Kampus, Mahasiswa, Mau Kemana?

Jika kita pernah mendengar “mahasiswa sebagai agen perubahan”, sepertinya kata-kata itu sering digaungkan di orientasi pengenalan kampus. Setelahnya (semester 3-4-5-6-7-8), kata-kata itu lenyap entah kemana. Memang, kata-kata itu hanya digaungkan dengan keras dan bersemangat, hanya saat itu saja. Dan kata-kata itu tak disiapkan dengan serius untuk menjawab pertanyaan/pernyataan seperti, “untuk apa kamu jadi aktivis? Kamu itu di sini untuk kuliah, jadi nggak usah ngurusi yang gitu-gituan.” Pertanyaan/pernyataan seperti itu seperti kembang api yang muncul entah dari mana asalnya, tapi menjadi cahaya yang langsung diamini oleh segenap umat kampus.

Di semester yang tak lagi muda ini, saya masih berkutat dengan hal-hal remeh seperti itu. Bukan karena sok-sokan biar kelihatan jadi mahasiswa yang pemikir atau aktivis. Tapi pertanyaan seperti itu begitu menjengkelkan dan harus ditanggapi dengan serius. Bagaimana nggak menjengkelkan, lha pertanyaan seperti itu sering ditodongkan ke mahasiswa di kampus, padahal kampus sebagai perguruan tinggi memiliki “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang isinya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Apa pertanyaan/pernyataan itu mau melepas diri dari dasar pemikirannya sendiri?

Memang di satu sisi hal ini menjadi pilihan, kita mau jadi mahasiswa yang kuliah untuk kuliah, mahasiswa yang peneliti atau mahasiswa yang mengabdi kepada masyarakat. Selain itu, entah apapun pilihannya, kita harus memikirkan kebutuhan ekonomi untuk keberlangsungan hidup kita. Tapi, persoalan ekonomi adalah persoalan semua orang yang ingin melanjutkan hidup. Sementara kita (kalau mau jujur) bukanlah sekedar orang yang ingin melanjutkan hidup saja, kita adalah mahasiswa. Kita tak bisa membantah fakta bahawa diposisi inilah kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita sering membicarakan hal-hal besar, menguji teori-teori ilmiah, dan (setidaknya) memikirkan bagaimana sebuah persoalan itu bisa terselesaikan. Ketika menyadari posisi kita, akankah kita hanya akan menggunakan pengetahuan yang kita dapat hanya untuk kuliah, untuk diri sendiri saja?

Lantas apa gunanya ilmu pengetahuan dan semua hal yang kita lakukan di kampus kalau, semua itu tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat tempat kita berada?

Dari hal-hal yang mengganjal dan menjengkelkan pikiran inilah, saya ingin menyampaikan sebuah uraian tentang masalah-masalah pendidikan kita (boleh dibilang saya mau curhat). Melalui pengetahuan saya yang terbatas ini, saya melihat bagaiman kampus berserta umat-umat di dalamnya tak mempunyai atau mengambil sikap yang jelas atas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Ketika kampus bertemu dengan masalah di masyarakat

Masalah yang terjadi di masyarakat yang saya maksud di sini hanya terbatas dari apa yang saya lihat saja, seperti penggusuran pasar merjosari di malang (2017) yang sama Pemerintah Kota Malang, lahannya mau dijadikan perumahan, pengadaan lahan di desa junrejo untuk pembangunan kampus 3 UIN Malang yang berujung pada korupsi (2014), lalu konflik agraria di malang selatan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan BUMN dan Perhutanan Sosial (sampai saat ini). Di luar Malang juga terjadi masalah agraria seperti penggusuran rumah warga untuk pembangunan bandara di Kulonprogo, Yogyakarta, penggusuran rumah warga oleh aparat keamanan di tamansari dan dago elos, Bandung (2017). Reklamasi di Jakarta (2016) dan bali (2014), maupun konflik agama seperti penistaan agama oleh Ahok (2017) yang mendatangkan massa yang tidak sedikit untuk unjuk rasa. Serta konflik agama yang tak selesai, yang mengakibatkan warga syiah sampang harus mengungsi di sidoarjo sampai saat ini. Mereka diusir dari sampang oleh orang-orang yang menolak ajaran Syiah.

Tak semua masalah itu saya tanyakan langsung ke orang-orang kampus untuk menanyakan sikapnya. Yang sempat saya tanyakan langsung ke Abdul Haris, rektor kampus saya (UIN Malang periode 2018-2023), hanya soal konflik agama yang menimpa warga syiah sampang. Hasil tanya-tanya itu diunggah di web uapminovasi.com di rubrik “Kata Mereka”.

Waktu saya wawancara dengan Haris, dalam sambutan acara serah terima jabatan Rektor, ia mengatakan kalau kedepannya UIN Malang akan mendirikan lembaga fatwa. Saya akhirnya menanyakan tentang fatwa haram yang menimpa ajaran Syiah yang dibawakan Tajul Muluk di sampang (lebih jelasnya baca Majalah INOVASI edisi XXXIII tema Madura atau baca artikel lainnya yang berkaitan).

Namun jawaban Haris begitu teoritis untuk dipahami. Ia mengatakan “Tentu fatwa itu sesuai keilmuan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan fatwa, sejujur-jujurnya, itu saja sebenarnya pedomannya… Jadi saya kira fatwa itu untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masalah.” Tak ada kata fatwa haram atau warga sampang syiah yang keluar dari mulutnya. Mungkin ia berkata seperti itu karena ingin aman saja. Dengan jawaban yang seperti itu, sepertinya kampus saya belum bisa memposisikan keberpihakannya terhadap masalah yang menimpa warga sampang syiah.

Begitu juga dengan masalah lain seperti kasus agraria. Walaupun hanya saya ungkapkan dalam tulisan di Majalah INOVASI edisi XXXIV dengan tema agraria, namun sempat ditanggapi oleh pembina saya, Muhtadi Ridwan, yang juga menjabat sebagai Ketua Senat Universitas periode 2018-2023. Muhatadi memberi komentar terhadap bobroknya konsep pembangunan ekonomi Negara beserta korupnya para pejabat pembuat kebijakan. Namun ketika saya tanya apakah kampus bisa mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah itu, ia menjawab “Ya nggak bisa kampus menyuruh mahasiswanya untuk langsung turun kesana, ya mahasiswa kalau melawan jangan Cuma satu atau sepuluh orang, nanti bisa dipenjarakan, harusnya yang banyak saja, kan nggak mungkin penjara bisa menampung semuanya” jawabannya malah terdengar lucu dan saya ikut tertawa.

Terlebih dari itu semua, ketidakjelasan sikap kampus untuk menyelesaikan, atau sekedar menanggapi masalah-masalah itu sangat terlihat di bangku kuliah. Misal di fakultas ekonomi, ketika terjadi penggusuran pasar merjosari, tidak ada dosen yang membahas masalah itu di kelas. Mungkin karena anak-anak ekonomi sibuk dengan teori-teori pembangunan, investasi jangka panjang, dan pengembangan kewirausahaan. Mereka tak merespon masalah penggusuran karena mereka menganggap itu tidak termasuk dalam kajian ilmunya. Ya, dan memang di fakultas ekonomi (UIN Malang) tidak ada yang menganjurkan untuk membaca buku-buku seperti Ekonomi Politik, melainkan buku yang sering dibahas adalah buku ekonomi murni.

Hal ini juga terjadi di fakultas syariah (fakultas hukum ala UIN). Ketika terjadi penggusuran rumah warga untuk pembangunan bandara di Kulonprogo, tidak ada anak syariah yang saya temui yang paham dengan masalah ini. Penggusuran rumah warga di Kulonprogo terjadi melalui transaksi konsinyasi (sebuah transaksi yang terjadi ketika antara pihak penjual dan pembeli tidak menemui kesepakatan) yang dilakukan perusahaan BUMN PT Angkasa Pura I untuk membeli tanah di Kulonprogo. Transaksi konsinyasi ini diatur dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012. Aturan mainnya, perusahaan BUMN bisa membeli tanah dengan menitipkan uangnya di Pengadilan Negeri, ketika uangnya diambil oleh masyarakat walaupun cuma sebagian, semua tanah itu sudah menjadi milik BUMN itu. Masyarakat yang menolak untuk menjual tanahnya pun digusur, diusir paksa, dihajar oleh aparat keamanan yang ditugaskan untuk menjaga asset Negara. Entah apa yang terjadi dengan anak-anak syariah ini (yang sebagian besar adalah teman saya sendiri) beserta dosen-dosennya, kok nggak membahas masalah nyata yang sedang terjadi. Anak-anak syariah tadi saja nggak ada yang paham transaksi konsinyasi.

Lalu saya kembali bertanya, apasih gunanya pendidikan yang kita geluti selama ini kalau tak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat? Apa kita mau memandang ini masalah yang terlalu besar untuk diselesaikan? Loh, kita ini hidup di negara demokrasi lho, segala kebijakan dan keputusan yang diambil untuk kebaikan dan kesejahteraan seluruh masyarakat, kalau kita nggak sadar dengan hal ini, ya kita akan terus membiarkan pemerintah bersama pengusaha membangun gedung, perumahan dan bandara untuk kepentingan orang-orang tertentu saja, sementara masyarakat yang lain seperti petani dan warga desa akan digusur dengan paksa. Kita harus mencurigai diri kita sendiri, jangan-jangan kita tidak bersikap terhadap masalah-masalah itu bukan karena ketidaktahuan kita tapi karena ketidakmauan kita untuk tahu, untuk sadar bahwa ketidakadilan itu harus dimusnahkan.

Bersikap, untuk siapa?

Lantas siapa lagi yang bisa diharapkan masyarakat untuk membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah ini kalau pemuda-pemudanya nggak ada yang mau tahu tentang seluk-beluk masalahnya. Mau mengharap kepada orang-orang pintar di pemerintahan? Jika boleh dikatakan Kementerian Agama (Kemenag) adalah wakil dari pihak pemerintah untuk mengoordinasikan perguruan tinggi (keagamaan islam khususnya), sebenarnya mereka sudah mulai bersikap, walaupun tak secara langsung. Juli 2017 lalu, Kemenag mengadakan pelatihan jurnalistik untuk Lembaga Pers Mahasiswa se-PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), dalam forum itu Ruchman Basori, Kasi Kemahasiswaan Kemenag mengatakan kalau ia mendukung pers mahasiswa yang professional dan kritis, salah satu masalah yang harus dikritisi bersama adalah penguatan kebangsaan dengan melawan terorisme. Begitu juga dengan mahasiswa di struktur kampus, saya mendapat info dari Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Malang, yang mana SEMA PTKIN-PTKI akan mengadakan konsolidasi. Di dalam pamflet agendanya tertulis tema acara: “Orasi Ilmiah & Konsolidasi SEMA PTKIN-PTKI se Jawa Timur. Rekonstruksi peran mahasiswa dalam berbangsa dan bernegara sebagai tindakan perventif terhadap isu SARA, HOAX, dan Politisasi di tempat beribadah”.

Namun, jika dilihat dari tema atau isu yang –sepertinya– akan disikapi oleh Kemenag dan SEMA UIN Malang ini, sepertinya ada beberapa hal yang harus dipertanyakan. Mengapa tema atau isu yang diajukan itu seperti terorisme, kebangsaan, SARA, hoax, dan politisasi di tempat beribadah? Mengapa tidak mengajukan isu seperti konflik agraria, penggusuran, atau korupsi? Bukan maksud saya mengatakan kalau isu yang di ajukan teman-teman Kemenag dan SEMA UIN Malang itu kurang penting, tapi saya teringat dengan beberapa artikel di indoprogress.com. Salah satunya adalah artikel yang ditulis Muhammad Al-Fayyadl dengan judul “Kultur Pengetahuan yang Berpihak Kepada Yang Tertindas”, dari pembacaan Fayyadl terhadap Michel Foucault dan Georges Canguilhem (tokoh intelektual dalam tradisi epistimologi kritis prancis) ia mengungatakan kalau tidak ada pengetahuan yang tidak politis. Karena netralitas ilmu adalah ilusi, netralitas bukan objektivitas, ilmu dapat objektif, tetapi ia tak pernah netral. Ia mesti berpihak atau mengimplikasikan keberpihakan.

Lalu, dari pembacaan Fayyadl itu, ia bertanya sekaligus menjawab, “kepada siapa atau apa ilmu pengetahuan berpihak? Dalam teropong kekinian, jawabannya tak luput dari dua hal: kepada pihak yang berkuasa atau pihak yang dikuasai”. Pertanyaan seperti itulah yang juga ingin saya tanyakan ke teman-teman Kemenag dan SEMA UIN Malang. Kepada siapa isu atau tema terorisme, kebangsaan, SARA, hoax, dan politisasi di tempat beribadah itu berpihak?

Kalau melihat isu yang diajukan oleh teman-teman Kemenag tentang terorisme, kepada siapa isu itu berpihak? Untuk menjaga stabilitas pertahanan nasional dari teroris? Ya, memang teroris itu berbahaya, tapi saya rasa teman-teman Kemenag pelu membaca buku “Para Raja dan Revolusi” karya Linda Christanty. Dalam salah satu esainya, Linda megungkapkan kalau yang lebih berbahaya dari terorisme adalah kriminalitas yang dilakukan oleh warga dalam negeri sendiri. Ungkapan Linda ini berdasar dari data yang diterima oleh Biro Pengendalian Operasi, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang jumlah tindak kejahatan dari berbagai kepolisian daerah, termasuk data 10 tahun terakhir.

Linda menulis: data itu memperlihatkan kasus kejahatan secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Data Polda Metro Jaya yang meliputi DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Kepulauan Seribu menunjukkan angka pidana paling tinggi di Indonesia. jumlahnya 44.461 kasus di tahun 2015. Namun angka tindak pidana yang paling mengejutkan berasal dari Provinsi Jawa Timur, 14.102 kasus di tahun 2014 melonjak menjadi 33.437 di tahun 2015, hampir dua kalilipatnya! Ada apa di sana sepanjang 2015? Sumatra Utara berada diurutan ketiga, dengan angka kejahatan 35.248 kasus di tahun 2015. Jawa Barat (27.058 kasus) dan Sumatera Selatan (20.575 kasus) berada di posisi keempat dan kelima terbesar untuk tindak pidana di tahun 2015. Jumlah keseluruhan kasus tindak pidana di Indonesia pada 2015 mencapai angka 352.936. Artinya, rata-rata terjadi 966 kasus kriminal perhari di Indonesia. Ini mengerikan.

Berdasarkan data itu, sepertinya teman-teman Kemenag perlu berpikir ulang kalau mau mengajukan isu melawan terorisme ntuk menjaga stabilitas pertahanan nasional. Soalnya, pemberantasan kriminalitas, bukan terorisme, lebih membutuhkan tenaga, dana, dan strategi. Seperti yang diingatkan oleh Linda, ada tiga kejahatan besar di Indonesia yang mengancam kita, yaitu perdagangan obat bius atau narkotika, kriminalitas, khususnya kejahatan dengan kekerasan, dan korupsi. Terorisme tentu berada di urutan sesudah itu.

Entah apa yang mendasari teman-teman Kemenag untuk mengajukan isu terorisme di acara Pelatihan Jurnalistik Pers Mahasiswa se-PTKIN itu. Dan entah kenapa Ruchman Basori mengajak para peserta untuk berteriak NKRI Harga Mati serta mempertanyakan salah satu teman saya yang tak mau  ikut berteriak NKRI Harga Mati. “Kenapa kamu diam? Nggak setuju ya?” saya masih ingat kenangan itu. Semoga suara yang diterikan maupun tema yang diajukan di forum itu bukan salah satu usaha untuk menjaga stabilitas pertahanan nasional, seperti yang dilakukan aparat keamanan di berbagai daerah dengan mengusir dan memaksa masyarakat untuk segera pergi dari tanah Negara.

Kita dan keberislaman kita

Begitu juga untuk teman-teman SEMA UIN Malang, terkait isu kebangsaan, SARA, hoax, dan politisasi di tempat beribadah yang mau disikapi, semoga kita tahu kemana dan untuk siapa isu ini berpihak? Dan semoga tidak menjadi bagian dari agenda politis untuk memihak mereka yang menguasai. Saya teringat lagi artikel lain di indoprogress.com yaitu tulisannya Airlangga Pribadi yang berjudul “Mendaras Islam Progresif, Melampaui Islam Liberal”. Dalam tulisannya, Airlangga mengatakan kalau sebagian aktivis demokrasi yang berlatar kelas menengah, misalnya, begitu fokus pada isu kebebasan hak-hak sipil dan politik, seperti pengakuan terhadap kebebasan keyakinan, kesetaraan politik, dan terorisme, namun abai terhadap isu-isu yang terkait dengan persoalan ketimpangan struktural yang dialami oleh lapisan terbesar warga Indonesia.

Sungguh mengherankan, tulis Airlangga, bahwa kepedulian terhadap kebebasan beragama dan problema terorisme (yang tentu sangat penting), tidak membawa sebagian lapisan aktivis kelas menengah untuk peduli terhadap isu privatisasi pendidikan, yang membatasi secara sistematik orang miskin sekolah di universitas; legalisasi sistem perbudakan dan eksploitasi manusia keluar negeri melalui label Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memberikan devisa luar biasa; sistem outsourcing dan penghancuran serikat pekerja yang semakin menjadikan buruh sebagai komoditi; dan penghancuran serta kriminalisasi oleh aparat negara terhadap kaum tani.

Airlangga mencoba menghubungkan bagaimana karakter progresif dari islam bertemu dengan fundamen dasar dari Islam yaitu Tauhid. Penjelasan ini penting dan menjadi inti dari wacana teologi pembebasan dalam Islam. Ketika doktrin La Ilaha Illallah dikabarkan oleh para nabi, maka lapisan kelas sosial yang paling terdepan menyerukan penolakan terhadap ajaran ini dalam sejarahnya adalah kalangan elite politik, kaum kaya, dan kepala-kepala suku. Hal ini adalah lumrah karena doktrin ini memiliki makna paradoks, di satu sisi menyerukan ketundukan kepada Allah yang Tak Terhingga dan di sisi lain mengabarkan kebebasan dan kesetaraan ummat manusia.

Airlangga menulis: di satu sisi penghambaan dan ketundukan ini muncul dalam ayat “Maha Suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk pada-Nya (Qs Al-Baqarah; 116) dan di sisi lain kabar akan kesetaraan manusia diserukan dalam makna yang radikal, yaitu janji pewarisan dunia kepada kaum miskin dan yang tertindas, seperti dalam ayat “Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi (Al-Qashash: 5). Dalam formulasi teologi progresif Islam, jelas bahwa secara fundamental ajaran tawhid dalam Islam mengabarkan pesan tentang ketundukan radikal kepada Tuhan sekaligus kesetaraan dan imperatif membangun tatanan yang bebas dominasi di mana mereka yang termiskinkan menjadi pemimpin di dalamnya.

Bagi Airlangga, kesadaran teologis dalam Islam juga menekankan pentingnya manusia dalam perjuangannya untuk merenungkan bagaimana proses-proses sejarah yang berlangsung membentuk kompleksitas relasi-relasi sosial yang membangun kondisi bagi kehidupannya, maupun membatasi dalam realitas eksploitatif. Tekanan akan pentingnya memperjuangkan keadilan sosial yang akan menyatukan kaum progresif Muslim dengan kaum “kiri” lainnya dalam kesamaan memperjuangkan proyek pembebasan akan dituntaskan dalam pemaknaan Surat Al-Ashr, dimana Allah memulainya dengan Demi Waktu. Demi waktu! Di bentang cakrawalanya terbangun sejarah yang dibangun oleh daya manusia yang membentuk kondisi hidupnya. Sesungguhnya mayoritas manusia yang tak menyadari relasi-relasi yang terbangun di dalamnya atau memanfaatkan untuk kebakhilannya akan merugi! Kecuali mereka yg bangun dan sadar (iman), beraksi, menyeru apa yg haq dan adil (amal shalih). Hal itu ia lakukan dengan harapan keadilan datang (sabar).

Dari pembacaan kita terhadap empat paragraph yang saya copas dari indoprogress.com itu, ada saran dan harapan untuk teman-teman DEMA UIN Malang, teman-teman SEMA lainnya, serta seluruh teman yang terdaftar sebagai mahasiswa di kampusnya, semoga kita mau untuk sadar terhadap selubung politis dibalik ilmu pengetahuan yang kita geluti dan kampus tempat kita berada. Dengan menyadari selubung-selubung itu, kita akan tahu kemana ilmu pengetahuan dan kampus kita berpihak. Saya rasa, dengan menyadari semua itu, kita bisa mengambil keputusan yang lebih masuk akal dan sikap yang lebih jelas serta sesuai dengan nurani kemanusiaan kita.

One thought on “Kampus, Mahasiswa, Mau Kemana?

  1. Saya setuju,bagus sekali artikelnya,semoga bermamfaat,Dengan menyadari selubung-selubung itu, kita akan tahu kemana ilmu pengetahuan dan kampus kita berpihak. Saya rasa, dengan menyadari semua itu, kita bisa mengambil keputusan yang lebih masuk akal dan sikap yang lebih jelas serta sesuai dengan nurani kemanusiaan kita.

Leave a Reply