Kampus dan Kuasa

Kuasa itu berwarna apa? Hitam kah, putih kah? Atau ia tidak memiliki warna sejak awal. Seorang teman lama pernah berkata “seiring datangnya kekuatan yang besar, akan datang pula tanggungjawab yang besar…” ia mengutip Paman Ben di film Spiderman. Kutipan itu, jika dipahami lagi akan memunculkan pertanyaan: “apa jadinya kuasa tanpa tanggungjawab?”

Di hari-hari ini, kuasa memang terasa sedikit berwarna. Adalah Kampus, suatu tempat dimana kuasa itu sedikit terasa. Di dalam kelas kuliah, kuasa memiliki warna yang beragam, tergantung bagaimana dosen –yang memiliki tanggungjawab administratif– menjalankan kuasa itu.

Dalam satu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis masalnya. Kita melihat praktik bisnis maupun pembangunan haruslah memiliki standar kelayakan, dari segi perencanaan, kemanfaatan, legalitas, dan lain-lain. Sampai ada pelajar yang bertanya, bagaimana dengan praktik bisnis yang sedang terjadi di luar kampus? Legalitas bisnis cuma soal cara melobi pemerintah, tanpa melibatkan masyarakat sekitar. Ketika masyarakat menolak kehadiran bisnis itu, terus bagaimana? Sementara dosen menjawab, ya itu tidak sesuai aturan, dan bisa dituntut dengan cara hukum. Jawaban yang sederhana memang.

Dan agak terasa kurang ada porsi serius yang membahas masalah ini. Malahan si dosen mengarahkan ke dampak lain yang kurang relevan, kalau yang diuntungkan dari masalah ini adalah wartawan. Logikanya, wartawan tak usah repot-repot mencari bahan tulisan, soalnya masalahnya sudah ada. Saya paham kalau itu adalah sebuah candaan, bukan karena si dosen tak paham soal jurnalistik. Cuma candaan saja.

Apalagi ketika si dosen menjelesaskan pembangunan kampus di suatu daerah. Bahwa pembangunan itu sudah sesuai dengan standar kelayakan bisnis, bahwa masyarakat di daerah itu sangat menerima pembangunan itu. Entah karena itu pembangunan untuk pendidikan, entah karena pembangunan itu belabel syariah, entah karena kemanfaatan yang dihadirkan pembangunan itu.

Masalahnya saya tahu kalau si dosen hanya menonjolkan satu fakta dan meminggirkan fakta yang lain. Dan saya tak mencoba menanggapi jawaban si dosen, saya memang tak berani kala itu. Saya melihat kalau ruang kuliah bukanlah ruang ilmiah lagi. Bukan, lebih tepatnya, yang namanya ruang ilmiah itu mungkin Cuma definisi saya saja, yang tidak berani ini. Tapi, di sisi lain, saya menyadari bahwa si dosen itu sebenarnya mengetahui permasalahan yang sebenarnya, bahwa ada masyarakat yang menolak pembangunan kampus itu, dan dia berkehendak untuk tidak membahasnya.

Sebenarnya permasalahan pembangunan kampus itu menjadi satu masalah –sehingga ditolak masyarakat karena merugikan– bukan karena tidak relevannya teori-teori yang diajarkan maupun dianut kampus. Tapi, praktiknya saja yang tidak sesuai. Ada putusan pengadilan yang membuktikan hal itu. Mungkin ini sekedar fakta untuk menutupi ketidakberanian saya saja.

Memang benar kalau secara definini, ranah mahasiswa strata satu hanya memahami teori saja. Untuk membantah teori atau membuat teori lain, mahasiswa harus berada di strata yang lainnya. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang berkuasa untuk mendefinisikan strata itu? Saya tak tahu. Saya hanya mengalaminya saja. Mata kuliah analisis sekuritas kurang menjelaskan peristiwa krisis ekonomi yang pernah terjadi, mata kuliah metode penelitian kurang menjelaskan ketimpangan yang terjadi antara karya ilmiah dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Mata kuliah akuntansi manajemen tidak membahas bagaimana eksklusifnya dasar dasar akuntansi yang kurang dipahami (dan dipraktikkan) oleh pedagang-pedagang kecil. Mata kuliah perpajakan juga demikian, belum ada pembahasan permasalahan tentang pajak yang sering terjadi.

Entah satu hal yang baik atau satu hal yang buruk ketika hal ini hanya terjadi di ruang kuliah. Sementara kuasa itu secara samar-samar sedang dilakukan. Saya ingat pernah mencoba mempertanyakan masalah yang sama (tentang pembangunan kampus) di suatu seminar nasional yang bertema “pendidikan lokal”. Dan tidak ada yang menanggapi pertanyaan saya secara jelas.

Mungkin karena yang bertanya bukan hanya saya, dan pemateri harus merangkum jawaban itu. Atau mungkin pertanyaan itu memang sengaja tidak dibahas secara jelas. Jika praktik kuasa itu benar-benar terjadi, apa warna kuasa itu, apa jadinya kuasa tanpa tanggungjawab? Entahlah, saya hanya bertanya lagi. [Wahyu Agung Prasetyo]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

One thought on “Kampus dan Kuasa

Leave a Reply