Faizin: Hukum itu Bukan Mitos

Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta pemerintah supaya mengumumkan dokumen hasil Tim Pencarian Fakta (TPF) kasus meninggalnya Munir, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Permintaan Majelis Komisioner KIP ini sesuai dengan diwujudkannya permohonan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) (10/10). Seperti yang dilansir Koran Kompas (11/10), Majelis Komisioner KIP memerintahkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengumumkan secara resmi laporan akhir TPF. Namun Faisal, selaku  perwakilan Kemensetneg, dalam sidang sengketa informasi KIP mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima dokumen TPF.

Dalam Diskusi Publik yang bertema Pemerintah Wajib Membuka Hasil TPF Munir, di Omah Munir, Ketua Badan Pengurus Kontras Surabaya, Andi Irfan, mengatakan bahwa diwujudkannya permohonan Kontras untuk membuka hasil TPF Munir adalah perjuangan yang melelahkan. “Kalau sekarang risiko berjuang dan melawan itu mati kelelahan, dibutuhkan energi tinggi, keseriusan komitmen dan diuji terus perkawanan di antara kawan,” ujar Andi, salah satu narasumber diskusi publik.

Faizin Sulistio selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang juga menjadi narasumber diskusi publik itu mengatakan, membenarkan kesulitan pengumuman dokumen TPF itu. Selain sulit dalam pengumumannya, Faizin mengaku bahwa dalam pembuktian dokumen secara hukum acara pidana juga mengalami kesulitan. Dalam hukum acara pidana ada daluwarsa terkait penuntutan. Daluwarsa sendiri merupakan bagian dari hal-hal yang dapat menyebabkan terhapusnya hak seorang Penuntut Umum untuk menuntut dan menjalani hukuman terhadap seseorang. Singkatnya, gugurnya hak menuntut. Karena tuntutannya kasus Munir itu tuntutan hukuman mati, daluwarsanya 18 tahun. “Tapi kalau kita bicara dalam hukum acara perdatanya, kita akan semakin sulit membuktikan, akan kesulitan mencari saksi, akan kesulitan mencari barang bukti,” ujarnya.

Kesulitan dalam membuktikan motif ini disebabkan oleh sulitnya akses untuk mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam Laporan Akhir TPF kasus meninggalnya Munir yang diunggah oleh asia-pacific-solidarity.net, BIN membantah adanya fakta adanya hubungan antara pelaku dengan BIN. BIN menggunakan alasan sistem kompartementasi untuk membantah fakta yang ditemukan TPF. 

Faizin menambahkan, bahwa ini adalah masalah yang sering muncul dalam suatu tindak pidana, di mana yang menjadi pelaku susah untuk ditembus. “Ketika motif tidak dibuktikan, maka hakim yang akan menjatuhkan keputusan yang adil itu juga susah. Jika motif ini tidak bisa dibuktikan maka kasus Munir akan dianggap sebagai kasus kriminal biasa,” katanya.

Faizin menduga jika pemerintah terus berkelit dan tidak bersungguh-sungguh mengumumkan dokumen hasil TPF, maka keputusan pemerintah akan berujung pada rekonsiliasi.  “Nanti kembalinya ya rekonsiliasi, pemaafan, seolah-olah itu tidak ada kaitannya dengan hukum pidana, padahal seharusnya harus diselesaikan dengan hukum pidana,” ungkapnya.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, seperti yang dilansir Koran Kompas (17/10), membantah anggapan bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengusut kasus yang diduga disebut di laporan TPF, kini ada di lingkaran pemerintah. “Kalau belum ada bukti (terkait nama-nama tersebut_red) baru menyebut, kan, tidak bisa diusut. Namun komitmen pemerintah itu pasti,” ujar Yasonna.

Menurut Faizin, komitmen pemerintah tetap harus dibuka di ranah hukum pidana. Baginya, yang terpenting adalah orang-orang yang patut diduga sebagai pelaku dalam dokumen TPF dimintai keterangannya. “Masalah apakah nanti mereka (terduga pelaku_red) diputuskan bersalah atau tidak, itu nanti. Yang penting  kita jadi tahu peran mereka itu apa,” ujar Faizin. Menurutnya, paling tidak ada rasa bahwa hukum itu sama bagi semuanya, hukum itu bukan mitos, dan bisa dibuktikan. [Wahyu Agung Prasetyo]

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close
LOKER ISU REDAKSI
merupakan wadah yang disediakan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan masyarakat umum yang ingin menyalurkan isu untuk diangkat menjadi berita.
Klik di sini
MARI BERKONTRIBUSI
kami menerima karya dari kalian yang ingin menyuarakan gagasannya melalui tulisan
Klik di sini
Previous
Next