Ketika UU ITE Jadi Undang-Undang Baper

Baper

Josua Sitompul, penulis buku “Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana”, menyatakan bahwa Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan usaha pemerintah untuk melindungi hak asasi warganya, khususnya dalam menjaga nama baik. Sayangnya, selama ini keberadaan UU ITE justru kerap disalahgunakan dalam hal pengaduan kasus pencemaran nama baik. Seperti kisah yang sempat dialami oleh Fadlur misalnya.

Suatu ketika, pada September 2015, seorang polisi pernah merasa nama baiknya tercemar. Hal tersebut lantaran ada seorang lelaki bernama Fadlur yang telah mengunggah sebuah video tentang si polisi yang menawarkan suap pada pelanggar lalu lintas. Si polisi merasa menjadi korban atas tindakan Fadlur dan nama baiknya tercemar.

Fadlur mungkin tidak merasakan apa yang polisi itu rasakan. Ia hanya berpikir untuk mengungkapkan pada publik bahwa ada penyimpangan perilaku hukum. Fadlur hanya ingin menunjukkan bahwa telah terjadi kondisi yang tidak baik-baik saja di dalam pelaksanaan hukum. Jika hal tersebut tidak segera diungkapkan, maka masyarakat akan kian tertipu.

Namun, niat mulia Fadlur justru membentur perasaan si polisi. Alhasil, Fadlur pun dipukuli dan mendekam di penjara. Si polisi berhasil membela diri dan mengembalikan nama baiknya. Bagaimana tidak? Menurutnya, ia sudah bekerja untuk negara sebagai penjaga keamanan, menangkap pelanggar hukum, dan menindak mereka agar tidak melakukan hal sama di lain hari. Ia menilai dirinya sudah berbakti pada negara. Dengan demikian, bukankah ia juga berhak menjaga nama baiknya?

Berkaca dari kejadian tersebut, ada satu hal yang cukup menarik. Andai semua warga seperti polisi tersebut, mungkin nama baik mereka tidak akan pernah tercemar. Bangsa kita akan dikenal sebagai bangsa yang terjaga nama baiknya. Namun, sayangnya perjuangan menjaga nama baik tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sepatutnya. Dengan cara membungkam orang-orang seperti Fadlur, orang-orang yang peduli kebijakan dan bagaimana sebuah kebijakan itu dilaksanakan.

Fadlur tak pernah jera dengan apa yang telah dilakukannya. Meskipun sudah sempat dipenjara dan dipukuli, perjuangannya tidak lantas berhenti begitu saja. Ia bahkan masih menyempatkan diri untuk berkunjung ke Semarang, menghadiri ulang tahun Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dan bercerita di sana. “Saya tidak tahu ada ramai-ramai apa di luar. Saya di penjara hanya menatap tembok sendirian,” ungkapnya.

Tidak hanya Fadlur, teman-teman sejawatnya yang suka mencari berita itu pun mengeluhkan tentang UU ITE. Suwarjono, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahkan mengatakan UU ITE merupakan ancaman bagi mereka kalangan pers. UU ITE dapat menghambat kebebasan berpendapat, berekspresi, bahkan kebebasan pers.

Cobalah menoleh kembali kepada sosok Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf Romawi yang terkenal sok bijak mengenai etika. Cicero pernah menyebutkan dalam de Officiis I.66-7, “Jiwa besar tampak dalam dua hal sikap: tidak memperdulikan hal-hal ekstrenal (kekayaan, nama baik, prestise jabatan), dalam keyakinan bahwa orang seharusnya tidak memuji, memilih, dan mengejar apapunkecuali kehormatan dan seharusnya tidak tunduk kepada manusia, hasutan jiwa atau kakayaan.”

Kekayaan, nama baik, dan prestise jabatan adalah hal yang berlebihan. Bagi Cicero, negara yang kokoh tidak boleh dikendalikan oleh perilaku manusia yang memiliki hasrat berlebih-lebihan. Terlebih apabila manusia tersebut juga mudah merasa terhina, bahkan identik dengan orang-orang yang lebih mengedepankan perasaan daripada logika. Keadaan demikianlah yang pada masa sekarang kerap disebut dengan istilah baper, sangat mudah terbawa oleh perasaan.

Bukankah perasaan atau hal pribadi tidak seharusnya mempengaruhi pekerjaan? Jika demikian halnya, maka itulah yang kemudian dapat kita sebut sebagai sikap profesional. Lantas, apabila polisi tersebut memang profesional, seharusnya dia mampu mengambil pelajaran dari tindakan Fadlur. Bukan malah menuntut Fadlur dengan tuduhan pencemaran nama baik. Apalagi berdalih atas dasar UU ITE. Menyikapi suatu hal dari sisi positif perlu dilakukan demi memperbaiki kualitas pelayanan, khusunya kepada publik. Sayangnya, polisi tersebut justru dilanda “virus” kekinian bernama baper. [Uswatun Hasanah]


Editor : Luluk Khusnia


UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply