Dua Tahun Tak Diungkap, Masyarakat Malang Tuntut Pemerintah Selesaikan Kasus Novel

“Usut, usut, usut kasusnya, Novel Baswedan sekarang juga,” teriak puluhan peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Malang Raya. Peserta aksi yang terdiri dari masyarakat sipil dan mahasiswa dari berbagai kampus di Malang Raya melakukan aksi di depan Balai Kota Malang pada Kamis siang (11/03). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah yang dirasa abai untuk segera menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Koprupsi (KPK) Novel Baswedan.

Atha Nursasi, selaku Korlap menjelaskan, aksi ini dilakukan terkait momentum dua tahun sekaligus pegawalan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. “Jadi momentum (dua tahun mandeknya kasus Novel) ini kita ambil sebagai upaya untuk mendesak pemerintah, setidak-tidaknya kasus Novel ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk tidak melakukan hal yang serupa,” jelas Atha.

Atha juga mengatakan bahwa negara (Presiden) lalai terhadap penyelesaian kasus Novel. “Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kepolisian seolah-olah menuduh dan membebankan Novel untuk mengumpulkan bukti-bukti, padahal kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan bukti-bukti itu, nah ini menjadi satu hal yang inkonsistensi di kepolisian sendiri,” kata Atha.

Atha menambahkan, Novel Baswedan juga berstatus sebagai pejabat negara. “Ia adalah pejabat negara yang punya komitmen ingin membersihkan korupsi, dan di negara sendiri dia dikriminalisasi dan diserang. Tentu saja negara sendiri seolah-olah menghakimi atau ingin membungkam petugas-petugasnya. Menurut kita, ini adalah hal yang menarik dan ini menunjukkan kegagalan-kegagalan negara dalam menangani persolan semacam itu,” tambah Atha.

Dilansir dari tempo.co, juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono, mengaku bahwa penyidik mengalami kesulitan karena masih membutuhkan keterangan Novel. Menurut dia, penyidik membutuhkan keterangan untuk menggali motif serangan dan dugaan pelaku. Meski demikian, saat ini, menurut Argo, Polda Metro Jaya akan menyerahkan laporan penyelidikan kasus penyerangan Novel kepada Ombudsman. “Sudah, kami sudah persiapkan (jawaban kepada Ombudsman),” ujarnya.

Tidak hanya kasus Novel, menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai serangan terhadap pegiat anti-korupsi memaparkan, terjadi 91 serangan terhadap pegiat anti-korupsi sejak tahun 1996-2019. Serangan yang dimaksud berupa serangan fisik dan kriminalisasi.

Lebih lanjut, dari 91 serangan itu, kata Atha, total ada 115 orang yang menjadi korban. Aktivis menjadi kelompok yang paling sering diserang, dan ada 49 orang aktivis anti-korupsi yang diserang sepanjang 23 tahun terakhir.

Menyadari banyaknya kasus kriminalisasi terhadap aktivis, peserta aksi pun memberikan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Diantaranya; Presiden Republik Indonesia (RI) membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen, Ombudsman RI harus mengeluarkan laporan yang objektif, Komnas HAM harus mengungkapkan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus Novel secara menyeluruh, dan menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari pembelaan dan penghormatan terhadap HAM.

“Apabila kasus Novel ini tidak terselesaikan, maka potensi kriminalisasi, kekerasan, dan represifitas terhadap aktivis akan semakin marak terjadi di Indonesia,” tutup Atha.[]

Riyandanu
Seorang remaja laki-laki yang diberkahi sedikit kalori

Leave a Reply