Kompas dan Tempo dalam Bingkai Kebobrokan

Lupakan suara sumbang Kivlan Zen yang terus memprovokasi masyarakat lewat isu kebangkitan PKI. Lupakan pula soal kontroversi gelar pahlawan untuk Soeharto.

Masalah besar saat ini bukan lagi soal bahaya laten PKI atau bahaya laten orde baru. Tapi bahaya laten kebobrokan media massa.

Saat ini, hancur sudah kepercayaan saya terhadap media massa. Dulu saya masih berani bilang kalau Kompas dan Tempo adalah dua media massa yang cukup kredibel, profesional dan dapat dipercaya sebagai media yang mampu mendidik (to educate) dan menjadi agen perubahan sosial lewat fungsi pengawasan sosial-penguasa (to social control). Sekarang saya tak bisa berharap banyak lagi dua media nasional tersebut.

Dua media besar tersebut sudah menunjukan tanda-tanda kemunduran seperti Jawa Pos. Media milik Dahlan Iskan itu pernah membuat konflik di Ambon makin meruncing, dengan membiarkan dua anak medianya; Suara Maluku dan Ambon Ekspress  menjadi corong kubu Kristen dan kubu Islam. Anak perusahaan lainnya, yakni Indopos, pernah melacurkan beritanya pada Jero Wacik untuk pencitraan diri, serta pencitraan kementerian ESDM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Media massa yang diharapkan mampu mendidik dan merubah sosial, tak bisa lagi kita harapkan profesionalitas mereka. Media massa sekarang ini seperti sudah cacat semua. Tak ada lagi media yang sempurna. Tak ada lagi media yang berpegang teguh pada disiplin verifikasi dan prinsip cover both side (mengkover dua belah pihak).

Mungkin saja di beberapa tulisan berita, mereka masih menjalankan disiplin verifikasi dan prinsip cover both side. Tapi di berita tertentu mereka mengabaikan dua etika jurnalisme itu. Salah satu media massa yang tak menjalankan dua etika jurnalisme itu ialah Kompas.

Pada 2 Juni 2016 lalu media online Kompas menurunkan berita dengan judul “Menurut Kivlan Zen, Wahyu Setiaji Anak Tokoh PKI Njoto.” Tulisan Kompas ini langsung mendapat kritikan Bonni Triyana, pendiri Majalah Historia.

Menurut Bonni, berita Kompas tersebut mengandung kesalahan fatal. “Bukan hanya karena mengutip sumber yang tak kredibel, tapi juga tidak melakukan kroscek atas informasi yang dilontarkan si (nara)sumber,” tulisnya di salah satu kiriman tautan facebook.

Saya penasaran dengan kesangsian Bonni atas berita Kompas tersebut. Saya baca berita yang dimaksud Bonni. Ternyata Bonni benar.

Berita online Kompas dengan judul  “Menurut Kivlan Zen, Wahyu Setiaji Anak Tokoh PKI Njoto” itu memang tak melakukan cek dan kroscek atau verifikasi.

Berita online Kompas itu hanya memaparkan pendapat dan asumsi-asumsi Kivlan Zen. Karena berita Kompas tersebut tak memverifikasi data yang disampaikan narasumber (Kivlan Zen), informasi yang disampaikan pun akhirnya keliru.

Coba baca deh berita Kompas yang dimaksud. Di paragraf kedua, Kompas menuliskan begini; Ketika ditanya siapa Wahyu Setiaji, Kivlan menjawab singkat, “Anaknya Nyoto (Lukman Njoto, Wakil Ketua CC PKI),” kata dia saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Di paragraf kedua itu, Kompas memberi tanda buka kurung untuk menginformasikan nama lengkap Njoto. Kompas menulis nama lengkap Njoto adalah Lukman Njoto. Data ini juga dikritik Bonni.

Menurut sejarawan lulusan Belanda ini, nama lengkap Njoto bukanlah Lukman Njoto. Lukman dan Njoto adalah dua orang yang berbeda, walau sama-sama petinggi PKI. “Ditulis dalam berita kalau Njoto bernama ‘Lukman Njoto’. MH Lukman dan Njoto dua orang pemimpin PKI yang tentu saja tak bisa digabungkan menjadi satu karena mereka memang dua individu berbeda. Di sinilah pentingnya melakukan riset sebelum ngomong dan nulis,” kritik Bonni.

Selain masalah nama Njoto, Bonni juga sangsi dengan data yang disampaikan Kivlan Zen dalam berita yang dimuat Kompas tersebut. Menurut pendiri Majalah Historia ini, Njoto tak punya anak yang bernama Wahyu Setiaji seperti yang dituduhkan Kivlan. Lalu mengapa media sebesar Kompas ceroboh memuat data mentah yang disampaikan Kivlan Zen sebelum melakukan kroscek terlebih dahulu?

Saya secara prinsip setuju dengan Bonni, bahwa Kompas telah melakukan kesalahan fatal. Menyambung komentar Bonni, menurut saya, selain tak melakukan kroscek (verifikasi) Kompas juga tak menerapkan prinsip Cover both side.

Wahyu Setiaji dan 15 Juta pendukung PKI yang dicantumkan dalam berita Kompas tersebut, tak diberi kesempatan untuk membela diri. Organisasi PKI yang dikoar-koarkan Kivlan akan bangkit itu, tak pernah diberi ruang di berita Kompas untuk membenarkan atau menyanggah pendapat Kivlan. Berita Kompas itu sangat jelas tak melakukan prinsip Cover both side.

Alangkah cerobohnya jika media massa tak melakukan disiplin verifikasi (cek dan kroscek) dan tak cover both side. Kita bisa mengira-ngira. Jika kelompok masyarakat anti PKI yang baca berita Kompas tersebut, maka semakin runcinglah permusuhan. Semakin menumpuk pula kebencian mereka terhadap keluarga eks PKI. Apa ini sesuai dengan fungsi media yang bertujuan mendidik masyarakat (to educate)? Anda bisa jawab sendiri.

Sumber Anonim Palsu ala Tempo

Lain Kompas, lain pula Tempo. Media massa sekaliber Tempo saat ini juga mengalami tanda-tanda kemunduran kualitas jurnalisme. Tempo sepertinya telah melakukan pemalsuan informasi: mengambil data dari sumber anonim, tapi fiktif.

Pada 11 Mei 2016 lalu, Tempo menurunkan berita dengan judul “Suap Raperda Reklamasi: Agung Podomoro Seret Ahok.” Di paragraf kedua berita tersebut, Tempo menulis begini; Sumber Tempo di KPK menyebutkan, sekitar 8 jam Ahok ditanyai seputar dugaan permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Agung Podomoro Land untuk membiayai sejumlah proyek. Sebagai timbal balik, pemerintah DKI akan memberikan pemotongan kontribusi tambahan bagi perusahaan properti itu yang menggarap pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Kalimat berita “Sumber Tempo di KPK menyebutkan, sekitar 8 jam Ahok ditanyai” mengindikasikan ada seorang sumber anonim di KPK yang diwawancarai oleh wartawan Tempo terkait pemeriksaan Ahok. Tapi sayang, baik Ahok maupun KPK membantah telah menyampaikan informasi tersebut. Karena memang informasi yang dikutip Tempo berkaitan langsung dengan isi penyidikan atau BAP (berita acara pemeriksaan). Membocorkan BAP sama saja dengan melanggar KUHAP.

Pasal 120 KUHAP menyebutkan bahwa ahli yang diminta pendapat oleh penyidik, diwajibkan menyimpan rahasia dan dapat menolak memberi keterangan bila itu mengancam jabatannya. BAP hanya dapat dibuka di pengadilan. Jika BAP sudah dibuka ke publik (wartawan) sebelum suatu kasus dimejahijaukan, ditengarai data di BAP berpotensi salah. Karena pada akhirnya pengadilanlah yang menentukan status hukum seseorang. Jika seorang tersangka diuji di pengadilan lalu ternyata ia tak bersalah, maka isi BAP yang memberatkannya dianggap gugur. Oleh karena itu, salah seorang penegak hukum seperti Waka Humas Mabes Polri Brigjen Pol Anton Bachrul Alam, menegaskan bahwa materi hasil penyidikan perkara (BAP) merupakan rahasia negara yang tak boleh diungkap ke publik.

Lalu darimana Tempo mendapatkan data bahwa pemerintah DKI meminta PT Agung Podomoro membiayai sejumlah proyek? Apakah dari Ariesman Widjaja, presiden direktur PT Agung Podomoro?

Sayangnya, Ariesman melalui kuasa hukumnya juga membantah kliennya telah membocorkan isi pemeriksaan (BAP). “Tanya ke Tempo, mereka dapat (info) darimana? Dari saya sebagai PH (penasihat hukum) ya memang tidak pernah membocorkan,” kata Adardam, pengacara Ariesman.

Nah, jika semua sudah pihak membantah data yang disampaikan oleh sumber anonim Tempo di KPK, lalu dari mana media ini mendapatkan informasi yang mereka sebut sebagai barter itu?

Setelah dikritik oleh banyak pihak, sampai sekarang Tempo juga tak pernah memberitahu siapa sumber KPK yang mereka wawancarai. Dan, kita patut curiga bahwa sumber anonim yang dikutip Tempo adalah fiktif. Jika sumber anonimnya fiktif, maka informasi yang disampaikan Tempo adalah informasi fiktif pula.

Jika data yang dikutip oleh Tempo memang benar adanya, harusnya dari awal media ini menerangkan pada publik, siapa sumber KPK yang mereka sembunyikan identitasnya. Karena salah satu dari tujuh kriteria sumber anonim menurut Andreas Harsono ialah keselamatan sumber tersebut terancam bila identitasnya kita buka.

Pada kasus Tempo mengutip data dari internal KPK, kita bisa menebak, bahwa keselamatan sumber tak akan terancam bila identitasnya dibuka ke publik. Apa Tempo sengaja berlindung dibalik sumber anonim fiktif?

Kelakuan Tempo ini menurut saya lebih parah dari Kompas. Jika Kompas hanya melanggar disiplin verifikasi dan tak menjalankan prinsip cover both side, sedangkan Tempo menyebarkan berita palsu dan berlindung dibalik sumber anonim yang datanya dibantah langsung oleh KPK, Ahok dan Ariesman.

Jadi, saran saya, mari kita rayakan kebobrokan media massa tersebut dengan selalu skeptis dan tak mudah menelan bulat-bulan informasi yang mereka sajikan. Sekian[]

Hendri Mahendra
Cuma penulis amatir

3 thoughts on “Kompas dan Tempo dalam Bingkai Kebobrokan

  1. 1. Pada = Menunjuk waktu
    Kepada = Menunjuk ke sesuatu

    2. Mengkover ?
    -Pertama ‘K’ seharusnya melebur menjadi ‘Mengover’
    -Kedua, God, mana ada ada mengkover atau bahkan mengover sekalipun

    3. Bedakan Kompas dan Kompas.com. Pemilik dua media ini saja sudah berbeda, berikut redaksi dan kebijakan kontennya. Jadi ketika menyebut itu Kompas maka itu bukan Kompas.com, begitu sebaliknya.

    4. “Organisasi PKI yang dikoar-koarkan Kivlan akan bangkit itu, tak pernah diberi ruang di berita Kompas untuk membenarkan atau menyanggah pendapat Kivlan”
    Cover both side berita PKI?. Kawan, dimana harus cari orang yang mau bela PKI lalu bicara?. Bisa didor dia.
    Q : Tapi kan bisa tanya ke nama-nama yang disebutkan.
    A : Coba cari berita lain di kompas.com. Siapa tahu ada, atau kelak akan ada. Karena prinsip online berbeda dengan cetak. Cetak harus sangat lengkap sebelum dicetak. Online, satu narsum berkata apapun, jadi itu barang. Nanti pihak lain akan menyanggah, dituangnya di berita baru.

    5. Anti PKI harusnya digabung AntiPKI

    6. Soal Tempo ?. Ah sudahlah…

    7. “Jadi, saran saya, mari kita rayakan kebobrokan media massa tersebut”. Hmmmm…Ulah Adigung jadi jelema (Pepatah tua sunda)

    Terus belajar Brother. Menulislah dulu dengan benar sesuai kaidah jurnalistik, baru kemudian keluar untuk mengomentari para pelaku jurnalistik. Supaya apa? supaya pendapat bisa didengar.

  2. Feedback yg bagus sekali..
    Masalah bahasa jurnalistik mgk cuma masalah teknis. Kalo mau mengungkit ungkit, hampir semua media baik tempo ataupun kompas cetak salah menuliskan nama megawati. Anda akan terkejut kalau tahu nama belakang megawati bukanlah Sukarnoputri tapi Sukarnaputri. Silahkan kritik semua media yg salah menuliskan nama megawati.
    Tapi, lupakan sejenak masalah teknis. hal yg substansial dalam sebuah berita adalah prinsip Cover Both side dan disiplin verifikasi. Anda pernah baca buku sembilan elemen jurnalisme? Saya harap anda tuntaskan baca buku tsb, agar standar anda terhadap mutu jurnalisme (baik online maupun cetak) tinggi.
    Tak bisa memaklumi media online yang hanya mengutip satu orang narsum. Tapi kalau standar anda rendah, ya silahkan dimaklumi.
    Mengapa saya tak bisa memaklumi? Isu PKI adalah isu sensitif. Anda setuju? Bayangkan sebuah isu sensitif dijadikan sebuah berita, tapi dgn prinsip yg serampangan, yakni tak verifikasi dan cover both side??
    Isu PKI dan pemberontakan ini pernah jadi banjir darah lho tahun 1965, karena media saat itu hanya mengutip narsum dari ABRI. Anda setuju ada banjir darah atas berita yg tak diverifikasi dan tak cover both side?

  3. Kritiknya cukup menarik, tapi terkesan gebyak uyah. Anda hanya menunjukkan dua fakta (satu Kompas yang melanggar verifikasi juga tidak cover both side, dan satu Tempo yang menurut Anda mewawancarai narasumber yang fiktif) sebagai legitimasi bahwa Kompas dan Tempo “media bobrok”.
    Dari Kompas, sepertinya Anda begitu gegabah menelan pikiran Bonnie. MH Lukman dan Lukman Njoto memang orang berbeda yang sama-sama orang PKI, tapi apa yang ditulis wartawan itu dengan menyebut Lukman Njoto (memakai ejaan lama, bukan Nyoto ejaan disempurnakan) ketika saya cek di link https://id.wikipedia.org/wiki/Njoto sudah benar namanya Lukman Njoto dan dia CC PKI — kalau Anda kurang puas mungkin bisa dibaca buku Seri Buku TEMPO: Orang-Orang Kiri Indonesia edisi “Njoto Peniup Saksofon di Tengah Prahara”. Dan seharusnya untuk kasus silsilah kayak gini mesthi wawancara si Wahyunya langsung.
    Untuk yang kasus sumber anonim, setahu saya itu sah-sah saja digunakan ketika narasumber jika disebutkan namanya akan memembayakan si narasumber. Coba cek: http://www.andreasharsono.net/2005/02/tujuh-kriteria-sumber-anonim.html (meski dalam konteks ini wartawannya ceroboh, karena pas diverifikasi ke Ahok dan KPK beda).
    Keep brave, keep writing. Salam persma.

Leave a Reply