Labib: Hasil Musma Lucu

Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (PMPD) menuntut agar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tergabung dalam Republik Mahasiswa (RM). Tuntutan tersebut disampaikan PMPD dalam audiensi yang juga dihadiri oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan Agus Maimun, dan ketua bagian kemahasiswaan Mujaid Kumkelo. Audiensi tersebut berlangsung di kantor lembaga penjamin mutu, gedung Ir. Soekarno (2/3).

Dalam Anggaran Dasar (AD) RM bab VII pasal 12 disebutkan, RM UIN Maliki Malang terdiri dari Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U), Dewan eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U), Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) maupun Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP). Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa UKM merupakan bagian dari RM. PMPD mempermasalahkan pasal tersebut dengan mengacu pada keputuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia bernomor Dj.I/253/2007 pasal enam. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus terdiri dari Musyawarah Senat Mahasiswa (Musma), DEMA, dan UKM atau Unit Kegiatan Khusus (UKK).

“Disitu jelas-jelas dikatakan bahwa UKM itu masuk ke dalam intra kampus. Tapi lucunya, di dalam hasil Musma itu dijelaskan bahwa yang disebut dengan intra hanya SEMA-U, DEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, HMJ, dan HMP,” papar Labib salah satu perwakilan dari PMPD. “Pasal ini kan bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya,” tambahnya.
Menurut Labib, peraturan yang di bawah seyogyanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatas. Ia berpedoman pada kaidah hukum universal yang berasaskan lex superior derogate legi inferior yang berarti peraturan yang di atas mengenyampingkan peraturan yang dibawah. “Jelas secara pengujian materi ini bermasalah, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujar Labib. Untuk itu PMPD meminta adanya revisi pada AD RM bab VII pasal 12 dengan menambahkan UKM sebagai bagian dari RM.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Ridho, selaku ketua DEMA-U menjelaskan bahwa sejak tahun 2011, UKM memutuskan mengeluarkan diri dari naungan RM. Menurutnya, belum ada keputusan bersama untuk kembali mencantumkan UKM sebagai bagian dari RM. “Sampai saat ini, kita coba menjalin komunikasi untuk kita (UKM dan RM_Red) bergabung kembali atas nama Republik Mahasiswa. Tapi itu masih belum bisa tercapai,” terang Ridho.

Alif Akbarul Muslim, selaku ketua SEMA pun mengamini bahwa selama dua tahun terakhir ia dan teman-temannya sudah melakukan komunikasi terkait persoalan UKM. “Ketika kita masukan mereka ke RM, mereka gak mau. Terus apa gunanya gitu lo?” Tambahnya.

Agus Maimun selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan menjelaskan bahwa sebelumnya UKM memang pernah tergabung bersama DEMA dan SEMA dalam RM. Pada saat itu, UKM mempunyai garis intruksi dari DEMA seperti pemberian Surat Keputusan ketua UKM yang dikeluarkan oleh DEMA. “Dan benar, pada tahun 2011 UKM itu gak mau DEMA masuk dalam wilayahnya,” terangnya. Sejak itulah, menurut Agus, UKM meminta untuk mandiri, “Jadi UKM dan DEMA itu hanya ada ada garis koordinatif bukan instruktif,” jelas Agus. [Latifatun Nasihah]

Tinggalkan Balasan