Buruh Tidak Ikut Tetapkan UMK

Ratusan buruh beserta mahasiswa menggelar aksi damai dalam rangka merayakan MayDay atau hari buruh, di Alun-alun Kota Malang (01/05). Dalam aksi yang bertemakan MayDay Sebagai Momentum Bangkitnya Gerakan Buruh, beberapa mahasiswa dan buruh hilir mudik menaiki panggung menyampaikan aspirasinya. Ada yang menampilkan teaterikal, musikalisasi puisi, orasi politik hingga monolog sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak para buruh.

Dalam orasi kali ini, para buruh menuntut beberapa hal, antara lain pencabutan PP No. 78 tahun 2015, penolakan sistem kerja outsourcing dan kontrak, penolakan PHK dan upah murah. Sehubungan dengan tuntutan pencabutan PP No. 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Formula Kenaiakan Upah Minimum, salah satu alasan penolakan tersebut karena para buruh tidak diikut sertakan dalam menentukan kenaikan upah minimum.

Dilansir dari LBH Jakarta (14/11/2015), “Dengan menetapkan formula kenaikan upah sebatas inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, maka pemerintahan Jokowi-JK telah merampas hak serikat pekerja untuk terlibat dalam kenaikian upah minimum. Ini bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Ditinjau dari UU No.13 Tahun 2003 dalam salah satu poinnya disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan  pembangunan.

Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI, seperti dilansir dari Metrotvnews.com mengatakan, dalam penggodokan PP No. 78 buruh dilibatkan dalam penggondokan peraturan baru. “Semua pasti kan ada wakilnya, buruh, pengupahan itu kan termasuk buruh,” kata JK, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat (30/10/2015).

“Tidak benar kalau buruh tidak dilibatkan. Dewan pengupahan itu terdiri dari buruh, pengusaha, dan pemerintah,” lanjut JK. Dalam penetapan Upah Minimum Regional harus berdasarkan pada hasil survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat  pekerja, pengusaha, pemerintah dan pihak netral yang berasal dari akademisi.

Leon Kastayudha, salah satu perwakilan Kongres Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO PRP) yang diwawancarai via Facebook, menurut Dia “UMK yang menetapkan gubernur, dulu masih ada dewan pengupahan walau itu sebenarnya tidak representatif, sekarang dengan PP pengupahan, Dewan Pengupahan sudah tidak mempunyai fungsi rill lagi”.

Menurut Novada salah satu anggota sektor 1 Mei, menjelaskan tentang alasan tidak diikut sertakannya para buruh. “Kalau alasannya kira-kira kalau secara legal intens, mungkin istilahnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Jadi permsalahannya adalah ada banyak kesejangan sosial yang muncul,” ujarnya.

“Pemerintah tidak mengerti realitas buruh seperti apa, pengusaha pun tidak mengerti realitas buruh seperti apa. Ketika mereka menentukan gajinya seharusnya seperti ini, hanya berdasarkan dari inflasi dan semacamnya, ya nggak ada korelasinya,” lanjut Novada.

Sedangkan menurut Burhan, pengurus PSBI yang bekerja di PT Surya Asbes Malang bahwa hal ini berdampak bagi keluarga para Buruh Surya Asbes dari segi perekonomiannya. “Dampaknya ya ekonomi di Indonesia ini, listrik naik, PDAM juga naik, apa-apa naik, bahkan sembako bisa juga naik, itu dampak bagi keluarga buruh di Surya Asbes”. [Zahra Maghfirotul Haq]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply