Kebijakan Pemerintah Harus Pro Buruh

buruh



Kaum buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI), menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro pada buruh. Tuntutan tersebut mereka sampaikan dalam aksi di samping gedung Balai Kota Malang, mengangkat tema Mayday 2015, 1 Mei Hari Perlawanan Kaum Buruh (1/5). Faizin Salam, selaku ketua koordinator aksi menyatakan, Upah Minimun Kota (UMK) buruh Malang sangat rendah jika dibandingkan dengan UMK kota lain, seperti Surabaya, Sidoarjo, maupun Gresik.

Menurut Faizin, adanya permainan harga dari dewan pengupahan membuat upah buruh rendah. Ia mencontohkan, semisal survei harga beras di lapangan 8500 Rupiah, maka dari pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan melakukan penawaran terhadap pemerintah. “Janganlah, cari yang murah saja, yang 8200,” ucapnya mempraktekkan penawaran dari Apindo.

Ia pun merasa aneh dengan keputusan pemerintah, yang akhirnya menetapkan nilai tengah antara kebutuhan nyata dengan tawaran dari Apindo. “Misalnya kebutuhan nyata itu 1.000.000, Apindo mengusulkan 500.000. Pemerintah menyetujui di angka 800.000,” tambahnya. Dia hanya berharap, pemerintah dapat memberikan nilai yang sesuai dengan kebutuhan yang nyata.

Dari tahun ke tahun, Faizin selalu turun ke jalan saat peringatan hari buruh. Ia berusaha memperjuangkan hak-hak buruh yang belum ditunaikan oleh pemerintah maupun Apindo. Faizin pun menyatakan, Ia bertekad akan terus berjuang jika haknya belum dipenuhi. “Untuk memperjuangkan hari libur nasional pada 1 Mei, itu butuh waktu sekitar 10 tahun lebih,” katanya.

Musuh bersama para buruh, menurut Faizin, merupakan kaum kapitalis. “Kapitalis masuk ke pemerintahan, ada pesan-pesanan disitu. Makanya ada politik murah,” ungkapnya. Menanggapai hal itu, Kusnadi, kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang justru memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, upah yang telah diterima buruh di Kota Malang telah terbilang layak. Ia berdalih, UMK kota Malang tidak bisa disamakan dengan UMK kota lain, “Kalau disamakan dengan pihak sana, perusahaan bisa bangkrut, banyak PHK,” katanya. Ia pun membantah adanya intervensi dari pihak pengusaha dalam penentuan gaji buruh, “Untuk setiap kenaikannya kita pertimbangkan dulu, kalau layak kita ajukan ke gubernur,” tambahnya. Kusnadi pun menegaskan, perusahaan tidak bisa menolak kenaikan upah bila sudah ada surat keputusan dari gubernur. [Salis Fahrudin]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply