Diduga Lambat, HMI dan MCW Datangi Kejari

Senin (14/08), MCW (Malang Corruption Wacth) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) UIN Maliki Malang mendatangi Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Malang. Mereka meminta klarifikasi perihal kepastian hukum tentang korupsi UIN Maliki Malang yang tak kunjung ada penyelesaian. Kasus dugaan korupsi UIN Maliki Malang sudah muncul hampir tiga belas tahun sejak 2004 sampai 2017. Orang-orang dari pihak kampus UIN Maliki Malang sendiri yang selama ini sudah ditetapkan sebagai tersangka antara lain Imam Suprayogo (mantan rektor UIN Maliki Malang), dosen UIN Miliki Malang Jamal lulail Yunus, dan Musleh Herry yang sebelumnya sudah menjadi terdakwa. Ketiga tersangka itu sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Surabaya.

Selain disebabkan oleh tak kunjung selesainya kasus dugaan korupsi UIN Maliki Malang, kedatangan MCW dan HMI UIN Maliki Malang ke Kejari juga disebabkan oleh beredarnya isu keluarnya SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) untuk Imam Suprayogo. “Prof Imam sudah menjadi tersangka pada tahun 2014. Namun, pada tahun ini terdengar kabar bahwa Prof Imam sudah SP3, setelah diklarifikasi tadi, ternyata berita itu memang benar, karena memang menurut Kejari Kota Malang terduga Imam Suprayogo tidak terbukti terlibat dalam kasus tersebut dan perlu bukti lagi,” ujar Fahrudin, anggota MCW.

Fahrudin juga menambahkan, pada saat mereka meminta melihat SP3, pihak kejaksaan menolak untuk memberikan dengan alasan bukan konsumsi publik. “Bahkan kami hanya meminta nomor surat tersebut juga tidak menemui hasil karena mereka beralasan tidak hafal nomor tersebut. Hal ini juga yang membuat kami kurang percaya kepada pihak kejaksaan,” ujarnya.

Ia juga menduga bahwa, pihak kejaksaan tidak transparan saat diskusi bersama MCW di Kejari. “Kami meyakini keterlibatan Imam Suprayogo dalam kasus ini karena sudah dijelaskan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Kami akan terus menduga-duga karena memang penetapan tersangka itu tidak main-main. Satu kali penyidikan saja menghabiskan 50 juta, yang awalnya tersangka, kok malah SP3,” ujarnya.

Menurut Wahyu Triantono, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) sebenarnya pihak Kejari sudah mencanangkan kasus ini selesai pada tahun 2016 kemarin. “Memang masalah ini sudah cukup lama. Kita sudah mengirim surat ke Pengadilan Tinggi. Namun, kasus yang menjerat  Jamalullail, Musleh Heri, dan Imam Suprayogo kok masih belum ada putusan Mahkamah Agung untuk yang Kasasi. Kami sudah minta Kasi Pidsus, pun langsung ke Pengadilan Tinggi untuk menanyakan kelanjutannya seperti apa? Sampai sekarang kami hanya bisa menanyakan,“ ujar Wahyu Triantono.

Selain menuntut kejelasan tentang SP3 untuk Imam Suprayogo mereka juga menuntut agar pihak Kejari mengambil langkah tegas setelah ada supervisi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kepada pihak Kejari pada tahun 2016. Mereka juga meminta pihak Kejari menyerahkan kasus ini kepada KPK karena menurut mereka pihak Kejari tidak mampu menyelesaikan kasus ini. [Lukmanul Hakim]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply