Lawan Kekerasan Polisi, Rakyat Harus Merdeka

“Iqbal bukan siapa-siapa, tapi represifitas dari aparat menjadikan dunia ini mengetahui bahwa watak dari alat negara adalah menyakiti yang lemah, menindas rakyatnya,” teriak Abdurrachman Sofyan dalam Aksi Kamisan (19/4) di depan Balai Kota Malang. Aksi Kamisan yang bertema “Hentikan Kekerasan Terhadap Rakyat dan Jurnalis!!” itu menyuarakan kasus tindak kekerasan oleh aparat polisi terhadap jurnalis Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suaka UIN Sunan Gunung Djati Bandung Muhammad Iqbal. Tidak kekerasan itu terjadi ketika Iqbal melakukan peliputan Aksi Penolakan Rumah Deret di depan gerbang Kantor Wali Kota Bandung (12/4).

Dalam orasinya, Sofyan mengatakan bahwa kasus yang menimpa Iqbal bukanlah problem perseorangan saja, melainkan juga problem kemanusiaan. Bagi Sofyan, hati rakyat Indonesia telah tersakiti oleh kasus yang menimpa sosok Iqbal itu. “Rasa sakit yang diterima oleh Iqbal, derita yang diterima oleh Iqbal, pukulan yang menghujam ke muka Iqbal, bukan hanya itu. Tetapi melukai semua yang berdiri di barisan depan untuk membela rakyat tertindas,” ujarnya dengan lantang.

Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Malang, Ugik Endarto, berpandangan bahwa kasus kekerasan oleh aparat polisi ini menggambarkan potret gagapnya demokrasi di Indonesia. “Polisi yang sudah seharusnya menjaga negara ini dengan menegakkan undang-undang (UU) yang berlaku, justru mereka menjadi aktor yang mencoreng UUD 1945, UU HAM, UU Kemerdekaan menyatakan Pendapat di Muka Umum, dan UU lainnya,” tegasnya.

Ugik melihat, kekerasan yang dilakukan aparat polisi ini membawa dampak psikologis yang membawa traumatik tersendiri bagi orang yang ingin menggunakan kebebasan berpendapat. “Wartawan tidak lagi menjunjung tinggi independensi, sehingga menjadi jelas, bahwa kemerdekaan pers tidak dapat diraih. Padahal pers adalah salah satu pondasi penting di negara demokrasi,” ujar mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Malang (UM) itu.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia tergolong tinggi. Dalam Catatan Akhir Tahun AJI 2017, disebutkan bahwa jenis kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia didominasi kasus kekerasan fisik. Sejumlah 30 kasus pada tahun 2017, 36 kasus pada 2016, dan 20 kasus pada tahun 2015. Sementara jenis kekerasan terbanyak kedua adalah pengusiran atau pelarangan jurnalis melakukan liputan, yaitu sebanyak 13 kasus pada tahun 2017 dan 18 kasus pada tahun 2016. Kasus terbanyak ketiga yakni ancaman kekerasan atau terror dengan jumlah enam kasus.

AJI juga mencatat bahwa pelaku  kekerasan  terbanyak  adalah  warga,  yaitu  sebanyak  17  kasus. Sedangkan pelaku kekerasan kedua terbanyak di tahun ini adalah Polisi (15 kasus), dan setelahnya ada pejabat pemerintah atau eksekutif dengan jumlah 7 kasus. Menurut AJI, jumlah kasus kekerasan ini menjadi indikator untuk memotret situasi kebebasan pers di Indonesia. Tingginya kasus kekerasan ini merupakan fakta yang mengkhawatirkan untuk pers Indonesia.

Mengenai kasus kekerasan ini, Ugik berpendapat bahwa kekerasan terhadap warga maupun jurnalis harus dilawan. “Alasan utama (melawan kekerasan_red) menurut saya adalah merawat kemerdekaan Indonesia yang mulai dirongrong oleh negaranya sendiri dan perilaku tersebut harus dihentikan oleh negara kita sendiri juga,” ungkapnya.

Upaya perlawanan terhadap kekerasan ini, menurut Ugik, harus dikampanyekan melalui Aksi Kamisan atau aksi sejenis. “Tujuannya agar masyarakat tahu bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya. “Pers harus merdeka. Rakyat harus bebas dari belenggu rasa takut. Jangan bisu. Kalau bangsa ini adalah bangsa bisu, ya jangan harap bisa merdeka,” pungkas anggota LPM Siar UM itu. []

Leave a Reply