Mutiara Hitam yang (Ter)sisihkan

Terlepas dari peringatan Hari Buruh Internasional, tanggal 1 Mei adalah sebuah sejarah dan cerita panjang antara Papua dan Indonesia. Papua bagi mayoritas rakyat Indonesia, adalah tanah yang dicintai sekaligus dilupakan. Tidak banyak yang mau tahu dan peduli bahwa di Papua segala klaim tentang Indonesia sebagai bangsa yang ramah-tamah, harmonis, dan cinta damai adalah bohong belaka.

Bagi rakyat Papua, kehadiran Negara Republik Indonesia lengkap dengan aparatusnya hanya berarti sebagai perampasan tanah, pencaplokan dan eksploitasi besar-besaran kekayaan alamnya, pembunuhan tanpa perikemanusiaan, penangkapan, pemukulan, pemenjaraan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penyebaran penyakit, genosida kultural, rasisme, diskriminasi, dan segala bentuk keburukan yang tak pernah bisa dibayangkan oleh pendiri Republik Indonesia.

Selasa, 1 Mei 2018 Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Malang (ARM) melakukan aksi unjuk rasa May Day di kawasan Alun-alun Pasar Besar dan Balai Kota Malang, Jawa Timur. Selain mengangkat persoalan hak-hak buruh, AMP juga menyoal tentang Aneksasi dan persoalan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap rakyat Papua. Bagi rakyat Papua, selain hari buruh, 1 Mei dianggap sebagai hari aneksasi atau pencaplokan wilayah ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut penuturan Yustus, mantan Sekjen AMP tahun 2011-2014, pada 1 Mei 1963 ada penyerahan wilayah administrasi Papua melalui PBB ke Indonesia, namun penyerahan itu tidak melibatkan unsur masyarakat Papua, alhasil penyerahan terjadi secara sepihak. Padahal di tanggal 1 Desember 1961 Papua telah menyatakan secara de facto perihal kemerdekaan Papua dari kolonialisme Belanda, sehingga kala itu di Papua sudah lazim terlihat bendera Bintang Kejora yang mengibar, simbol penyatuan status berdirinya negara Papua Barat.

Namun sejak administrasi Papua dikendalikan oleh pemerintah Indonesia, pengibaran bendera Bintang Kejora berujung pada tindakan kekerasan, teror, penangkapan, dan penyiksaan. Orang Papua yang diketahui mengibarkan bendera Bintang Kejora bernasib buruk karena akan mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pihak keamanan Indonesia.

Rezim militer Orde Baru Soeharto menjadikan Papua sebagai daerah kekuasaan militer, terutama Angkatan Darat (AD). Kesan seperti itu sangat terasa karena instansi militer dan para petinggi militer di Kodam dan jajarannya mendominasi rancah politik dan jalannya pemerintahan di Papua. Cengkraman AD atas Papua kian kuat karena adanya dwifungsi ABRI dan dijadikannya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Akibat dari status Papua sebagai DOM, telah terjadi operasi-operasi militer di Papua seperti Operasi Sadar (1965), Operasi Baratayudha (1967), Operasi Wibawa (1969), Operasi Sapu Bersih (1981), Operasi Mapenduma (1996), Operasi Walet, dan operasi-operasi militer yang lainnya.

Menurut penuturan Yustus, telah terjadi pembunuhan-pembunuhan warga papua oleh militer pemerintah Indonesia yang mengakibatkan sekurangnya 500.000 jiwa terbunuh, imbas dari Operasi Militer Berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan hanya sebagai objek

Untuk berbagai macam permasalah di tanah Papua, kita mau tidak mau mesti berangkat dari pengertian bahwa bangsa Papua sedang dijajah. Peliknya persoalan dan jenis kesengsaraan yang menimpa orang Papua, merupakan bentuk dari kolonialisme modern yang kemudian dapat dibahasakan sebagai imperialisme. Dengan begitu, perspektif cara pandang kita menjadi jelas bahwa semua ketimpangan ekonomi, sosial dan politik di Papua, terkhusus di Papua Barat merupakan anak kandung kaum imperialis yang bernama, Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini menggambarkan bahwa seolah-olah pemerintah memang mencintai rakyat, padahal kebijakan – kebijakan yang diambil benar- benar tidak mencintai rakyat Indonesia, khususnya rakyat Papua itu sendiri. Kita bisa lihat di rezim pemerintahan saat ini banyak terjadi kriminialisasi dari tingkat pemukulan terhadap wartawan, kemudian penembakan terhadap rakyat yang memperjuangkan hak-hak mereka.

Seperti contoh; petani di Kulon progo Yogyakarta dikriminalisasi, kekerasan yang menimpa ibu-ibu petani di daerah Rembang oleh Semen Indonesia yang juga dibantu oleh aparat, kekerasan yang terjadi terhadap warga di Tamansari dengan isu pembangunan rumah deret, kemudian yang baru-baru ini terjadi di NTT yang menipa Poro Dukka yang ditembak mati dengan dalih untuk mengamankan industri pariwisata dengan menyerang masyarakat sipil yang berupaya mempertahankan hidupnya.

Disini terlihat bahwa Presiden Jokowi membangun system fasis dengan cara menggunakan aparatur negara guna membumihanguskan demokratisasi rakyat. Kemudian di Papua, tepatnya di Paniai (8/12/2014) terjadi penembakkan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di lapangan Karel Gobay, lima orang tewas dalam penembakkan tersebut. Di kabupaten Yalimo, Demi kepmo (28), salah satu warga sipil yang tewas akibat luka tembak peluru aparat kemanan yang terjadi di Pasar Youtefa, (2/7/2014). Penembakan aparat di Dogiyai pada Jum’at (6/4/2018) terhadap dua pemuda bernama Gero Goo dan Rudi Auwe, dan kemungkinan masih banyak lagi peritiwa-peristiwa penembakkan rakyat papua yang belum di ekspos media.

Perlu disadari bahwa untuk mendapatkan informasi terkait penembakkan dan kriminalisasi rakyat papua sangatlah sulit, hal ini dipertegas oleh perkataan Yustus, “Benar-benar ditutup ruangnya, dibungkam, media pun tidak mengangkat, malah media mempromosikan kerja-kerja pemerintah yang sebenarnya tidak memanusiakan papua itu sendiri”.

Sangat disayangkan memang, yang mana senjata itu milik negara, dan dibeli oleh hasil keringat rakyat, digunakan untuk mencabut nyawa rakatnya sendiri. Mencabut nyawa itu seharusnya hak Tuhan, tidak satu pun manusia yang punya hak mencabut nyawa.

Dilansir dari suarapapua.com, sejak 25 April – 2 Mei 2016 terjadi total penangkapan terhadap 1.735 orang Papua. Ini merupakan sistem fasis yang terjadi, dan kemudian pemerintah melakukan program- program yang lebih ke arah untuk mengijinkan atau memberikan akses sepenuhnya kepada para investor. Dimana pemerintah memalui pihak militer melakukan ekspedisi-ekspedisi ke papua hanya untuk melakukan pemetaan dan penyitaan-penyitaan sumber daya, namun disisi lain manusianya banyak yang menjadi korban.

Secara, mereka (pemerintah dan investor) melihat kekayaan-kekayaan alam di Papua, sehingga sudah ada empat investor asing skala besar yang diijinkan untuk mengeksploitasi dan mengambil sumber daya alam yang ada di Papua.

Pertama, kita tau sendiri adalah freeport yang mengeksploitasi pertambangan entah itu tembaga, perak, emas dan materi logam sebagainya. Kedua, Korindo. Korindo adalah sebuah perusahaan Korea yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1696, awalnya di bidang perkayuan di kalimantan. Korindo telah beroperasi di Papua sejak 1993, ketika mendapatkan hutan produksi super luas 700 ribu hektar dan mendirikan pabrik pengolahan kayu. Korindo juga mengoperasikan salah satu kebun kelapa sawit terbesar di Kabupaten Boven Digul, berbatasan dengan Merauke, sejak 1998. Ketiga, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Lebih dari sejuta hektar direncanakan menjadi perkebunan atau lahan pertanian bersifat industri, yang menjadi ancaman bagi rakyat maupun lingkungan hidup di Papua selatan. Orang Malind, penduduk asli hutan itu, ditawarkan ganti rugi yang sangat sedikit untuk menggantikan hutan yang merupakan sumber kehidupan bagi mereka dan leluhur mereka selama banyak abad.

Keempat, perusahaan china yang sudah membangun pabrik semen pertama di Papua, pabriknya sudah berdiri namun belum dapat beropreasi karena ada persoalan sengketa lahan. Perlu ketahui Mifee dan Korindo di marauke pada kasus pembakaran hutan di Kalimantan sama dengan kejadian yang ada di papua.

Menyoal kebijakan pemerintah

Berbicara tentang Presiden Jokowi, kurang lengkap rasanya jika tidak menyinggung persoalan pembangunannya. Kebijakan pembangunan Presiden Jokowi tidak dibarengi dengan pembangunan kemanusiaannya. Pembangunan yang digalak-galakan cenderung lebih pada memenuhi kebutuhan akan akses investor atau pihak swasta guna menaikkan cost-nya, tentu dengan cara melakukan eksploitasi sumbet daya. Karena masyarakat Papua sendiri tidak diberdayakan, maka masyarakat papua tidak bisa memanfaatkan akses-akses pembangunan yang dibangun.

Jika dilihat lebih dalam, jelas kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah untuk meloloskan kepentingan pasar, dan bukan berorientasi kepada rakyat, khususnya rakyat Papua. Hal ini bisa menjadi ancaman besar bagi rakyat Papua, dengan pola kehidupan masyarakat Papua yang masih komunal primitif, yang belum bisa masuk ke dalam kategori masyarakat industri dengan kemampuan berbisnis, itu bisa menjadi suatu ancaman
untuk orang Papua sendiri.

Tidak berlebihan jika saya menyebutkan hal ini adalah sebuah usaha genosida, karena orang papua akan tidak mampu untuk mendapatkan akses ekonomi, dan akhirnya dapat menyebabkan tindakan kriminal seperti penggunaan miras, narkoba, pecurian, pemerkosaan, bahkan saling membunuh karena tuntutan persaingan, hal itu terjadi karena situasi ekonomi. Disisi lain, ini memberi kesempatan besar bagi investor untuk datang dan hadir di Papua guna melakukan eksploitasi, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di Papua.

Sebenarnya, jika pemerintah lebih jeli dan beroerientasi kepada rakyat maka pemberdayaan masyarakatlah yang dibangun terlebih dahulu, karena itu kebutuhan rakyat Papua saat ini. Tantangan pemerintah ke depan ialah membentuk pola pikir masyarakat Papua untuk bisa masuk ke tahapan manusia industri, sebelum membangun akses-akses dan infrastruktur.

Setelah membahas persoalan pembanguan, kurang lengkap juga jika tidak membahas tentang persoalan agraria. Kebijakan Presiden Jokowi tentang agraria dapat mengubah pola kebudayaan dan kearifan lokal di Papua. Salah satu akibatnya adalah pembentukan kelas-kelas baru di tatanan sosial.

Di tanah Papua yang notaben masyarakatya masih komunal primitif yang dimana mereka bekerja dalam sistem kolektif dan tidak ada tanah yang dikuasai oleh satu kelompok atau satu keluarga atau satu marga, dan itu masih dimiliki oleh sekelompok suku dan mereka mengolah tanah tanpa ada masalah apapun.

Dengan adanya kebijakan agraria yang digalang oleh Presiden Jokowi, justru dapat menimbulkan kelas-kelas baru di Papua, dimana yang kepala suku akan berpikir untuk bagaimana bisa masuk ke tahap masyarakat burjois dan kelas atas, mereka bisa mengambil akses-akses itu. Kebijakan seperti pemberian sertifikat tanah yang bisa membuat mereka dominan dalam menguasai tanah dan akhirnya dapat menciptakan kelas-kelas baru yaitu kelas borjuis dan ploletar di Papua. Ini adalah satu kebijakan yang mengancam tatanan kehidupan dan budaya orang Papua itu sendiri.

Rakyat Papua adalah korban sekaligus tumbal bagi persekongkolan pemodal internasional, militer, dan pemerintah Indonesia atas sumber daya yang kaya di tanah tak merdeka. []

Leave a Reply