Konflik Agraria Meningkat, Regulasi Pemerintah Harus Pro Petani

Aliansi Malang Peduli Kendeng menyayangkan meningkatnya jumlah konflik  agraria dan kerusakan alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Aksi Solidaritas Peduli Kendeng di depan Kantor DPRD Kota Malang (23/3). Dalam selebarannya, mereka menyebut persoalan konflik agraria dan pembangunan yang tak memihak pada masyarakat dan malah menjadi ajang perusakan lingkungan, tidak hanya terjadi di Kendeng. Mereka mengacu pada data Konsorium Pembangunan Agraria (KPA) yang menyebutkan bahwa terjadi sedikitnya 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 dengan luasan wilayah  1.265.027 hektar. Angka tersebut naik hampir dua kali lipat dengan persentase sebesar 78,6%, jika dibandingkan dengan konflik agraria pada tahun sebelumnya yang berjumlah 252 konflik.

Konflik agraria tahun 2016 melibatkan 86.745 keluarga yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. “Yang jelas, kondisi bahwa petani itu ditindas, tidak hanya ada di Kendeng. Tapi semua wilayah di Indonesia,” terang Fahrudin, salah satu orator yang mengaku berpartisipasi dalam  Aksi Solidaritas Peduli Kendeng karena orang tuanya yang berprofesi sebagai petani. Menurutnya, setiap wilyah di Indonesia memilki potensi konflik agraria. Untuk itu, besar harapannya agar pemerintah kemudian mampu untuk melindungi petani. “Mampu untuk membuat regulasi-regulasi yang pro terhadap petani, lingkungan, dan masyarakat umum,” tambahnya.

Lebih lanjut Fahrudin juga menegaskan agar sumber air yang merupakan sumber penghidupan petani tidak terhalangi oleh kepentingan penguasa. Apabila hal tersebut terjadi, lanjutnya, akan berdampak sangat besar terhadap kesejahteraan petani. “Petani sejahtera karena ada tanah, juga karena ada air,” tegas lelaki asal Tuban tersebut. Sayangnya, petani Kendeng saat ini justru sedang berjuang agar tak kehilangan sumber mata air yang mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari serta untuk mengairi sawah mereka.

Untuk diketahui, pegunungan Kendeng Utara yang akan menjadi lokasi penambangan PT Semen Indonesia, jika mengacu pada keputusan presiden (Kepres) no. 26 tahun 2011, masuk dalam kawasan lindung geologi. Dalam Kepres yang sama juga menyebutkan, Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang berlokasi di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora merupakan sumber air lintas kabupaten. Kawasan CAT Watuputih atau kawasan pegunungan karst sendiri memiliki 109 mata air.

Selain Kepres, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2030 juga menyebutkan bahwa CAT Watuputih merupakan kawasan lindung geologi yang harus dilindungi. Hal tersebut berhubungan dengan disebutkannya CAT Watuputih sebagai kawasan imbuhan air, seperti yang dijelaskan di pasal 63.

Namun, Surat Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (saat ini disebut sebagai PT Semen Indonesia) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah berkata lain. Surat Keputusan tersebut justru memperbolehkan adanya penambangan batu kapur, tanah liat, sampai dengan membangun pabrik, jalan produksi dan jalan tambang di Pegunungan Kendeng Utara, khususnya di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Tak cukup sampai disitu. Bupati Rembang juga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Rembang No. 591/040/Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Semen Indonesia. SK Tersebut memberikan izin untuk melakukan pembangunan pabrik semen, pertambangan lahan sebagai bahan baku, dan sarana pendukung lainnya.

Padahal, Kajian potensi kawasan karst Kendeng Utara menyebutkan, mata air Belik Watu yang merupakan mata air dengan debit terkecil, menghasilkan air 1.728 liter setiap harinya. Sedangkan mata air dengan debit terbesar, Sumber Seribu, setiap hari menghasilkan 51.840.000 liter. Kajian tersebut dilakukan oleh Acintyacunyata Speleological Club, Semarang Caver Association, Indonesia Caves Society dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng. Hasil kajian itu menjabarkan bagaimana potensi air di CAT Watuputih memberi banyak manfaat bagi kehidupan warga.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tenyata memiliki pandangan lain tentang sumber mata air yang akan menjadi tempat beroperasinya pabrik semen PT Semen Indonesia. Ia bahkan bersikukuh menganggap kawasan tersebut bukanlah kawasan yang penuh dengan sumber mata air. “Dari dulu setahu saya, di sana tidak ada air, mas. Daerahnya itu gersang,” kata Ganjar sebagaimana dilansir Tirto.id.

Pemerintah yang lebih memihak kepada kepentingan pemodal dan elit predator inilah yang sebenarnya sangat disayangkan Fahrudin. Ia sebenarnya tak masalah dengan cita-cita pemerintah dalam hal pembangunan, selama pembangunan tersebut juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kondisi bangsa kita kan sebenarnya agraris, tapi kalau semakin hari lahan dan sumber air itu hilang  atas nama pembangunan, saya kira itu merupakan konsep yang salah,” Fahrudin menyayangkan. [Latifatun Nasihah]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply