HTI Tolak Disuarakan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah diresmikan pemerintah sejak tanggal 10 Juli 2017. Pemerintah mengeluarkan Perppu dengan alasan UU 17/2013 tidak lagi memadai sebagai sarana mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Swamedium.com). Penerapan Perpu Ormas tersebut salah satunya telah berimbas pada pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tanpa terkecuali HTI yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Setelah adanya pembubaran organisasi tersebut, kini para anggota HTI justru bersikap tertutup dan enggan bersuara terkait Perppu Ormas. Sebelumnya, anggota HTI masih kerap mengadakan kajian-kajian umum yang mengundang berbagai kalangan non-HTI. Namun, setelah dibubarkan, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan serupa. Tidak hanya itu, salah satu media cetak milik HTI, buletin Al-Islam, saat ini juga sudah tidak beredar lagi. Padahal dulunya, buletin tersebut secara rutin dibagikan tiap hari Jumat di masjid-masjid.

Menanggapi pembubaran HTI, Abdul Haris, rektor UIN Malang menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya yang tepat apabila HTI memang dinilai telah membahayakan. “Misal hasil kajian pemerintah ternyata ormas tertentu membahayakan eksistensi negara ini atau falsafah negara ini ya ndak ada masalah. Kalau sudah menjadi keputusan ya dijalankan,” tutur Haris.

Sikap tertutup anggota HTI kian tampak. Salah seorang anggota HTI UIN Malang pernah bersedia mengungkapkan tanggapannya terhadap Perpu Ormas yang mengakibatkan organisasinya dibubarkan. Namun, beberapa saat kemudian, ia justru tidak mengizinkan semua tanggapan yang ia ungkapkan sebelumnya untuk disampaikan ke depan publik. Hal tersebut ia lakukan dengan alasan bahwa HTI sudah tidak ada dan secara otomatis segala pemberitaan terkait HTI sudah selesai.

Kondisi serupa juga ditemui pada beberapa anggota HTI UIN Malang lainnya. Mereka justru menolak ketika ditanya terkait dampak Perppu Ormas terhadap HTI. Mereka berdalih bahwa setelah HTI dibubarkan, sudah tidak ada lagi pembicaraan ataupun diskusi yang berhubungan dengan HTI.

HTI secara resmi mengeluarkan press release tertulis (12/7) terkait pernyataan sikapnya terhadap Perppu Ormas. Dalam press release berjudul “Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia: Menggugat Perpu Ormas, Menolak Rezim Represif” tersebut, HTI menuliskan tiga poin pernyataan. Pertama, HTI menolak keras terbitnya Perppu Ormas lantaran sudah ada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sehingga, menurut HTI, pemerintah seharusnya taat hukum dan tidak membuat peraturan baru ketika kesulitan menghadapi ormas tertentu. Kedua, HTI menyatakan bahwa dalam Perpu Ormas terdapat pasal-pasal yang dapat membawa Indonesia kepada era rezim diktator yang represif dan otoriter. Pasal-pasal yang dimaksud yakni pasal 61, pasal 59 ayat (3), pasal 59 ayat (4), dan pasal 82 poin (a). Ketiga, menurut HTI, saat ini rezim represif anti-Islam sedang berkuasa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis, pencekalan terhadap dai, pembubaran dakwah di sejumlah tempat, bahkan penerbitan perppu yang berisifat sangat represif yang digunakan untuk membubarkan ormas Islam.

Dilansir dari www.kontras.org, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai bahwa adanya Perppu Ormas justru dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum, meskipun ormas-ormas dengan paham radikalisme dan bersikap intoleran memang harus ditindak. Lebih lanjut, menurut KontraS, ancaman yang dimaksud yakni terkait pemberangusan kebebasan hak berserikat dan berkumpul. Hak kebebasan berserikat menjadi salah satu komponen penting dalam penerapan demokrasi di suatu negara. Hal tersebut lantaran dalam kebebasan berserikat juga mencakup berbagai hak asasi atau hak dasar lainnya, seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, berpikir, berkeyakinan, dan beragama. [Luluk Khusnia]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply