Buruh Terus Perjuangkan Upah

Ratusan buruh melakukan aksi dalam rangka memperingti hari buruh (01/05). Aksi yang dilakukan setiap satu Mei ini diikuti kurang lebih 30 Organisasi yang bersatu dalam Aliansi Rakyat Malang Bersatu (ARMB). Masa yang berkumpul kemudian menggelar orasi, puisi, teater, dan membacakan tuntutan. Berdasarkan keterangan dari Agung Feri sebagai Koordinator Lapangan, ada 16 tuntutan yang diajukan. Salah satu tuntutan ialah mengembalikan hak — hak kedaulatan buruh dalam menentukan regulasi dan kebijakan kelas pekerja.

Dalam Pers Release ARMB, masa buruh menyatakan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap Peraturan Presiden No.78 Tahun 2015  tentang pengupahan. Kenaikan upah buruh ditentukan oleh Ketentuan Layak Hidup (KHL) yang ditinjau setiap lima tahun sekali yang berpengaruh pada penetapan Upah Minimum Regional (UMR). Buruh memiliki peran untuk ikut serta andil dalam penentuan UMR tersebut.

Pasal 15 ayat 2 PP No.78 Tahun 2015 menyebutkan “Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha”.

Eko, salah satu buruh yang turut aksi berpendapat bahwa regulasi yang ada saat ini hanya untuk melengkapi saja. “Dalam praktiknya masih belum dilaksanakan,” ujarnya.

Lain hal dengan Muhammad Bashori, yang merupakan buruh borongan. Ia mengaku mendapat ketidakadilan atas upah buruh yang diberikan. Buruh mendapat upah yang sama, meskipun seharusnya mendapat upah tambahan. “Misal mbak ya, saya sebulan bisa dapat Rp.2.400.000.-, yasudah saya tidak bisa lebih dari UMR. Meski saya seharusnya mendapat upah tambahan karena memenuhi target,” jelasnya.

Muhammad Taufiq selaku anggota DPRD Komisi D menyatakan bahwa penentuan upah buruh, melalui kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Ia juga menegaskan bahwa semua tuntutan buruh akan ditampung di Komisi D Dewan Perwakilan daerah Kota Malang.

Menurut Muhammad Fadli selaku negosiator mengatakan buruh berhak untuk menentukan kelasnya sendiri yakni disamakan dengan masyarakat pada umumnya. Salah satunya hak untuk menentukan upah minimum regional. Namun, dalam prakteknya hak buruh untuk bisa menentukan upah UMR ini tidak dilaksanakan. “Banyak presiden buruh yang tidak idealis dan tidak membela kepentingan buruh. Mereka lebih memilih untuk mengenyangkan perutnya,” pungkasnya. []

Leave a Reply