Masihkah Kita Butuh DPR?

Sebenarnya cobaan orang berpuasa bukan Warung Mak Saeni. Bukan pula warung-warung makan lainnya yang buka pada siang hari di bulan ramadhan. Cobaan sebenarnya di bulan puasa ini ialah kelakuan para anggota DPR yang baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada 2015.

Coba tonton deh program TV Mata Najwa tanggal 8 Juni 2016 edisi Main-Main Aturan Main. Pada acara yang digawangi oleh Najwa Shihab ini membuka mata kita, bahwa UU Pilkada yang baru saja direvisi DPR menuai protes dari berbagai pihak. Mulai dari KPU hingga komunitas Teman Ahok yang menjagokan Ahok lewat jalur independen.

KPU sangsi dengan salah satu pasal yang berpotensi mengurangi independensi KPU. Pasal yang dimaksudkan ialah pasal 9 huruf a dan pasal 22 huruf b, yang menyebutkan bahwa KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharuskan berkonsultasi dengan DPR saat menyusun peraturan teknis tentang pilkada. Hasil konsultasi melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu bersifat mengikat.

Pasal lainnya yakni pasal 48 ayat 2 hingga 3c. Pasal tersebut mewajibkan verifikasi KTP melalui sensus (pendukung calon independen didatangi satu persatu) dalam rentang waktu 28 hari, atau pendukung datang langsung memverifikasi dukungan mereka dalam waktu 3 hari. Menurut Ahok dan Komunitas Teman Ahok, aturan baru tersebut akan merepotkan. “Sekarang orang yang mendukung saya sedikit repot. Kamu mesti  datang ke PPS terdekat. PPS terdekat buka 24 jam gak? Kalau dia cuma bilang buka hari kerja lagi, kamu minta cuti lagi buat datang, ada berapa orang yang mau cuti?” keluh Ahok.

Jauh sebelum penolakan revisi UU Pilkada ini, saya sudah sangsi dengan lembaga DPR dan sistem keterwakilan suara rakyat di sana. Saya sangsi bahwa lembaga DPR mampu menghasilkan produk hukum (UU) yang diterima sepenuh hati oleh mayoritas rakyat. Saya sangsi sistem DPR ini mampu mewakili aspirasi rakyat secara keseluruhan. Saya sangsi bahwa sistem DPR mampu menjembatani kehendak rakyat, bukan kehendak pengusaha, penguasa atau kehendak golongan tertentu.

Kalau memang lembaga DPR ini diklaim sebagai lembaga yang menyuarakan suara rakyat mayoritas, mengapa selalu saja ada penolakan dan protes masyarakat atas RUU ataupun UU yang dihasilkan DPR? Kita tentu tak lupa Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK yang tahun lalu akan disahkan oleh DPR. Mulai dari netizen hingga komunitas guru besar menolak RUU KPK tersebut. Bagaimana tak menolak? Lha wong di RUU tersebut usia KPK hanya dibatasi 12 tahun saja.

Contoh lainnya ialah RUU Pengampunan Pajak atau bahasa kerennya Tax Amnesty. RUU ini secara filosofis tak adil bagi rakyat miskin dan cenderung membela para konglomerat yang enggan membayar pajak.

Rakyat kecil cenderung taat pajak. Mereka bayar Pajak Bumi dan Bangunan. Mereka bayar pajak saat membeli rokok. Mereka juga bayar pajak saat membeli produk-produk yang dihasilkan oleh industri. Sedangkan para konglomerat yang memiliki perusahaan dan mencetak produk-produk makanan atau jasa lainnya malah akan diampuni (dikurangi) tanggungan pajaknya lewat RUU Pengampunan Pajak.

Makanya tak heran pula apabila ada penolakan atas RUU tersebut. Salah satu kelompok masyarakat yang menolak RUU Pengampunan Pajak itu datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Kelompok masyarakat ini menilai RUU itu bertentangan dengan UUD 1945 pasal 23 dan pasal 23 A, yang mana pemungutan pajak dalam APBN bersifat memaksa, bukan mengampuni seperti yang tertuang dalam RUU Pengampunan Pajak. Selain itu, RUU tersebut dinilai berpotensi akan menarik uang haram ke APBN dan perekonomian Indonesia. Karena dalam draft RUU dicantumkan; asal seorang atau badan mengajukan pengampunan maka akan diberikan tanpa melihat asal-usul harta.

Nah, contoh terbaru produk UU yang mendapat penolakan ialah revisi UU Pilkada. Sudah jelas, UU tersebut mendapatkan protes dari kelompok masyarakat yang ingin mengusung calon mereka lewat jalur independen. Karena prosedur sensus dan verifikasi KTP dinilai menyulitkan. Penolakan tersebut datang dari puluhan ribu netizen, Komunitas Teman Ahok dan pendukung Garin Nugroho (calon independen Kota Yogyakarta).

Dari penolak-penolakan atas berbagai UU tadi, apakah kita masih naif mengklaim bahwa lembaga DPR adalah lembaga yang mampu mewakili suara rakyat? Apakah sistem DPR yang naif ini masih dapat dipercaya membela kepentingan rakyat?

Kita sebenarnya sangat naif memilih para anggota legislatif (DPR), lalu membiarkan mereka menentukan aturan hidup (hukum) kita, tanpa persetujuan dari kita. Kita memilih mereka lalu setelah itu kita tak tahu produk hukum seperti apa yang akan mereka bebankan kepada kita. Setelah mereka membuatkan aturan hukum untuk hidup kita, lalu kita keberatan dengan aturan tersebut, apakah mereka (para anggota DPR) masih layak kita klaim sebagai wakil kita di senayan.

Saya pikir, kita sudah bertindak benar pada bulan Februari 2016 lalu, yang menilai bahwa DPR adalah lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat (hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia). Jika sampai saat ini penilaian tersebut masih sama, maka ada baiknya kita memikirkan lagi. Apakah kita masih butuh DPR atau tidak? Jika kita sudah mantap hati tak butuh DPR, mari kita pikirkan bersamasama, sebuah sistem baru yang mampu mengakomodir suara dan kesejahteraan kita. Sekian. []

Hendri Mahendra
Cuma penulis amatir

Leave a Reply