Laki-Laki dalam Bayang Kekerasan Seksual

“Jujur gw gak rela bgt sebagai manusia harga diri gw diinjek-injek, diremehkan sedangkan pelaku enak-enak ajah gak dapet balesan dari apa yang dilakukannya. Dan gw juga takut bertambahnya korban klo gw gak speak up. Jadi yaah ini gw memutuskan untuk speak up.”

Kalimat ini datang dari sebuah utas yang diposting oleh laki-laki berinisial MF pada 29 juli 2020 silam di akun twitter pribadinya. Utas ini muncul setelah MF secara berani menyuarakan pengalamannya sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh G yang berjenis kelamin laki-laki.

MF diminta untuk membungkus dirinya dan mengirimkan foto-fotonya terbungkus di dalam kain dengan dalih penelitian tugas kuliah. MF mendapat tekanan apabila tidak melakukan apa yang diperintahkan. Hal yang sama juga dialami oleh Jer (bukan nama sebenarnya). Jer bahkan diminta melepaskan pakaian sebelum dibungkus dengan lilitan kain. Kemudian G mengambil foto Jer saat sedang dibalut kain.

Atas laporan para korban, pada tanggal 6 Agustus 2020, G ditangkap oleh pihak kepolisian. G dijerat dengan Pasal 27 Jo ayat (4), Pasal 45 ayat (4) UU ITE dan perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut memuat tentang pelaku penyebaran dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Kasus ini kemudian ramai dibicarakan di media, komentar masyarakat bertebaran dengan cepatnya. Bunyinya beragam, mulai dari emotikon tertawa, menyebut korban bodoh, bahkan ada yang memaki-maki korban sebab sebagai laki-laki, ia tidak melawan sama sekali.

Ramainya komentar yang diterima para korban menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual laki-laki memiliki tantangan sendiri dalam proses penanganannya. Hal ini dibenarkan oleh pendamping Kasus Kekerasan Seksual sekaligus aktivis perempuan, Naila Rizqi Zakiah. “Laki-laki dianggap bisa melawan kekerasan seksual dan tidak mungkin jadi korban,” ujarnya.

Naila juga menambahkan bahwa banyak korban kekerasan seksual laki-laki yang selama ini memilih untuk bungkam. Korban pun enggan mencari bantuan ataupun menjangkau pendamping kekerasan seksual, karena stigma dan stereotip yang bertebaran di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kekhawatiran atas cap negatif yang mungkin akan diterima oleh korban dari masyarakat. Apalagi hal ini diikuti dengan pandangan bahwa laki-laki identik dengan kuat dan maskulinitas. “Jadinya korban laki-laki enggan untuk menceritakan pengalamannya. Streotip ini menginvalidasi perasaan dan pengalaman laki-laki sebagai korban kekerasan seksual,” ujar mantan pengacara publik di LBH Masyarakat tersebut.

Selain karena dampak dari maskulinitas, payung hukum yang belum cukup melindungi laki-laki sebagai korban kekerasan seksual pun tak luput menjadi persoalan. Dalam pasal 285 KUHP tantang pemerkosaan dijelaskan bahwa,  “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Naila menerangkan bahwa dalam konteks pasal tersebut, perbuatan pemerkosaan atau kekerasan seksual hanya diartikan dengan adanya ancaman kekerasan terhadap perempuan. Pun didefiniskan juga adanya penetrasi penis ke vagina jadi tidak berlaku untuk korban laki-laki. “Sehingga ini mempersempit definisi perkosaan baik dari aspek gender korbannya maupun dari ragam bentuk perkosaanya. Pasal ini jadi tidak berlaku bagi korban laki-laki,” ujar relawan di Jakarta Feminist Discussion tersebut.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan tentang alasan perempuan ditempatkan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Hal ini dikarenakan pembuat aturan tersebut merasa tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa laki-laki untuk bersetubuh. Perbuatan pemerkosaan bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan, seperti halnya seorang perempuan yang dirugikan (hamil) atau melahirkan anak akibat perbuatan itu.

RUU-PKS sebagai Solusi

Meski RUU PKS resmi dicabut dari Prolegnas tahun 2020 oleh DPR RI dengan dalih pembahasannya terlalu sulit. Hal tersebut tak menyurutkan semangat Naila untuk terus memberi edukasi terkait pentingnya RUU PKS.

Naila menjelaskan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bisa menjangkau korban laki-laki. “Bukan hanya diperuntukkan bagi korban perempuan saja tapi kepada semua gender, laki-laki, perempuan, individu LGBTIQ dan lain sebagainya,” ucap Naila. Ia juga menjelaskan bahwa RUU PKS bisa mengakomodir seluruh hak korban, tidak mengenal perbedaan seperti di KUHP.

Pentingnya RUU PKS juga ditekankan dalam artikel salah seorang pendiri Aliansi Laki-Laki Baru sekaligus pengajar di fakultas ilmu sosial dan politik UIN Walisongo yang bernama Nur hasyim. Dalam artikelnya yang berjudul Mengapa Laki-laki Harus Mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ia menjelaskan RUU PKS ini merupakan upaya untuk memanusiakan laki-laki dan secara bersamaan memanusiakan perempuan.

Dengan RUU ini, laki-laki dapat belajar bahwa untuk menghindari kekerasan seksual, maka laki-laki harus memastikan bahwa seluruh relasi dan aktivitas seksual mereka merupakan hubungan konsensual atau hubungan yang didasarkan pada persutujuan dan kerelaan masing-masing pihak. Sudah selayaknya relasi seksual dan aktivitas seksual manusia itu tidak menyakiti, menyiksa, merendahkan, mengobyekkan satu sama lain.

Naila menambahkan dengan adanya RUU PKS, stigma negatif terhadap korban bisa berkurang. Tak hanya itu, RUU ini juga diharapkan mengurangi jumlah kekerasan seksual dan budaya menyalahkan korban. RUU PKS akan melindungi lebih banyak korban kekerasan seksual, yang saat ini hanya dikategorikan sebagai korban pemerkosaan dan pencabulan, dengan menjerat sembilan kategori perbuatan lain yang belum tercakup dalam KUHP. “Karena kekerasan seksual bisa mengancam gender apapun, maka RUU PKS menjadi penting untuk melindungi lebih banyak lagi korban kekerasan seksual,” kata Naila.

Naila berharap masyarakat Indonesia lebih peka terhadap isu ini. Ia meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif menghapus praktik dan budaya kekerasan seksual terhadap laki-laki dan perempuan. Selain itu, Ia menganjurkan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual, agar jangan ragu untuk mendatangi layanan bantuan psikologis guna pemulihan kondisi mental.

 “Laki-laki jangan ragu untuk menjangkau bantuan layanan psikologis, karena pemulihan korban adalah hal utama. Masyarakat juga harus menciptakan support system yang mendukung bagi korban kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan,” sahut Naila Rizqi Zakiah.

***

Tulisan ini bagian dari program Workshop Pers Mahasiswa yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) kerja sama dengan Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tinggalkan Balasan