FPBI Tuntut Fungsi Pengawasan Disnaker

Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), salah satu serikat buruh di Kota Malang, kembali turun lapangan untuk menuntut hak-hak buruh. Tahun 2017, FPBI telah melakukan aksi yang juga menuntut hak normatif buruh.  Untuk tahun ini,  mereka memiliki sembilan tuntutan yang dilayangkan saat aksi di depan Balai Kota Malang. Salah satunya mereka menuntut untuk mengembalikan fungsi pengawasan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Saat mediasi yang dihadiri oleh Ketua FPBI, beberapa anggota FPBI serta pihak Disnaker Kota Malang, Disnaker Kabupaten Malang dan Disnaker Provinsi Jawa Timur, Lutfi mengatakan pengaduan permasalahan memakan waktu lama. “Misal ada kecelakaan kerja, kan ini normatif ya, nggak ada yang nangani. Ketika mengadu ke pengawasan, mereka tidak tahu siapa yang ditunjuk untuk menangani,” papar Lutfi Hafidz selaku ketua FPBI Kota Malang. Lutfi juga mengatakan bahwa pengaduan pelanggaran hak normatif di perusahaan harus melalui pelaporan pada Disnaker Provinsi terlebih dahulu. Sedangkan dalam tindak lanjutnya, perlu hingga lima bulan dan memakan waktu yang lama. “Ini sangat merugikan buruh,” lanjutnya.

Tugas dan fungsi Disnaker Kota Malang telah diatur pada Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Pada pasal 3 nomor (2) disebutkan bahwa Disnaker memiliki fungsi penyusunan pedoman dan pengawasan pelaksanaan ketenagakerjaan dan norma kerja. Pada peraturan tersebut juga terdapat tugas bagian pengawasan. Di antaranya melakukan penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan pekerja tentang adanya pelanggaran norma kerja dan peraturan ketenagakerjaan.

Pranoto, selaku Pelaksana Tugas (PLT) untuk kepala dinas menanggapi tidak bisanya ditemui kepala dinas dikarenakan sedang mengalami kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan kepala dinas ini dikarenakan kepala dinas sebelumnya telah pensiun. Sekretaris Disnaker Kota Malang, Henki, mengatakan tidak ada pergantian kepala dinas dari pusat, dan kekosongan bisa diisi setelah pergantian walikota baru. “Namun kekosongan tidak turut dibiarkan kosong, ada PLT tadi,” katanya. Pranoto juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak FPBI karena tidak bisa menemui Lutfi ketika pengaduan. “Saya juga memohon maaf karena memang kebetulan saat Pak Lutfi datang, kami sedang ada kegiatan yang diselenggarakan kementerian,” ujarnya. Di samping itu, ia mengatakan juga telah mengarahkan kepada seluruh jajaran di bagian dinas untuk bekerja lebih baik.

Mengenai permasalahan pada perusahaan-perusahaan, salah satu anggota FPBI sekaligus tenaga kerja di Rumah Sakit Manu Husada mengatakan bahwa mulai tahun 2015 hingga kini, tidak ada kejelasan terkait aset rumah sakit. “Sudah dari 2015 pak, sampai sekarang aset ini masih belum diberikan, malah diambil sama bos saya,” paparnya. Lutfi juga mengatakan, bahwa juga terdapat pemindahan aset rumah sakit secara tiba-tiba yang mengakibatkan kerusakan aset. “Kalau sudah rusak, ya nggak bisa dipakai lagi dong pak, terus dapat apa buruh?,” sahutnya. Buruh  rumah sakit tersebut turut menyayangkan belum adanya kejelasan terkait keluhan yang diadukan sejak 2015 lalu.

Menanggapi pada tuntutan yang dilayangkan oleh buruh atas perwakilan Lutfi sebagai ketua serikat buruh FPBI, Yoyok selaku Kepala Disnaker mengatakan akan memfollow up aspirasi para buruh. Ia juga mengatakan telah bertemu dengan Lutfi beberapa kali untuk berkomunikasi. Heri Suprapto, selaku Disnaker Provinsi juga menanggapi tuntutan yang diajukan dengan melakukan pemeriksaan pada perusahaan dengan cepat. “Ya dalam minggu-minggu ini lah surat tugas akan turun dan segera kami lakukan pemeriksaan,” ujarnya. []

Leave a Reply