Legal Teror Ala Aparatur Negara

Sumber Gambar : sinarharapan.co
Sumber Gambar : sinarharapan.co

Barisan personel polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) nampak berjaga-jaga di sekitar area Gereja Katedral Ijen sejak Kamis lalu (24/12). Sejumlah 1.100 personel diterjunkan untuk siaga Natal dan tahun baru 2016. Terdiri atas 600 personel Kepolisian Resor Malang Kota dan bantuan pengamanan dari TNI, organisasi masyarakat, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Barisan Ansor Serbaguna (Banser) juga diturunkan untuk mengamankan Misa Natal.

Tim penjinak bom dari Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur, Detasemenn B Ampeldento Malang menyisir empat gereja besar di kawasan Malang. Personel polisi menggunakan metal detektor dan peralatan penjinak bom. Mereka memeriksa setiap jengkal ruang utama gereja, termasuk di sekitar mimbar.
Gereja disterilkan sebelum Misa Natal dari bahaya bahan peledak atau bom. Petugas memastikan seluruh ruang gereja bebas dari bahan peledak yang berbahaya. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan umat Nasrani yang ketika itu menggelar Misa Natal, dari ancaman teror bom.

Andi Saputra, seorang Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta memiliki pandangan lain tentang teror. Dalam tulisannya yang berjudul “Legal Teror” yang pernah dimuat detiknews.com (18/12), ia mengatakan bahwa teror bisa dilakukan dengan cara kekerasan, hingga penghilangan nyawa. Namun, yang lebih berbahaya adalah teror yang dilakukan dengan cara legal dan pelakunya adalah aparat negara itu sendiri. Tujuannya bukanlah melenyapkan orang. Tetapi berusaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.

Legal teror bisa dilakukan dengan berbagai cara dengan menggunakan alat-alat negara. Seperti membuat peraturan, menggerakkan alat negara, atau menggunakan sarana hukum yang ada. Dalam membuat peraturan, teror tidak hanya dimulai sejak peraturan itu ditetapkan. Tetapi dimulai saat proses pembuatan dilakukan. Di dunia hukum Barat, legal teror biasa dikenal dengan Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).

Dari pandangan Andi Saputra tersebut, tentu ada hal yang perlu dijawab atas perlakuan khusus terhadap situasi perayaan Natal yang demikian. Sampai kapan perayaan Natal umat Nasrani harus selalu dijaga dan diamankan? Dan apakah memang tidak akan pernah bisa perayaan Natal itu berjalan lancar seperti setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri, yang nyaris tanpa penjagaan sedemikian ketat?

Dalam tulisan yang dimuat di kompasiana.com, Danny PH Siagian, selaku pemerhati sosial masyarakat menuliskan bahwa perayaan Natal masih terus dibayang-bayangi adanya aksi terorisme. Yang pada akhirnya memang perlu membutuhkan pengamanan pihak aparat. Sedangkan di sisi lain, adanya kerinduan umat Nasrani, di mana perayaan Natal bukanlah sesuatu yang masih menjadi ancaman, sehingga harus dijaga-jaga. Sebab, Natal itu sendiri bermakna kedamaian. Damai di bumi, damai di hati.

Padahal, Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia, secara jelas menjamin dan melindungi setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bahkan, Undang-Undang hingga regulasi yang menjadi turunannya tentang jaminan terkait menjalankan ibadah agama pun, sudah jelas-jelas ada.

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang kuat secara Undang-Undang, apakah memang tidak mampu mengatasi persoalan ini, sehingga harus berlarut-larut hingga puluhan tahun? Mengapa pula institusi kepolisian harus mengeluarkan biaya khusus pengamanan Operasi Lilin 2013-2014, dengan mengerahkan pasukan gabungan hingga sebanyak 192.000 personel di seluruh kawasan Indonesia. Dalam tulisan Danny tersebut, dijelaskan bahwa sudah 12 tahun sejak bom Natal tahun 2000, ancaman perayaan Natal masih terus berlarut-larut. Apakah selama itu pemerintah dan kepolisian tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan bertindak guna meredam ancaman itu?

Seakan-akan, Natal menjadi sesuatu yang sangat mencekam. Masyarakat baru merasa lega ketika para umat Nasrani dapat kembali ke rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Bahkan, akan merasa aman ketika tidak terdengar peristiwa bom di gereja-gereja saat perayaan Natal. Seperti yang hingga tahun 2012 lalu masih terjadi.
Danny juga berpendapat, jauh lebih baik apabila melakukan tindakan antisipatif dalam meredam rencana aksi kejahatan daripada selalu repot menyiapkan personel kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih, untuk menyiapkan personel tersebut, negara juga membutuhkan anggaran khusus yang lumayan besar demi pengamanan aksi teror bom. [Reni Dwi Anggraeni]


Editor : Imam Abu Hanifah, Luluk Khusnia


UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Tinggalkan Balasan