Luthfi Chafidz; PHK Masih Terus Terjadi Di Kota Malang

Rabu pagi (01/05) bertepatan dengan hari Buruh Internasional, elemen mahasiswa dan buruh berkumpul di depan Balai Kota Malang. Mereka  melakukan aksi serta orasi menuntut pemenuhan hak-hak buruh. Anggota Front Persatuan Buruh Indonesia (FPBI), Khoirul Anam menyatakan Pemutusan Hak Kerja (PHK) sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi salah satu tuntutan mereka.

Khoirul Anam merupakan korban PHK oleh PT. Platinum Ceramic Surabaya. “Kami sudah delapan bulan tidak mendapat gaji, karena dianggap melawan perusahaan,” ujarnya. Pada Jumat (05/04) lalu buruh PT Platinum Ceramic  melakukan demo menuntut pemenuhan haknya namun tidak membuahkan hasil. “Gak ada hasilnya mas, walaupun kami sudah mengerahkan massa sekitar 400 orang,” tambah Khoirul.

Sedangkan untuk wilayah Kota Malang, Ketua FPBI, Luthfi Chafidz mengatakan PHK secara sepihak masih terus terjadi seperti di Istana Boneka, RS Manu Husada, PT. Bentoel Prima, dan Pakis Mas. “Semua PHK yang terjadi di Kota Malang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, buruh langsung diusir tanpa mendapat uang pesangon,” ujarnya. 

Seperti halnya kasus yang terjadi di RS Manu Husada. Sejumlah 38 buruh harus dirumahkan karena RS Manu Husada berhenti beoperasi. Pihak rumah sakit berjanji akan membayar upah para karyawan. Namun, selama dirumahkan sejak tanggal 22 tahun 2015 hingga saat ini, buruh belum mendapat upah.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Di Indonesia, tidak adanya pemenuhan hak buruh terkait PHK masih banyak terjadi. Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, karyawan yang terkena PHK pada periode 2015 sampai September 2018 mencapai 74.804 Pekerja.

Menanggapi tuntutan yang disampaikan oleh FPBI, Komisi D DPRD Kota Malang Mohammad Taufik angkat bicara. Ia menyatakan jika Pemerintah Kota Malang akan berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar para buruh. “Walaupun hal itu tidak mudah karena harus juga bersinergi dengan perusahaan,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah juga akan membahas semua tuntutan yang di sampaikan buruh. “Kami akan bahas dan berusaha membuat rumusan-rumusan penyelesaian masalah perburuhan, kami juga akan mengundang Pak Luthfi ke komisi D,” tambah Mohammad Taufik. Selain itu, Taufik juga berjanji akan menyelesaikan kasus PHK sepihak. “Akan kami datangi perusahaan tersebut satu persatu,” imbuhnya. []

Leave a Reply