Kembalikan Militer ke Baraknya, Tolak Dwi Fungsi ABRI

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang menyelenggarakan diskusi publik yang bertema “Dwi Fungsi ABRI dalam Pusaran Politik Era Reformasi.” Diskusi diselenggarakan di Kopilogi, Jalan Ijen No. 94 pada 28 Februari, dipantik oleh Ali Safaat, Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB).

TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 pasal 2 menyebutkan “Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai Alat Pertahanan Negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.”

Dilansir dari kompas.com, dalam berita berjudul TNI Dinilai Represif dalam Aksi Pembubaran Perpustakaan Jalanan di Bandung, aparat TNI dari Kodam III Siliwangi membubarkan komunitas perpustakaan jalanan dengan alasan mengantisipasi adanya geng motor.

Benny Kabur Harman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI 2014-2019 mengatakan tindakan yang dilakukan oleh anggota Kodam III Siliwangi telah melanggar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) militer dan mengambil alih tugas aparat kepolisian.

Ali mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pertahanan negara, militer diberi beberapa kewenangan khusus. Diantaranya memiliki alat utama sistem senjata (alutsista), dan institusi militer yang menerapkan sistem komando bukan demokrasi seperti institusi sipil. Ia menjelaskan jika militer memasuki institusi sipil, alutsista dan sistem komando akan dijadikan alat politik sebagai nilai tawar. “Melalui keduanya, militer bisa membungkam lawannya,” papar Ali.

Koordinator Bidang Advokasi LBH Malang, Satria M.A Marwan menolak keterlibatan militer di wilayah sipil. Menurutnya, demokrasi dimanifestasikan dengan kekuatan sipil bukan instrumen kekuatan sipil. Kekuatan sipil memiliki wewenang untuk membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan seluruh rakyat. “Artinya harus demokratis,” tambahnya. Sedangkan demokrasi tidak bisa diterapkan di militer.

Senada dengan Satria, Daniel Siagian, mahasiswa FH UB juga tidak sepakat jika militer terlibat dalam institusi sipil. Ia mengatakan bahwa sifat militeristik yang satu komando di institusi sipil adalah suatu degradasi demokrasi. “Mengurangi kebebasan pendapat dan musyawarah,” jelas Daniel.

Menurut Daniel, penempatan mantan petinggi militer di jabatan sipil adalah salah satu indikasi dwi fungsi ABRI. Namun, Ali tidak mempermasalahkan jika mantan petinggi militer menempati jabatan sipil. Karena jika status anggota militernya sudah selesai, maka ia menjadi masyarakat sipil yang mempunyai hak sipil dan politik. “Sama saja seperti kita,” pungkasnya.[]

Leave a Reply