk fakultas-fakultas,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ridwan menjelaskan maksud dari ‘biaya pengembangan kelembagaan dan pendidikan ma’had berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.05/2011’. Kelembagaan yang dimaksud yakni semua lembaga yang ada di UIN, yang bisa menghasikan uang. Salah satu lembaga yang dimaksud Ridwan adalah fakultas. Namun, di dalam PMK tidak tertulis kelembagaan apa saja yang dimaksud.

Sehingga, dari jumah biaya ma’had sebesar 5 juta rupiah yang dibayar oleh maba, secara legal bisa digunakan untuk keperluan lembaga UIN. Bisa, tidak masalah, karena itu namanya pengembangan kelembagaan dan pendidikan ma’had,” ungkapnya.

Mekanisme pengelolaan dana yang masuk di UIN tidak pernah diketahui oleh maba. Ketidaktahuan ini dikarenakan UIN tidak pernah melakukan sosialisasi kepada mahasiswanya terkait mekanisme pengelolaan dana. “Nggak pernah ada sosialisasi dari kampus,” ujar Shobab. “Kalau memang mekanisme pengelolaan itu sudah jelas, kenapa tidak disosialisaikan kepada para mahasiswa?” tambahnya.

Namun, menurut Ridwan, UIN sudah melakukan sosialisasi kepada orang tua maba saat temu wali mahasiswa (28/08). Namun yang disosialisasikan hanya perihal kegiatan pengembangan dan tujuan-tujuan UIN saja, tidak mensosialisasikan perincian alokasi biaya ma’had maupun mekanisme pengelolaannya. “Perincian itu tidak perlu disampaikan ke orang tua, tapi hanya tujuan-tujuan kampus aja. Kalau ada orang tua mahasiswa yang menanyakan silakan,” ujar Ridwan.

Ridwan menegaskan, biaya ma’had tidak bisa dihitung hanya dari jumlah biaya 5 juta rupiah yang dibayarkan. Hal tersebut di karenakan biaya ma’had termasuk salah satu dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam hal ini, PNBP berasal dari seluruh biaya mahasiswa jenjang strata 1 sampai strata 3 dalam satu tahun. “Seluruh aktivitas di ma’had itu dicover, jadi kita tidak bisa mengatakan ‘biaya ma’had 5 juta, jadi ma’had harus dapat 5 juta,’ nggak seperti itu,” jelasnya.

Ridwan menunjukan data bahwa PNBP UIN di tahun 2015 sebesar  52 milliar rupiah. Dari 52 milliar itu, ma’had mendapatkan dana sebesar 5,7 milliar rupiah. Kemudian dari negara, ma’had juga mendapat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar 826 juta rupiah.

Namun, dari jumlah dana yang dialokasikan untuk ma’had, masih ada maba yang mengeluh dengan fasilitas yang didapatkan di ma’had. Muhammad Ulinnuha, salah satu penghuni mabna Al-Ghozali, mengatakan,Masalah fasilitasnya itu beda dengan mabna lain. Air sulit, kamar mandi itu hanya 3, yang lain itu ada yang nebeng (menumpang_red) di Masjid Tarbiyah, sampai sekarang(19/11),keluh maba jurusan BSA itu. “Baru kemarin (20/11) kita dapat dipan. Dulu, tidur dengan kasur dan karpet di atas lantai. Juga lampu di kamar sering mati, kita betulkan sendiri,” tambahnya.

Menanggapi kasus pengelolaan dana ma’had ini, Almachi Ahmad selaku Kepala Divisi Pengaduan, Riset dan Investigasi Malang Corruption Watch (MCW), berpendapat bahwa pemungutan biaya ma’had tidak mengakibatkan sanksi hukum. Hal tersebut dikarenakan Surat Edaran UKT tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana peraturan perundang-undangan. Ia beranggapan, kalau dari surat edaran ini, kemudian (pemungutan biaya ma’had_red) dijadikan suatu kebijakan kampus yang baku, ya jadi legal nantinya,” ujar alumni UIN Maiki Malang angkatan 2009 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah itu. Almachi menambahkan, UIN bisa memungut biaya ma’had di luar regulasi UKT karena ma’had memang dijadikan sebagai kebijakan yang wajib dilakukan oleh maba. “UIN yang bisa memanfaatkan dari Surat Edaran ini, kan dari namanya sudah bukan UKT kalau ada pembayaran di luar UKT, karena wajib mahad,” ujarnya. [Wahyu Agung Prasetyo]

 

*Buletin Patriotik Edisi “Upgrading Skills of Journalism” Desember 2015

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply