May Day; Tuntut Hak-hak Buruh Perempuan

Buruh bersatu tak bisa dikalahkan

Buruh bersatu tak bisa dikalahkan

Buruh bersatu tak bisa dikalahkan

Ratusan massa yang terdiri dari buruh dan mahasiswa melakukan aksi May Day di depan Balai Kota Malang (01/05). Massa aksi tergabung dalam aliansi yang bernama Aliansi Rakyat Malang Bersatu (ARMB) dan berasal dari 29 organisasi. Mereka melakukan long march yang dimulai dari pasar besar menuju Balai Kota Malang. Ada 16 tuntutan yang mereka sampaikan, salah satunya tentang perwujudan hak-hak buruh perempuan. Hak itu diantaranya, menyoal tentang cuti haid, melahirkan bagi perempuan dan laki-laki serta hak ASI eksklusif  selama enam bulan.

Nuria, salah satu buruh Perusahaan Rokok Pakismas turut serta dalam aksi May Day. Nuria sudah bekerja dari tahun 2007 di bagian produksi. Beberapa masalah masih dikeluhkan, salah satunya terkait cuti untuk ibu hamil dan melahirkan ataupun menyusui yang masih belum dipenuhi. “Tetap bekerja, walaupun ia baru melahirkan. Kalau cuti nggak dapat gaji,” tutur wanita yang bergabung dalam Front Persatuan Buruh Indonesia.

Di Indonesia, cuti bagi buruh perempuan telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 disebutkan bahwa seorang pekerja perempuan yang tidak bekerja karena melahirkan berhak atas upah dan perusahaan wajib memberikannya.

Menyoal cuti kehamilan tirto.id pernah melansir, menurut International Labour Organization (ILO), cuti melahirkan merupakan bentuk perlindungan perusahaan terhadap perempuan untuk menjaga kehamilan, kelahiran bayi dan kondisi setelah melahirkan. Cuti tersebut tak hanya bermanfaat untuk memulihkan kondisi fisik ibu saja, tapi juga untuk mereduksi stres bagi ibu baru.

Rada K. Dagher, Patricia M. McGovern, dan Bryan E. Dowd pernah melakukan studi berjudul “Maternity Leave Duration and Postpartum Mental and Physical Healt: Implication for Leave Policies”. Salah satu bahasannya mengenai hubungan antara durasi cuti dengan gejala depresi. Hasilnya menunjukkan jika cuti melahirkan berdampak terhadap pemulihan psikologis saat kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan. “Cuti hingga enam bulan setelah melahirkan dapat menurunkan gejala depresi pasca-persalinan, sedangkan mengambil cuti kurang dari enam bulan dapat meningkatkan risiko depresi pasca-persalinan pada perempuan pekerja,” ungkap Dagher, dkk.

Salah satu koordinasi lapangan, Agung Feri Widyamoko menerangkan bahwa walaupun UU sudah ada, tetapi praktik di lapangan masih banyak pelanggaran. Dan juga tidak ada tindakan tegas dalam menuntaskan masalah. Selain hak upah, masih ada hak lain yang belum didapatkan sebagian buruh perempuan, seperti hak menyusui.

“Kita harus menyuarakan dan sadar bahwa wanita juga butuh perlindungan untuk kesamaan hak asasi manusia. Banyak kasus yang ada di Malang. Salah satu contohnya para buruh perempuan yang nggak boleh bawa anak, padahal mereka butuh asi dari ibunya,” jelas Agung, yang juga salah satu korban PHK sepihak PT Freeport Indonesia.

UU Nomor 13 Tahun 2003 juga telah mengatur pekerja perempuan yang melahirkan dan dalam masa menyusui anak. Dalam pasal 83, dijelaskan bahwa pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu bekerja.

Eka Yuli Kurnia Putri menambahkan jika perempuan harus diberi kebebasan seperti halnya laki-laki. Ia juga mengatakan jika perlindungan terhadap buruh tidak cukup hanya dengan pemerintah membuat UU, “Tidak hanya normatif tapi juga praktis. Para buruh, melawanlah dengan sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya,” tutup perempuan yang pernah melakuan penelitian terkait buruh perempuan di Surabaya. []

Leave a Reply