Memandang Kasus Predator sebagai Autokritik

Siapa yang tidak mengenal UIN Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang? Kampus dengan stigma religius yang sangat kental. Dari program Mahad hingga Program Pendidikan Bahasa Arab yang wajib ditempuh bagi mahasiswa baru selama dua semester. Selain itu ada berbagai program lain yang membentuk image bahwa kampus ini adalah kampus yang suci.

Beberapa hari terakhir, image yang telah dibangun selama bertahun-tahun runtuh begitu saja. Pasalnya, terdapat dua berita yang sangat bernegasi dengan image yang mereka bentuk selama ini. Berita dengan tajuk “Dosen Predator yang Masih Berkeliaran di UIN Malang” oleh tirto.id dan “Lagi, Jejak Predator di UIN Maliki Malang” oleh uapminovasi.com membeberkan hal yang tabu dibicarakan di UIN Maliki Malang. Kekerasan seksual, sebuah topik yang jarang sekali dibahas kecuali menggunakan pola berpikir seksis (salah satu pihak diposisikan sebagai superiror dan pihak lain pada posisi inferior). Baik secara biologis maupun status sosial dalam bermasyarakat.

Dua berita tersebut seolah memaksa topik tabu ini muncul ke ruang publik dan menjadi perbincangan semua kelas sosial. Tanggapan yang muncul pun bermacam-macam, sebagian merasa prihatin karena kondisi yang sangat di luar prediksi mereka. Selain itu, tidak sedikit pula yang menyangkal dengan berusaha menutup-nutupi kondisi ini menggunakan alasan bahwa aib tidak boleh diumbar.

Salah satu contoh penyangkalan muncul dari salah seorang dosen. Ia mengatakan jika kasus kekerasan seksual di UIN Maliki Malang adalah aib kampus. Dosen tersebut juga mengatakan bahwa permasalahan ini adalah masa lalu pelaku. Ia juga berpendapat hal tersebut tidak patut dibicarakan karena pelaku adalah orang hebat bagi UIN Maliki Malang.

Membaca argumen seperti itu membuat saya semakin tersadar bahwa figur sekelas dosen UIN masih saja gagal memahami fenomena sesuai konteks. Bukannya mendudukkan perkara secara adil, ia malah bertumpu pada latar belakang pelaku sebagai dasar argumentasi. Terlebih lagi, pemakluman terhadap kekerasan seksual di kampus dan menganggapnya sebagai aib semakin memperjelas ada kecacatan pola berpikir.

Pola berpikir seperti dosen tersebut membuat UIN Maliki Malang menjadi habitat yang sangat cocok bagi predator untuk berkembang biak. Dengan logika seperti ini, pelaku akan merasa aman melakukan aksinya karena tidak akan dianggap salah dengan bantuan latar belakang yang dimilikinya. Mengingat yang berargumen adalah seorang dosen, tentunya memiliki relasi kuasa yang cukup untuk menghegemoni (jika tidak mau dibilang cuci otak) mahasiswa yang diajarnya. Di lain sisi, mahasiswa UIN yang lekat dengan budaya takdzim terhadap guru dan cenderung mengamini daripada berusaha tabayyun dan memikirkan ulang apa yang dikatakan si dosen.

Riset gabungan antara tirto.id, Vice Indonesia dan BBC mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan adanya 174 kasus kekerasan seksual. Angka yang tidak bisa dibilang sedikit. Diduga angka ini tidak merepresentasikan jumlah yang sebenarnya dari kasus kekerasan seksual. Kenapa? Tentu saja karena adanya logika seperti dosen tersebut yang sama sekali tidak berpihak kepada korban. Sehingga korban tidak percaya diri untuk mengungkapkannya.

Data selanjutnya bahkan lebih mencengangkan lagi. Dari 174 kasus tersebut, 63 pelakunya adalah dosen. Hal ini seharusnya membuat kita lebih sangsi terhadap argumentasi dosen tersebut. Dosen yang seharusnya mengayomi mahasiswanya ternyata memiliki potensi menjadi pelaku terbesar kedua di bawah teman sejawat dengan angka 68. Selain itu, mayoritas kasus terjadi di area kampus. Padahal kampus seharusnya menjadi lingkungan yang aman untuk mahasiswa.

Adanya predator membuat UIN Maliki Malang sebagai institusi pendidikan belum mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi mahasiswanya untuk belajar. UIN Maliki Malang lambat (jika tidak mau dikatakan abai) untuk menangani kasus kekerasan seksual yang dialami civitas akademiknya. Di UIN Maliki Malang sendiri masih belum memiliki lembaga khusus untuk menangani kasus seperti ini.

Berkaca pada STT Jakarta yang memiliki lembaga independen yang melayani pengaduan dan pendampingan bagi mahasiswa. Saya rasa penting kasus predator ini menjadi otokritik bagi UIN Maliki Malang dan mulai membenahi institusinya daripada sibuk memikirkan nama baik kampus. Masih berkaca pada STT Jakarta, mereka juga memasukkan materi mengenai kekerasan seksual dalam pedoman perilaku anti kekerasan seksual pada setiap mahasiswa sejak mereka orientasi pengenalan kampus.

Jika lembaga pengaduan memperbaiki UIN Maliki Malang secara kelembagaan, maka memasukkan materi mengenai kekerasan seksual sejak awal akan memperbaiki pola pikir civitas akademiknya. Tentunya untuk mengubah pola pikir seperti dosen di awal bukan hal yang mudah. UIN Maliki Malang harus memasukkan kekerasan seksual dalam kurikulumnya. Itu jika UIN Maliki Malang memang berkomitmen untuk menghapus kekerasan seksual di lingkungan akademiknya. []

Leave a Reply