Cuti Tahunan Buruh Yang Tidak Terpenuhi

“Setiap kebijakan tidak banyak membawa perubahan, karena para buruh masih diambang kemiskinan! Para buruh membutuhkan keadilan dan kesejahteraan, bukan kesengsaraan, betul tidak?”

Begitulah lirik orasi seorang laki-laki diatas panggung kreasi dalam rangka memperingati hari Buruh Internasional (May Day). (1/5) Puluhan buruh yang tergabung dalam Front Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Malang menyuarakan tuntutannya di sebelah timur gedung Balai Kota Malang. Salah satu tuntutan yang diperjuangkan adalah hak cuti tahunan.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 79 ayat 2 poin c, cuti tahunan sekurang-kurangnya dua belas hari kerja dalam satu minggu atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu. Karyawan berhak memperoleh sedikitnya 12 hari untuk cuti tahunan dengan syarat karyawan tersebut sudah bekerja minumal satu tahun di perusahaan itu. Namun, hak cuti tahunan ini tidak diberikan kepada buruh.

Ismi, buruh Perusahaan Rokok (PR) Pakismas, Pakis, Kabupaten Malang, mengaku tidak diberikan hak cuti tahunan ditempatnya bekerja, “Cuti tahunan belum dikasih sama sekali, padahal kita sudah bekerja 16 tahun dan hak cuti tahunan itu hak normatif kita,” jelasnya. Ismi pun sudah menanyakan perihal hak cuti tahunan pada pihak perusahaan, namun pihak perusahaan tidak memberi tanggapan sama sekali.

Bahkan, ditahun 2018 Ismi sudah menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah. Namun belum berhasil, “Sama aja, gak ada perubahan, katanya pihak pemerintah mau meninjau ke perusahaan, nyatanya belum ada,” tuturnya. Ismi pun merasa dipersulit oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk mendapatkan hak cuti tahunan tersebut, “Dari Disnaker Malang, katanya masalah itu sudah dilimpahkan ke Disnaker Provinsi. Ketika kita ke Disnaker Provinsi, diminta balik ke Disnaker Malang lagi, jadi kita bolak balik terus, gak jelas lah,” ucapnya.

Hal serupa dialami Nuria, ia mengaku hak cuti tahunannya tidak terpenuhi, “Kita sudah tuntut mulai dua tahun lalu, dan sampai sekarang gak ada,” ungkap buruh PR Pakismas itu. Sama seperti Ismi, Nuria pun sudah menuntut hak cuti tahunan segera terpenuhi pada pihak perusahaan, dan belum berhasil. “Kita sudah mengajukan mulai tahun lalu, alasannya ini pabrik kecil dan cuti tahunan itu hanya untuk pabrik besar. Pokoknya bosnya nggak mau tau,” tambah Nuria. Nuria pun tidak puas atas tanggapan perusahaan.

Muhammad Taufiq selaku DPRD Komisi D Kota Malang, akan memperjuangkan hak-hak buruh di Malang. “Semua hak-hak normatif yang ada di UU Ketenagakerjaan, akan terus diperjuangkan secara terus-menerus,” ucapnya. Taufiq juga menegaskan untuk melaporkan perusahaan yang melanggar aturan dan ditindaklanjuti oleh yang berwenang.

Berdasarkan hasil konsolidasi, Taufiq akan mengadakan pertemuan bersama ketua FPBI dan perwakilan buruh mengenai beberapa tuntutan. ”Kami cari titik temu di Komisi D, dan membahas apa saja keberatan dan hal-hal yang dianggap tidak adil dalam peraturan,” ungkap Taufiq.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Luthfi Chafidz selaku Ketua FPBI Malang mengaku tetap terus menyuarakan tuntutannya. “Kami akan terus berjuang sampai hak-hak normatif para buruh terpenuhi, karena hak normatif itu hak yang harus diberikan tanpa diminta,” ujar laki-laki berkumis itu.

Merujuk pada UU No. 13 Tahun 2003, ketika hak cuti tidak diberikan pada karyawan, maka lebih lanjut diatur sanksi bagi pelanggaran terhadap pemberian hak cuti seperti pada pasal 187. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 79 ayat 1 dan 2, akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 dan paling banyak Rp 100.000.000,00. []

Leave a Reply