Mantan Pegawai Freeport Tuntut Kejelasan Furlough

Persatuan Pekerja Korban PHK PT Freeport Indonesia (P2KFI) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Malang Bersatu (ARMB) melalukan aksi long march dari pasar besar menuju Balai Kota Malang, Rabu(1/5). Aksi yang dimulai pukul 09.30 WIB ini dilakukan untuk memperingati hari buruh internesional yang jatuh setiap 1 Mei. Dalam aksi tersebut, P2KFI menuntut kejelasan pemerintah pusat terkait status mereka yang dirumahkan atau furlough sepihak oleh PT Freeport dengan dalih upaya efisiensi.

Ikhwan Arif, salah satu korban furlough menuturkan bahwa kebijakan itu diambil secara sepihak. “Jadi mereka bilang ke saya ada pertemuan, sebetulnya saya tidak mau bertemu. Tapi karena dipaksa, dan akses masuk kerja kita sudah dijaga Brimob, kita langsung diarahkan bertemu istilahnya Manajer, tapi bukan atasan saya. Mereka memberikan surat bahwasannya kita difurlough, di rumahkan karena dampak dari efisiensi,” tutur Ikhwan.

Pegawai yang dulu bekerja dibagian Electrical Engineering ini pun menambahkan, sejak Maret 2017 silam ada 8300 pegawai Freeport dari seluruh Indonesia yang terdampak oleh kebijakan efisiensi. Dan 68 diantaranya ialah pegawai dengan domisili Malang Raya.

Lebih lanjut, Ikhwan mengungkap sudah ada 42 pegawai meninggal dunia akibat kebijakan tersebut, “BPJS kitakan sudah di hentikan. Mau berobat secara mandiri ke rumah sakit, tapi gak ada uang. Dan biaya hidup di Mimika gak semurah yang di Jawa, di sana mahal sekali,” ungkap Ikhwan.

Sedangkan Agung Ferry Widiatmoko (35) sebagai Korlap aksi menjelaskan, kebijakan efisiensi yang dilakukan PT Freeport diawali karena proses produksi di sektor ekspor mineral mentah yang saat ini dibatasi. “Ekspor dibatasi, akhirnya pegawainya di furlough atau dirumahkan. Furlough inilah yang dianggap teman-teman mencederai undang-undang ketenagakerjaan kita dan itu tidak ada di undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” jelas Agung.

Menyikapi keluhan para pegawai yang dirumahkan, Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, dilansir dari cnnindonesia.com menjelaskan, konflik ketenagakerjaan di lingkungan PT Freeport terjadi pasca pemerintah tidak lagi memperpanjang izin ekspor konsentrat pada pertengahan Januari 2017. Di saat bersamaan, PT Freeport juga tidak dapat mengirim 40 persen produksi konsentratnya ke pabrik pengolahan smelting di perusahaan Smelter  Gresik, Jawa Timur karena saat itu tidak beroperasi. Oleh sebab itu, manajemen PT Freeport kemudian mengambil langkah-langkah efisiensi, salah satunya dengan merumahkan sejumlah karyawannya.

Menindaklanjuti kebijakan furlough sepihak dari PT Freeport, Agung bersama P2KFI pada tanggal 13 Februari 2019 melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Lima hari kemudian mereka bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan.

Dari hasil pertemuan itu, Agung menceritakan bahwa Presiden Joko Widodo akan memanggil PT Freeport dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan kasus ini. Namun sampai saat ini hal tersebut belum direalisasikan. “Kenyataannya sampai sekarang belum ada yang dipanggil sama sekali, jadi sampai saat ini kita masih di-PHP sama Pak Jokowi,” jelasnya.

Hal yang sama juga diungkap oleh Ikhwan, ia mengaku sampai saat ini belum mendapat respons dari pemerintah maupun pihak PT Freeport. “Tidak, tidak ada. Jadi mereka mengurangi pegawai seperti kita, aktivis-aktivis buruh,” tutup Ikhwan. []

Riyandanu
Seorang remaja laki-laki yang diberkahi sedikit kalori

Leave a Reply