Menyoal OMEK dalam Pemira

Audiensi antara pihak Pergerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (PMPD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) UIN Maliki Malang (17/3) di ruang sidang Gedung Sport Center Lt. 1, berakhir dengan aksi lempar-lemparan kursi.
Audiensi antara pihak Pergerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (PMPD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) UIN Maliki Malang (17/3) di ruang sidang Gedung Sport Center Lt. 1, berakhir dengan aksi lempar-lemparan kursi.

 

Surat Ketetapan SEMA-U Un.03.08.SKt.05/AD-HOC/SEMA-U/III.11.2014 tentang Undang-Undang (UU) Pemira UIN Maliki Malang 2014, pasal 1 ayat 4 mengatur bahwa Pemilu Raya (PEMIRA) menggunakan sistem pemilihan langsung dengan mekanisme perorangan. Menurut Mujaid Kumkelo, Kepala Bagian Kemahasiswaan, secara normatif berarti Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) tak boleh ikut campur dalam Organisasi Mahasiswa Istra Kampus (OMIK) dengan membawa simbol-simbolnya. 

Namun nyatanya masih ada campur tangan dari OMEK pada Pemira tahun 2015. Seperti kelompok yang menamai diri sebagai Pergerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (PMPD). Muhammad Abdullah Najib, mengakui jika sejauh ini anggota PMPD mayoritas memang dari organisasi ekstra Himpunan Mahasiswa Islam  (HMI). Ia termasuk salah satu anggota PMPD, yang juga anggota HMI. Najib menuturkan, bahwa PMPD merangkul calon-calon yang tidak memiliki pendukung dalam Pemira. Hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan pemira yang demokratis di Kampus. “Anak netral (bukan anggota OMEK_red) yang tidak ada pendukungnya kita support, misalkan nanti ada keganjalan kita advokasi,” ungkap Najib.

Seperti halnya Delbi Ari Putra yang tahun ini mencalonkan diri sebagai ketua DEMA Fakultas Syariah. Sebagai calon tanpa latar belakang OMEK, ia mengaku mendapat dukungan dari salah satu anggota organisasi ekstra HMI. Delbi menuturkan dirinya mendapat dukungan dari temannya tersebut sebagai bentuk support dan berharap teman-temannya memilih dirinya pada jadwal pemilihan.

Sebelumnya, Delbi mengakui belum begitu mengerti prosedur pencalonan Pemira. Ia baru memahami setelah membaca Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Najib mengatakan, dia dan teman-temannya juga melakukan pendampingan terhadap Delbi dalam pemenuhan persyaratan. “seperti pengumpulan KTM, KHS dan minta bantuan dukungan ke kelas-kelas sebisa kita,” ungkapnya.

Perjalanan Delbi dalam pencalonan pun tak berjalan mulus. Delbi sempat menerima sanksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupa pencabutan hak kampanye monologis dan media cetak. Sanksi tersebut sebagai akibat dari adanya tuduhan terhadap Zainullah, salah satu anggota HMI yang mendukung Delbi. Zainullah dianggap melakukan kampanye sebelum waktunya.  (baca Q-Post edisi XVIII). “Setelah di sanksi, hak kampanye dicabut, saya pasrah dan tidak lagi aktif nyari dukungan,” tutur Delbi.

Ccampur tangan OMEK lain juga terlihat pada pemira 2015. Para simpatisan KPU yang mayoritas merupakan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sudah berjaga di luar ruang sidang Sport Center (SC) sejak audiensi dimulai antara PMPD dengan KPU dan Panwaslu (17/3). Mereka yang bukan anggota KPU ataupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mengakui diri sebagai simpatisan KPU. Seperti yang diungkapkan Farhan Tanjung, salah satu mahasiswa yang mengaku simpatisan KPU dan ikut berjaga di depan ruang sidang. Farhan turut serta karena ikut-ikutan organisasi yang diikutinya. “Organisasi yang saya ikuti adalah PMII, yang merupakan kelompok mayoritas, jadi waktu itu saya mendukung KPU,” ungkapnya.

Dalam audiensi kala itu, PMPD menuntut adanya transparansi dalam proses serta pelaksanaan Pemira. Menurut Najib, transparansi yang dimaksud ialah adanya keterbukaan terkait penetapan ketua KPU dan panwaslu dan seleksi anggota, serta teknis dan prosedur dalam pencalonan.

Di tengah riuhnya audiensi, salah seorang anggota PMPD secara tiba-tiba maju dan menggebrak meja KPU lantaran merasa kurang puas dengan jawaban dari KPU dan Panwaslu (baca Q-Post edis XLIV). Gebrakan tersebut berlanjut pada aksi saling lempar kursi dan saling pukul antar peserta audiensi saat itu. anggota PMPD yang berjumlah sekitar 16 orang berhambur keluar ruangan, namun dari luar ruang sidang segerombolan mahasiswa PMII, yang dari awal sudah berjaga di depan menerobos masuk. Aksi baku hantam anatara kedua kubu ini pun berlanjut hingga ke depan gedung SC.

Rabu (18/03), PMPD melakukan serangkaian aksi di depan rektorat. Aksi ini tak hanya dilakukan oleh PMPD, tapi didukung anggota HMI dari luar kampus, yang bukan merupakan mahasiswa UIN. “Itu sebenarnya spontanitas, semacam solidaritas dari sesama anggota,” ungkap Najib. Serangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan masih adanya campur tangan dari organisasi-organisasi ekstra, yang bahkan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam Pemira. Mujaid menilai jika adanya kekerasan dalam kerusuhan menunjukkan bahwa institusi ekstra gagal dalam mengimplementasikan konsep demokrasi yang sesuai prosedur. Padahal menurutnya mahasiswa sebenarnya sudah paham tentang demokrasi, bagaimana konsep demokrasi yang jujur, adil dan sesuai prosedur. “Mahasiswa (OMEK_red) gagal mengimplementasikan konsep demokrasi yang sudah mereka dapatkan,” paparnya.

Nur Fitriani, Ketua Kopri Rayon PMII Radikal Al-Faruq menjelaskan para kader PMII sudah mendapatkan pembelajaran mengenai kepemimpinan yang humanis dalam pengkaderan. “Pendidikan mengenai perpolitikan yang demokratis itu ada, ya memang cuma sebagian yang ikut,” tambahnya. Tak jauh berbeda dengan PMII, HMI juga mengajarkan bagaimana menjadi kader Muslim Intelektual Profesional yang berakhlakul karimah sesuai dengan yang termaktub di tujuan perkaderan dalam Buku Panduan Latihan Kader I HMI.
Muhammad Apriandi, ketua organisasi PMII Rayon Radikal Al-Faruq yang ikut dalam kerusuhanan kala itu pun menyadari, untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu perlu adanya komunikasi yang baik. “Gak boleh itu kekerasan, tapi ya karena waktu itu kesulut emosi jadi yah menurut saya manusiawi,” ujarnya. Menurutnya, sekarang sudah bukan jaman 1998 yang harus menyuarakan pendapat dengan aksi dan kekerasan.

Namun pada kenyataannya, anggota-anggota dari kedua organisasi bahkan ketua juga masih terlibat aksi kekerasan, dan bahkan sampai menimbulkan korban. Menanggapi hal tersebut Mujaid, beranggapan bahwa seharusnya masing-masing kelompok mempunyai komitmen untuk memajukan demokrasi di kampus ini. “Kalau sudah ada komitmen maka konflik-konflik itu bisa dihindari,” ungkapnya. Mujaid menambahkan, demokrasi dalam kampus akan tercapai jika ada transparansi antara pihak-pihak yang terlibat dalam Pemira. [Hanik Munasyiroh]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply