Legalkah Penarikan Biaya Ma’had?

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 157 tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, pada keputusan keenam menyatakan bahwa tidak boleh ada penarikan uang pangkal atau pungutan selain Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun, hingga tahun ajaran 2017/2018, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang tetap menarik biaya ma’had sebesar Rp. 7.500.000.- untuk setiap mahasiswa baru.

Melalui Surat Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru  Nomor: Un.3/KM.00.3/2008/2017 yang ditandatangani oleh Mudjia Raharjo selaku rektor UIN Maliki Malang masa pengabdian 2013-2017, tertulis bahwa membayar biaya ma’had adalah syarat untuk mendapatkan Personal Identification Number (PIN) sebagai password pengisian biodata. Saat validasi, mahasiswa baru juga melampirkan surat pernyataan kesediaan membayar biaya ma’had.

Pada mulanya, UIN Maliki Malang dalam menetapkan penarikan biaya pendidikan dan pengembangan ma’had mengacu pada Putusan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 183/PMK.05/2011. Namun, pada PMK yang terbaru yakni PMK UIN Maliki Nomor 252/PMK.05/2016 tidak ada pernyataan tentang biaya ma’had. Hanya saja, pada pasal 3 huruf c tertulis adanya tarif non-Uang Kuliah Tunggal program Diploma dan Sarjana. Pada pasal 15 PMK UIN Maliki tersebut dijelaskan bahwa PMK UIN Maliki Nomor 183/PMK.05/2011 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Almachi Ahmad, dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, juga menjelaskan bahwa PMK tahun 2011 tidak dapat dijadikan acuan dalam penarikan uang ma’had untuk tahun ajaran 2017/2018. Selain itu, UIN Maliki Malang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). “Jadi sementara bisa disimpulkan penarikan biaya ma’had diluar UKT sebagai biaya pendidikan bisa dikatakan pemungutan liar,” jelas dosen yang sekaligus berprofesi sebagai praktisi hukum tersebut.

Sementara itu, Abdul Latif, salah seorang wali mahasiswa menjelaskan bahwa ia tidak mendapatkan rincian dana uang ma’had. Ia menambahkan bahwa Abdul Haris, rektor terpilih UIN Maliki Malang periode 2017-2021, dalam acara temu wali (12/8) sempat menganggap bahwa penarikan uang kuliah yang agak mahal merupakan sesuatu yang wajar karena untuk meningkatkan layanan pendidikan. Latif juga berpendapat bahwa uang kuliah yang harus dibayarkan sudah lebih murah daripada uang kuliah di kampus lain.

            Mohammad Bastomi Arif, wali mahasiswa yang turut hadir dalam acara temu wali mengungkapkan bahwa tidak ada penjelasan terkait perincian uang ma’had. “Untuk penarikan biaya ma’had hanya dijelaskan bahwa itu digunakan untuk kemaslahatan bersama dan peningkatan ma’had,” jelas Arif.

Lain halnya dengan Arif, Ilfi Nur Diana, selaku Wakil Rektor II justru menjelaskan bahwa UIN Maliki Malang sudah memberikan transparansi dana ma’had tesebut. Transaparansi yang dimaksud oleh Ilfi telah dipublikasikan melalui website universitas. “Tidak semua wali mahasiswa itu melek IT (information tecnology_red),” ungkap Ilfi menanggapi ketidaktahuan wali mahasiswa terkait perincian dana ma’had. [Ana Masruroh]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply