Minim Sosialisasi, PKM Rugikan Mahasiswa

Klinik

Minimnya sosialisasi mengenai buku Pedoman Kesejahteraan Mahasiswa (PKM) di Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, membuat mahasiswa kurang maksimal dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Hal ini turut dirasakan oleh Robichatul Awaliyah, mahasiswa jurusan Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi (saintek) UIN Maliki Malang.

Bikha menjalani opname di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan (RSM) selama tiga hari dua malam, terhitung sejak tanggal 16 April 2015 silam karena terjangkit penyakit demam berdarah. Dua hari sebelumnya bikha datang ke poliklinik UIN Maliki Malang untuk berobat, pukul 09.00 WIB. Ia datang bersama teman kosnya, Nova Mardiana, mahasiswa UIN Maliki Malang. Papan bertuliskan “closed” terpajang di depan pintu masuk Poliklinik, mereka heran dengan hal itu. “Masih hari aktif kuliah, tapi kok tutup” ujar Bikha.

Jam buka Poliklinik sendiri sudah dijelaskan didalam PKM pada BAB II mengenai pelayanan kesehatan. Dibuka sejak pukul 08.00-20.00 WIB, selama hari kerja. Nova menanyakan perihal tutupnya poliklinik kepada satpam yang sedang berjaga di pintu gerbang masuk UIN Maliki Malang dekat Polikklinik. “Oh enggak mbak, masuk aja”. Tutur bikha menirukan perkataan satpam.

Mereka berdua masuk, lalu duduk di ruang tunggu dan memperhatikan keadaan sekitar. Terdapat seorang dokter perempuan yang sedang duduk di ruang kerjanya. Dokter tersebut mengabaikan kedatangan Bikha, padahal ia sudah mengetahui kedatangannya. Tidak ada pasien lain selain dirinya, tetapi ia dibiarkan menunggu. “Sakit hati aku ndek situ. Orang sakit parah, mati paling,” hujat Bikha dengan wajah kesal.

Akhirnya setelah menunggu, bikha dipersilahkan masuk kedalam ruang dokter. Tidak ada pemeriksaan  seperti tensi darah dan pengecekan suhu tubuh. Ia hanya ditanya apa keluhannya dan langsung diberikan resep obat.  “Kalau masih panas disuruh balik lagi ke Poliklinik untuk cek darah,” tutur Bikha. Karena kecewa dengan pelayanan yang diberikan poliklinik, bikha tidak mau lagi untuk datang kesana dan lebih memilih untuk pulang ke lamongan dan memeriksakan kondisinya di RSM. “Mekanisme pemeriksaan lebih dijelaskan lah sama mahasiswa, biar nggak salah paham,” keluh Bikha.

Menanggapi perihal mekanisme pemeriksaan, Amalia Vitriani selaku Kepala Dokter Poliklinik UIN Maliki Malang menyatakan bahwa pelayanan hanya mencakup konsultasi dan pemberian obat. Tidak ada surat izin dari Dinas kesehatan setempat dan Surat Keputusan Rektor (SK) untuk melakukan penanganan atau tindakan lebih lanjut pada pasien seperti melakukan pembedahan, rawat inap, dan lain sebagainya.

Namun terdapat kasus dimana Poliklinik melakukan tindakan lanjut. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Muzaki, mahasiswa jurusan manejemen semester 4. Pertengahan bulan juni 2014 lalu, ia harus melakukan operasi kecil pada jempol kaki kanannya karena infeksi bakteri (cantengan). Tidak ada penjelasan lanjut dari dokter mengenai kenapa ia harus membayar lagi. “Ini harus segera dibedah mas, tapi ada biaya tambahan,” tutur zaki menirukan perkataan dokter. Zaki menambahkan, “Perlu lah sosialisasi masalah pembayaran itu, katanya berobat di poliklinik gratis.”.

Ketika dimintai konfirmasi mengenai kasus zaki,  Amalia mengakui bahwa poliklinik memang sempat melakukan tindakan lanjut untuk pasien. Pasalnya sempat ada kebijakan dari rektor untuk memperbolehkan melakukan tindak lanjut meskipun hanya sebentar. Masalah penarikan biaya tambahan Amalia menjelaskan karena ada tindakan pembedahan kecil dan itu membutuhkan biaya, tidak ada penganggaran biaya dari Universitas untuk melakukan operasi. Tindakan lanjut mulai dihentikan sejak awal maret 2015, karena banyak mahasiswa yang mengeluhkan membayar lagi. Keputusan tersebut, berdasarkan hasil rapat bersama para dokter, wakil rektor bagian kemahasiswaan, dan para jajarannya. “Banyak mahasiswa yang protes masalah bayar lagi, jadi ya dihentikan,” jelas Amalia.

Bukan hanya masalah mekanisme pelayanan, mahasiswa juga tidak tahu-menahu masalah pengajuan biaya santunan resiko kesehatan (asuransi) yang disediakan Universitas untuk semua mahasiswa. Baik yang  meninggal akibat kecelakaan, cacat tetap, biyaya pengobatan, meninggal dunia karena sakit, maupun biaya rawat inap.  Bikha harus membayar biaya rumah sakit sendiri sekitar Rp 2.000.000,00 untuk biaya pengobatannya ketika menjalani opname di RSM Lamongan.

Seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor: Un.3/PP.00.9/3094/2014 Tentang Layanan Perawatan dan Resiko Kesehatan. Layanan pengajuan biaya santunan akan diberikan kepada mahasiswa yang namanya terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana tahun akademik 2014/2015.

Poin ke-2 dalam SK tersebut menjelaskan bahwa mahasiswa yang menjalani rawat inap maksimal 7 hari dalam 1 tahun akan mendapat biaya santunan Rp 75.000,00/hari atau jika diakumulasikan sekitar Rp 500.000,00. Adapun biaya santunan untuk biaya pengobatan maksimal Rp 500.000,00. Poin ke-4 menjelaskan untuk perawatan di Rumah sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan menyerahkan kwintansi/rincian pengobatan (asli atau fotocopy yang dilegalisir dari Rumah sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan).  Poin ke-5 dijelaskan tentang batas waktu pengajuan kelengkapan berkas, maksimum adalah 30 hari terhitung sejak tanggal kejadian melalui Bagian Kemahasiswaan di Fakultas.

Mengacu pada poin ke-2 dalam SK tentang pelayanan dan resiko kesehatan, seharusnya Bikha bisa memperoleh biaya santunan sebesar Rp 725.000,00 dari Universitasnya yang digunakan untuk biaya rawat inap selama tiga hari ditambah dengan biaya pengobatan. Sayangnya, ia sudah tidak bisa mengajukan biyaya santunan karena sudah lewat batas pengajuan berkas. “Nggak paham mekanismenya, nggak pernah ada sosialisasinya,” ujar Bikha.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Nanang Maashobirin, selaku ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U). Sebagai dewan perwakilan mahasiswa ia bahkan tidak tahu-menahu mengenai perihal SK tentang layanan dan resiko kesehatan yang dikeluarkan oleh rektor, yang juga terdapat didalam PKM. “Nggak ada sosialisasi mengenai hal itu,” ujar Nanang.

Menanggapi perihal sosialisasi,  Amalia Vitriani selaku kepala Dokter Poliklinik UIN Malang menyatakan bahwa yang bertugas mensosialisasikan perihal SK maupun PKM  bukan tugas dari poliklinik. “Ya, itu tugas kemahasiswaan mbak” kata Amalia. Kemahasiswaan memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang berhubungan dengan kesejahteraan mahasiswa, begitulah yang tertulis dalam website kemahasiswaan UIN Malang.

Ach. Nasichuddin selaku Kasubag. Kemahasiswaan mengakui bahwa kemahasiswaan memang tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada mahasiswa, melainkan hanya dalam bentuk buku PKM berupa file PDF yang dipublikasikan pada web kemahasiswaan. “Waktu itu sudah selesai konsepannya, hanya pengadaan secara masif itu ada atau tidak saya lupa,” jelas Nasich. [Reni Dwi Anggraeni]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply