Mega Bergerak, Lino Ditindak

Sumber gambar: suarapembaruan.com
Sumber gambar: suarapembaruan.com

Peristiwa-peristiwa janggal di kasus pengadaan crane yang menjerat Lino

Ada yang aneh dengan kasus penetapan RJ Lino sebagai tersangka pengadaan crane pada 15 Desember 2015 lalu. Orang nomor satu di PT Pelindo II ini seperti ketiban sial. Setelah berhasil memajukan Pelindo, malah ditetapkan sebagai calon koruptor (tersangka).

Ini bermula ketika perusahaan plat merah pimpinan Lino mendapat dana segar sebesar Rp. 20,8 Triliun dari hasil penerbitan obligasi pada April 2015 lalu. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program tol laut yang dicanangkan pemerintah Jokowi.

Mendapat dana segar, Lino langsung aksi. Bikin proyek New Priok Kalibaru di Jakarta, Pelabuhan Sorong di Papua, Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat, Pelabuhan Cirebon dan Pelabuhan Tanjung Carat, Sumatera Selatan.

Tapi apa mau dikata. Proyek-proyek sedang jalan, ia ditetapkan KPK jadi tersangka kasus korupsi. Bukan kasus korupsi dana segar 20.8 Triliun, tapi kasus pengadaan crane pada tahun 2010.

Bak serial drama, kasus penetapan tersangka Lino oleh KPK itu berlangsung beberapa episode. Episode pertama dimulai dengan penggrebekan bareskrim pimpinan Komjen Budi Waseso (Buwas) pada 28 Agustus 2015 lalu.

Di penggrebekan tersebut, Buwas hanya membawa komputer sebagai barang bukti dugaan korupsi pengadaan crane. Beberapa hari setelah aksi ‘buas’ Komjen Buwas itu, pemerintah memindahtugaskan dia menjadi ketua BNN.

Ada yang berfikir kalau pemindahan Buwas tersebut sebagai upaya untuk menutup kasus pengadaan crane oleh Pelindo II. Tapi, bukti berbicara lain.

Asal tahu saja, sejak beberapa tahun yang lalu KPK sudah mengendus kasus ini. Tapi tak menemukan bukti. Tak hanya itu, BPK sebagai pengawas dan pemeriksa keuangan, juga tak menemukan pelanggaran keuangan yang dilakukan PT Pelindo II pimpinan Lino itu.

Sikap pemerintah memindahkan Buwas menurut saya cukup tepat. Daripada Buwas menangkapi orang yang belum tentu bersalah, lebih baik ia diberi tugas menangani orang yang bermasalah dengan narkotika. Pasalnya selama menjabat jadi bareskrim, tercatat sudah dua orang mantan petinggi KPK (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) yang dipolisikan Buwas.

Pemindahtugasan Buwas tersebut lantas tak membuat Lino kembali nyaman mengerjakan proyek-proyek tol laut. Setelah episode Buwas berakhir, episode Masinton menanti.

Terhitung sejak 22 September 2015, Masinton Pasaribu anggota DPR fraksi PDIP melaporkan RJ Lino ke KPK. Tuduhannya? Pemberian gratifikasi berupa perabotan mewah kepada menteri BUMN Rini Sumarno.

Masinton mengaku dapat laporan bahwa pada maret 2015 rumah dinas Rini diisi oleh perabotan mewah pemberian Lino. Masinton enggan menyebut dari siapa ia memperoleh info tersebut. “Tidak penting siapa yang melaporkan (ke saya). Yang penting kan buktinya,” kata Masinton.

Percaya diri dengan bukti berupa perabotan mewah di rumah dinas Rini, Masinton malah mendapat serangan balik. Lino yakin tak memberikan gratifikasi ke Rini. Ia kemudian melaporkan balik Masinton ke bareskrim dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Memang benar tuduhan bahwa Lino memberikan perabotan mewah kepada Rini. Tapi perabotan mewah tersebut bukan milik Lino pribadi. Perabotan itu milik PT Pelindo II pimpinan Lino yang dipinjamkan di rumah dinas Rini melalui prosedur administratif yang berlaku di perusahaan plat merah tersebut.

Tuduhan gratifikasi yang dilaporkan Masinton otomatis terbantahkan. Tapi, laporan pencemaran nama baik Lino tak ditindaklanjuti oleh bareskrim. Terbukti, di awal Oktober 2015 Masinton malah dapat kuasa yang lebih kuat untuk kembali ‘menghajar’ Lino lewat Pansus Pelindo II.

Episode Buwas yang disusul episode Masinton hanya pemanasan. Pada bulan Oktober 2015 Lino kembali ‘dihajar’. PDIP berhasil meyakinkan anggota DPR lainnya untuk membuat Pansus Pelindo II.

Entah dengan pertimbangan genting apa, anggota DPR lainnya ngikut aja sama usulan PDIP bentuk pansus. Padahal kita tahu, masalah pengadaan crane di Pelindo II tak sebanding dengan kasus-kasus besar seperti BLBI atau Century yang layak di-Pansus-kan. Ditambah dengan kenyataan bahwa masalah tersebut sudah pernah diselidiki KPK, namun bukti pelanggarannya nihil.

Sang inisiator (PDIP) pun sebenarnya tak layak diikuti usulannya untuk ngotot membuat pansus. Karena kita tahu, trackrecord partai pimpinan Megawati Sukarnaputri ini sangat buruk.

Di zaman pemerintahan SBY saja partai ini dinobatkan sebagai partai terkorup di Indonesia. Sedangkan di zaman pemerintahan Jokowi yang memasuki tahun kedua, partai ini kembali bermasalah. KPK sampai saat ini sudah menangkap dua orang kadernya terbukti menerima suap.

Namun apa mau dikata. Sekali maju, PDIP pantang mundur. Walau trackrecord buruk, toh usulan membentuk pansus tetap diterima mayoritas anggota DPR.

Episode pansus ini sepertinya jadi episode melelahkan buat Lino. Terhitung sejak 13 Oktober hingga 17 Desember 2015, pansus Pelindo II ‘menguliti’ Lino. Ia dicecar pertanyaan seputar perpanjangan kerjasama dengan korporasi asing hingga tudingan atas pelanggaran UU Pelayaran.

Tapi, bukan Lino namanya jika memiliki rasa gentar. Walau sudah ‘dikuliti’ sana sini oleh pansus, ia masih mampu bertahan. Pansus yang diketuai oleh Rieke ‘oneng’ Diah Pitaloka itu masih belum mampu menumbangkan Lino dari pimpinan Pelindo II.

Baru pada 15 Desember 2015 KPK dibawah pimpinan sementara (plt) Taufiequrachman Ruki berhasil melumpuhkan Lino. Ini episode penentuan yang juga diselimuti kejanggalan.

Asal tahu saja, penetapan Lino sebagai tersangka korupsi pengadaan crane berlangsung dimenit-menit akhir masa kepemimpinan Ruki di KPK. Lino ditetapkan sebagai tersangka tanggal 15 Desember 2015, sedangkan masa jabatan Ruki berakhir pada 16 Desember 2015.

Selain kejanggalan itu, mantan ketua KPK 2003 yang pernah dilantik megawati ini juga memiliki ‘cacat’ ketika jadi plt KPK menggantikan Samad. Ruki adalah pimpinan KPK yang menyetujui UU KPK direvisi. “Undang-undang itu tidak sempurna, jadi sebaiknya dia menjadi objek untuk disempurnakan. Tapi jangan pernah berpikir untuk melemahkan,” katanya.

Ruki memang bicara jangan sampai melemahkan KPK, tapi ketika diundang rapat oleh DPR pada 19 Nopember 2015, ia memilih opsi kewenangan penyadapan berdasarkan “legal by regulation”. Artinya, artinya UU memberikan izin untuk menyadap dan tata cara serta auditnya diatur. Tak hanya itu. Mantan anggota DPR periode 1992-1997 ini juga menyarankan agar dibentuk dewan pengawas KPK.

Entah apa yang ada di benak Ruki. Ia secara langsung membuka celah bagi DPR untuk merevisi UU KPK. Kita tak akan tahu pengaturan menyadapan seperti apa yang akan dibuat DPR.

Dengan melihat gelagat DPR selama ini, kita tidak bisa percaya bahwa DPR akan menguatkan KPK. Ditambah kenyataan pahit bahwa selama ini yang jadi sasaran empuk KPK ya anggota DPR. Ini artinya sedang menyerahkan tata cara kerja penangkap maling kepada malingnya. Bagaimana bisa Ruki senaif itu membuka peluang DPR merevisi UU KPK?

Mari lupakan sejenak kejanggalan tindak tanduk Ruki. Dua hari pasca Lino ditetapkan sebagai tersangka, pansus pelindo II bergerak lebih agresif.

Seakan dapat legitimasi dari KPK, Pansus yang ‘dikomandoi’ oleh Rieke Diah Pitaloka pada 17 Desember 2015 akhirnya merekomendasikan 2 hal yang berkaitan dengan BUMN. Pertama; merekomendasikan pemecatan menteri BUMN Rini Soemarno. Kedua; merekomendasikan pemberhentian RJ Lino selaku dirut PT Pelindo II.

Ini kejanggalan berikutnya. Bagaimana logika hukumnya, jika bawahan menteri (BUMN) dinilai bersalah, lalu menterinya juga dianggap bersalah? Apakah jika ada menteri yang terbukti korupsi, lalu presiden sebagai atasannya juga direkomendasikan untuk turun dari jabatannya?

Dalam hal ini Lino telah dipersalahkan karena dinilai (diindikasikan) pansus telah merugikan negara terkait perpanjangan kontrak dengan perusahaan asing Hutchison Port Holding Group (HPH group) di perusahaan afiliasi persero PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Padahal saham BUMN di perusahaan tersebut lebih dari separuh, yakni 50,9%, yang berarti PT JICT tempat bernaung PT Pelindo II dan HPH group dikuasai oleh BUMN.

Tak mau diam saja dituding pansus, Lino angkat bicara soal perpanjangan kontrak tersebut. Pansus Pelindo II dinilai Lino tidak mengungkapkan sejumlah fakta detil terkait perpanjangan kontrak antara Pelindo II dengan HPH group di PT JICT.

Menurut Lino, BPK selaku auditor keuangan saja tidak menyebut adanya kerugian negara dalam perpanjangan kontrak JICT. Ini dibuktikan Lino lewat hasil audit BPK No. 48/AUDITAMA VII/PDTT/12/2015 yang diterima Pelindo II pada 1 Desember 2015.

Tapi apalah daya Lino. Ia hanya bisa klarifikasi terkait ‘tudingan’ pansus tersebut. Rekomendasi pansus adalah keputusan politik yang tidak bisa ia perjuangkan untuk dirubah. Ia mungkin bisa saja legowo dilumpuhkan DPR, paling-paling hanya jabatannya saja yang hilang. Tapi keputusan KPK berpotensi membuat ia mendekam di penjara.

Serial drama politik yang menyeret Lino ini masih berlanjut. Setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan resmi dipecat dari PT Pelindo II, episode baru dimulai. Tak terima dengan status tersangka, Lino lawan KPK.

Lino didampingi pengacaranya menempuh jalan praperadilan untuk menguji status hukumnya. Lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan praperadilan pada 11 Januari 2016. Tapi, kejanggalan kembali terjadi.

Dua hari sebelum sidang praperadilan digelar, KPK mengirimkan surat penundaan sidang ke pengadilan Jakarta selatan. Lembaga antirasuah ini meminta pada pengadilan untuk menunda sidang praperadilan Lino hingga dua pekan ke depan. Alasanya? KPK masih perlu berkonsolodasi dengan para ahli.

Ini peristiwa langka. Sejak diberlakukan prosedur praperadilan, tidak pernah sekalipun KPK bersikap begini. Tahu praperadilan ditunda, Maqdir Ismail selaku pengacara Lino curiga. “Sebagai lembaga yang kridibel dan penuh kehati-hatian, tidak bisa mereka (KPK) menggunakan alasan masih konsolidasi untuk menjawab permohonan praperadilan yang begitu sederhana,” katanya. Mau tak mau, Lino sepertinya harus bersabar menanti kelanjutan peristiwa janggal berikutnya.

Di saat Lino menanti praperadilan digelar, di tempat lain, kotak pandora penggulingan dirinya mulai terbuka. Sehari setelah KPK menunda praperadilan, Megawati Sukarnaputri menyampaikan ‘keterlibatan’ partainya dalam kisruh Pelindo II. Dalam pembukaan Rakesnas PDIP, putri Soekarno ini menyampaikan bahwa memang partai pimpinannya menggunakan kewenangan DPR untuk membuat pansus pelindo II sebagai pintu masuk untuk mengembalikan tata cara pengelolaan BUMN pada amanat konstitusi.

Nah lo,,?? Apakah Megawati dalang dibalik ini semua? Mengingat orang-orang yang selama ini ‘menggempur’ Lino berhubungan dengan Mega. Komjen Buwas misalnya. Ia memiliki hubungan tak langsung dengan Mega. Dia adalah pembela setia Budi Gunawan, sedangkan Budi Gunawan sendiri adalah eks ajudan Megawati. Masinton Pasaribu dan Rieke Diah Pitaloka adalah bawahan Mega. Sedangkan Pansus Pelindo II diprakarsai oleh PDIP.

Lalu, bagaimana dengan Ruki yang menandatangani berkas penetapan Lino sebagai tersangka? Ruki adalah ketua KPK era pemerintahan Mega. Dia terpilih menjadi ketua KPK tahun 2003 berkat pilihan fraksi PDIP di DPR. Tak hanya itu, diantara ketua KPK yang pernah menjabat, Ruki merupakan ketua KPK yang minim prestasi. Diatas kertas, KPK jilid I pimpinan Ruki paling sedikit menangkap koruptor terutama eksekutif di lingkaran Megawati. Alumnus akpol ini juga sepemikiran dengan sikap politik PDIP yang saat ini ngotot ingin revisi UU KPK.

Sekarang, Lino hanya mampu berharap; semoga pengadilan negeri Jakarta selatan mampu berlaku adil atas kasus yang menderanya. Dan semoga para hakimnya tak ikut-ikutan dalam serial drama politik yang mengorbankan Lino ini. Sekian[]

Hendri Mahendra

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply