Habib Janjikan Pengembalian Uang Pungutan Liar

Ratusan mahasiswa berbondong-bondong memasuki halaman rektorat UIN Malang (31/5). Mereka melakukan aksi penolakan kenaikan tagihan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2016/2017. Di antara tuntutan aksi mereka, salah satunya menolak segala pemungutan biaya selain Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pemungutan biaya di luar UKT yang dimaksud yakni adanya kewajiban ganti rugi bagi mahasantri terkait kerusakan fasilitas ma’had. Salah satu peserta aksi menunjukkan rincian nominal yang harus dibayarkan mahasantri jika akan keluar dari ma’had. “Ini buktinya.. ini buktinya!!!” teriak peserta aksi sambil menyodorkan rincian tagihan ganti rugi.

Tagihan itu berupa ganti rugi kerusakan kunci lemari, kerusakan kran air, dan kerusakan lampu. Tak hanya itu, mahasantri tahun ini juga dibebankan mengganti kerusakan fasilitas akibat kerusakan tahun sebelumnya. (baca Q-Post edisi LXVIII, “Ingin Perbaikan Fasilitas, Anggaran Tarif Ma’had Melambung”)

Zainal Habib, Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) mengaku, selama ini yang ia ketahui, memang ada pendataan kondisi barang-barang ma’had saat awal dan akhir tahun ajaran. Namun, pihaknya tidak mengetahui perihal laporan nominal uang yang harus dibayarkan mahasantri.

Dalam aksi itu, Hasan Abdillah sebagai koordinator aksi, menuntut rektorat untuk menindaklanjuti laporan terkait pungutan liar yang terjadi di ma’had. Ia menuturkan, pungutan liar tersebut sudah disampaikan saat Focus Group Discussion (23/5). “Sudah ada laporan dan sudah disampaikan, tapi sampai sekarang belum ada hasil sama sekali,” ungkap mahasiswa yang juga menjabat sebagai Ketua Dema UIN Malang.

Menanggapi tuntutan tersebut, Habib menjelaskan bahwa ia hanya menerima laporan terkait denda iqob mahasantri. Menurutnya, tagihan ganti rugi itu menyalahi aturan. Lebih lanjut, ia akan menindaklanjuti ketika ada pungutan yang tidak berdasarkan sepengetahuan rektor dan tidak diketahui legalitasnya. “Seluruh keuangan tarif pungutan liar yang ada di kampus, yang bersangkutan wajib mengembalikan atau out dari kampus,” ungkapnya di depan para mahasiswa.

Terkait ganti rugi itu, Habib menjelaskan sebenarnya ganti rugi hanya berlaku untuk kerusakan yg disengaja. Tapi, jika kerusakan terjadi karena dipakai untuk aktivitas mahasantri di ma’had, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti.

Habib menjanjikan akan melakukan audit apabila memang ada pungutan liar. Mereka meminta mahasiswa untuk melaporkan dan membuktikan. “Kalau menyalahi laporan, itu wajib dikembalikan walaupun 100 rupiah,” tutur Habib.

Selain itu, Habib juga akan memfasilitasi apabila mahasiswa ingin melakukan advokasi. “Konfirmasi dulu, jika itu benar-benar pungutan liar. Mahasiswa dikorbankan terkait hal ini (pungutan liar_red) dan dirugikan secara finansial, maka akan ada pengembalian uang,” terangnya. [Hanik Munasyiroh]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply