Kami akan Terus Berteriak

“Hidup korban…!!!”

“Jangan diam…!!!”

“Jangan Diam…!!!”

“Lawan…!!!”

“Jokowi…!!!”

“Hapus Impunitas…!!!”

 

Para relawan Aksi Kamisan masih terus meneriakkan suaranya. Hari Kamis (28/03) pukul 16.00 WIB, relawan Aksi Kamisan berjajar di Alun-Alun Tugu Malang menghadap SMAN 4 Malang. Ditemani hujan, dua belas relawan turun ke jalan sembari memegang payung hitam. Dalam aksi tersebut, relawan Aksi Kamisan mendesak kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 pasal 8 dan pasal 9.

Banyak permasalahan yang terdapat dalam ruang lingkup kebebasan akademik di universitas. Salah satu contohnya adalah ancaman ditariknya Surat Keputusan (SK) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara USU oleh Rektor Universitas Sumatera Utara (USU). Ditariknya SK tersebut berkaitan dengan beberapa cerpen di website suarausu.co yang dianggap pro Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan mengandung unsur pornografi. Antara lain cerpen berjudul; Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya dan Saat Dia Tersesat dan Mencari Jalan Pulang karya Yael Stefani Sinaga, serta Nyai dan Cinta Kita Benar(kan) karya Suratman.

Pihak rektorat memanggil pengurus Suara USU pada 19 Maret untuk dimintai keterangan terkait cerpen tersebut. Panggilan itu dihadiri oleh Yael Stefany Sinaga selaku Pemimpin Umum dan Widiya Hastuti selaku Pemimpin Redaksi Suara USU. Widiya menjelaskan bahwa cerpen tersebut tidak memiliki maksud untuk mengkampanyekan orientasi seksual mana pun.

Meskipun begitu, pihak rektorat tetap menyayangkan Suara USU yang mengangkat isu LGBT. Menurutnya, lebih baik memberitakan prestasi-prestasi mahasiswa daripada meliput hal seperti toilet yang kotor. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut dianggap mengandung unsur pornografi.

Tempo.co dalam tulisan berjudul Unggah Cerpen Bertema LGBT, Media Suara USU Terancam Dibubarkan, mengabarkan bahwa rektor USU, Runtung Sitepu, mengancam akan menarik SK Suara USU jika cerpen yang dipermasalahkan tidak segera ditarik dari website. Lebih jauh lagi, dalam audiensi tanggal 25 Maret Runtung mengancam bahwa semua anggota dan pengurus Suara USU periode 2019 akan dikeluarkan. Untuk mengisi kepengurusan yang kosong, maka akan diadakan rekrutmen. Rekrutmen itu akan diseleksi oleh Unit Jurnalistik yang berada di bawah Biro Kemahasiswaan dan Kealumnian USU.

Tindakan Runtung dianggap membatasi hak berekspresi oleh anggota LPM Suara USU. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 8 dan pasal 9. Terutama pada pasal 8 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Hal yang sama terjadi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang. Mahasiswa menuntut transparansi dana Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Ma’had melalui aksi yang dilakukan oleh Komite Akar Rumput UIN Maliki Malang. Komite Akar Rumput ini dibentuk oleh mahasiswa untuk mengawal tuntutan transparansi UKT.

Salah satu usaha yang ditempuh Komite Akar Rumput yaitu melakukan aksi pada 14 Maret bertepatan dengan akreditasi kampus. Menurut Pers Rilis Komite Aksi Kamisan Malang dan surat undangan aksi yang diedarkan oleh Komite Akar Rumput, aksi tersebut bermaksud untuk menyambut Tim Asesor Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Rencananya, mereka akan mengajukan keluhan terkait keresahan pelayanan pendidikan di UIN Maliki Malang, termasuk transparansi dana UKT. Namun, aksi dibubarkan dan mahasiswa yang terlibat aksi diancam Drop Out (DO).

Dilansir dari katasulsel.com, dalam berita berjudul Demo Depan Kampus IAIM Sinjai Dipicu Skorsing Mahasiswa, kasus serupa pernah terjadi di Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai. Rektor menandatangani SK Skorsing dan DO kepada empat mahasiswa yang melakukan aksi di halaman kampus pada 19 Januari tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya. Parahnya, empat mahasiswa tersebut tidak mendapatkan hak untuk mengajukan pembelaan. Empat mahasiswa ini adalah Abdullah dan Sulfadli terkena skorsing, serta Nuralamsyah dan Heri Setiawan terkena DO. Mereka melakukan aksi untuk menuntut transparansi dana kartu UAS dan meminta agar harga kartu UAS diturunkan dari Rp80.000 menjadi Rp.50.000.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang terkesan disupresi dan dipersempit ini sangat disayangkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian kebebasan akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kebebasan akademik meliputi kebebasan bereskpresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, dan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan akademik secara mandiri dan bertanggung jawab di lingkungan universitas yang otonom. Sedangkan Sivitas Akademika yang dimaksud adalah seluruh dosen dan mahasiswa tetap yang ada di lingkungan Universitas.

Permasalahan yang terjadi di USU, IAIM Sinjai, dan UIN Maliki Malang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Kampus seakan membatasi dan menekan kebebasan akademik mahasiswa dengan otoritas yang dimiliki. Kampus memposisikan mahasiswa sebagai pihak lemah yang berada di bawah kampus sehingga bisa diatur tanpa boleh mempermasalahkan apalagi melawan kebijakan kampus.

Wahyu Agung Prasetyo, Koordinator Aksi Kamisan Malang, mengomentari permasalahan yang terjadi pada LPM Suara USU. Menurut Wahyu, permasalahan-permasalahan yang terjadi di kampus seharusnya diselesaikan dengan cara akademis, “Misalnya membuat forum audiensi persoalan cerpen ini atau LGBT,” ucap mahasiswa yang juga menjadi relawan Komite Akar Rumput. Wahyu menyayangkan pihak kampus tidak melakukan hal tersebut. “Yang terjadi ‘kan, sebelum semuanya jelas, teman-teman dari LPM Suara USU sudah direpresi, sempat dimatikan webnya, sudah diancam, diintimidasi, dihentikan akses liputannya,” lanjutnya lagi.

Menyuarakan keadilan dianggap tabu. Nama baik dan kredibilitas kampus menjadi dalih untuk merepresi kebebasan akademik yang diatur dalam Undang-Undang. Demi melindungi nama baik dan kredibilitas kampus, kampus berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan secara sepihak. Sehingga melakukan tindakan otoriter dengan mengancam DO, skorsing, maupun pemecatan anggota dan pengurus dari LPM.

Seperti yang dikatakan Wahyu, permasalahan di kampus seharusnya diselesaikan dengan cara akademis, yakni berdialog dalam forum audiensi. Sehingga permasalahan dapat diluruskan dan memiliki kesepakatan yang harus dipertanggungjawabkan bersama. Terkait transparansi dana, jika keperluan kampus dengan dana UKT atau dana kartu UAS cocok, maka seharusnya memberi transparansi bukan hal yang perlu dipermasalahkan.

Bukankah menyelesaikan permasalahan kampus dengan cara akademis justru dapat menaikkan nama baik dan kredibilitas kampus? Malah kredibilitas kampus yang dibangun berpeluang lebih baik. Mahasiswa akan merasa tenang karena memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Mahasiswa akan memahami banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan kegiatan akademik di kampus. Mahasiswa pun merasa aman ketika menemui permasalahan dalam proses kegiatan akademik, karena kampus siap melindungi dan membela permasalahan yang dialami dengan tuntas dan adil.

Selama masih ada ketimpangan, hak dan keadilan tidak direngkuh genggaman tangan, para relawan Aksi Kamisan tidak akan jemu untuk turun ke jalan. Menyuarakan serta menyampaikan permasalahan yang terjadi untuk dapat segera ditindaklanjuti. Para relawan Aksi Kamisan akan terus merapatkan barisan dan berteriak: Lawan…!!! []

Leave a Reply