Nasib Garam Di Tanah Garam*

Hamparan petak lahan garam terlihat di sepanjang jalan menuju Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Pulau Madura. Di samping kiri dan kanan jalan, terdapat petak-petak berukuran 70 x 10 meter. Ada pula yang ukurannya jauh lebih luas daripada itu. Di petak-petak itulah biasanya para petani garam melakukan aktivitas pembuatan garam. Sebagian besar petak lahan garam di sana sudah berisi air laut. Air laut inilah yang nantinya menjadi bahan dasar pembuatan garam. Namun, tak jarang petak lahan garam yang tampak kering. Tak ada air laut di dalamnya.

Kincir angin yang terpasang di beberapa petak lahan garam pun berputar lambat. Tak terlalu tampak aktivitas pengolahan garam di sana. Hanya ada satu-dua petani garam yang terlihat sedang berada di tengah petak-petak lahan garam itu. Maklum, kala itu memang bukan musim panen garam. Musim penghujan masih mengguyur pesisir Madura. Tahun 2016 ini, mereka baru akan memasuki musim panen ketika musim kemarau telah tiba, sekira bulan September.

Tampak ada perbedaan di setiap lahan pegaraman. Sebagian besar lahan menggunakan tanah biasa. Hanya ada sedikit lahan yang tampak berbeda, terlihat dilapisi alas plastik. Ternyata, plastik itulah yang sering dikenal dengan nama geomembran. Pemerintah,  melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengenalkan geomembran kepada petani garam sejak tahun 2013 silam, sebagai alat untuk membantu mempercepat masa panen garam. Tentunya, alat ini juga dipergunakan agar garam yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik.

Garam dan Pulau Madura, dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Masyarakat Madura dikenal dengan kemampuannya mengubah air laut menjadi kristal-kristal garam. Kemampuan ini didukung dengan sumber daya alam berupa garis pantai Indonesia yang panjangnya mencapai 54.716 km dengan luas wilayah 1.904.569 km2. Data panjang garis pantai tersebut didapatkan dari Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook. Dengan demikian, CIA menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP pada tahun 2015, luas lahan garam yang ada di Pulau Madura yakni 6.240,39 hektar. Luas tersebut merupakan luas keseluruhan dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep. Dari total luas lahan tersebut, Pulau Madura mampu memproduksi garam mencapai 768.136,22 ton.

Selama ini, produksi garam di Indonesia dilakukan oleh petani garam, PT. Garam sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi garam, juga beberapa perusahaan swasta. R. Achmad Budiono, Direktur Utama PT Garam menyebutkan bahwa perusahaannya memiliki lahan garam di Madura yang luasnya mencapai 5.300 hektar. Satu petak lahan milik PT Garam mampu menghasilkan 70 ton garam. Sisanya dikelola oleh petani garam.

Asmat, Abdul Kanah, dan Mujalis, merupakan tiga di antara para petani garam yang tinggal di Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang. Mereka menggeluti pekerjaan ini sejak masih mengenyam bangku Sekolah Dasar (SD). Menjadi petani garam merupakan sumber mata pencaharian utama mereka.

Mayoritas petani garam di Madura masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi garam. Asmat, menjelaskan bagaimana cara yang selama ini mereka lakukan dalam memproduksi garam. Dalam satu petak lahan garam, terdapat tujuh bagian. Dua bagian awal dibiarkan kosong. Sementara bagian lain diisi dengan air laut. Setiap hari, air yang ada di setiap bagian itu akan dipindah ke bagian selanjutnya dengan bantuan angin yang didapatkan dari perputaran kincir angin. Setiap hari, air muda atau air laut murni akan naik ke permukaan. Air muda yang naik ke permukaan inilah yang nantinya akan berubah menjadi garam.

Mahfud Effendi, Ketua Pusat Studi Kelautan Universitas Trunojoyo, menjelaskan tentang kualifikasi petani garam di Madura. Menurutnya, di Madura, terdapat empat jenis petani garam, yaitu pemilik lahan yang menggarap sendiri lahannya, pemilik lahan yang mempekerjakan orang lain untuk menggarap lahannya, petani yang menyewa lahan lalu menggarapnya sendiri, dan buruh.

Dalam memproduksi garam, Asmat, Abdul Kanah, dan Mujalis, memilih untuk menggarap sendiri lahannya. Mereka sengaja tidak mempekerjakan orang lain karena akan menambah biaya. Penjualan garam pun mereka lakukan secara langsung kepada pembeli, tanpa melalui perantara koperasi. “Orang sini jarang  menjualnya ke koperasi. Biasanya ke pedagang,” jelas Asmat.

Setiap petak garam di lahan yang mereka miliki berukuran 70 x 10 meter. Dalam waktu seminggu atau satu kali masa panen, mereka bisa menghasilkan 100 karung garam, dengan total berat mencapai 5 ton. Apabila sedang dalam cuaca panas normal, petani garam bahkan bisa menghasilkan 160 karung garam dengan total berat 8 ton.

Produksi garam dari petani di Desa Pangarengan ini biasa dibeli oleh pelaku usaha, baik yang perseorangan maupun perusahaan swasta. Salah satunya yakni PT Susanti. Namun, menjual langsung garam kepada pelaku usaha tidak selalu menguntungkan petani. “Kadang-kadang ada yang bermain harga. Dari petani itu 20 ribu per karung, nanti sampai pabrik jadi 30 ribu,” keluh Asmat.

PT Garam pun pernah beberapa kali membeli garam dari petani di Desa Pangarengan. Namun, petani tetap mengeluhkan harga beli yang murah. “PT Garam pernah beli. Umpamanya orang biasa itu belinya 18 ribu ya. Paling itu 15 ribu yang diambil PT Garam,” imbuh Asmat.

Praktik Impor

Dilansir dari republika.co.id, Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Arief Tri Hardjoko, dalam seminar nasional bertajuk “Madura Update 2015” di Universitas Madura Pamekasan, menyebutkan bahwa produksi garam rakyat di Madura mencapai 914.484 ton. Produksi tersebut terjadi pada tahun 2015, dari total empat kabupaten yang ada di Madura. Sementara, situs resmi Bappeda Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa pada tahun 2015, kuota kebutuhan garam nasional mencapai 3,3 juta ton. Total tersebut mencakup kebutuhan garam konsumsi sebesar 1,5 juta ton, dan 1,6 juta ton garam industri. Sehingga produksi garam Madura sebenarnya mampu memenuhi 60,97 persen kebutuhan garam konsumsi nasional.

Produksi garam rakyat Madura yang melimpah itu tak serta merta menjamin kesejahteraan bagi mereka. Impor garam yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tampaknya menjadi momok bagi petani garam di Madura. “Aduh mbak, pemerintah gak kasihan. Sungguh gak kasihan,” keluh Asmat merujuk pada impor yang dilakukan pemerintah.

Sejak tahun 2004, kebijakan impor garam ini mulai diterapkan. Hal ini muncul lantaran garam rakyat dinilai tidak memenuhi standar kualitas garam industri. Garam rakyat harus bersaing dengan garam impor yang beredar di pasaran. Adanya impor garam pun akhirnya menekan harga garam rakyat. Terlebih, ketika pemerintah membuka kran impor bersamaan ketika rakyat sedang melakukan panen garam.

Seperti halnya impor yang terjadi pada pertengahan Agustus 2011 silam. Impor sempat terjadi saat masa panen garam. Fadel Muhammad yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, akhirnya mengambil langkah boikot terhadap impor garam dengan cara menyegel garam yang sudah terlanjur masuk ke Indonesia.

Impor garam yang terjadi saat itu ditengarai melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44/M-DAG/PER/10/2007 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 20/M/DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam. Dalam peraturan tersebut, impor garam konsumsi tidak boleh dilakukan pada satu bulan sebelum panen raya garam rakyat, selama panen raya garam rakyat, dan dua bulan setelah panen raya garam rakyat. Sedangkan, pada tahun 2011, petani garam akan melakukan panen pada bulan Agustus hingga Oktober. Sehingga, apabila mengacu dari peraturan tersebut, impor garam tidak boleh dilakukan pada Juli hingga Desember 2011.

Petani garam merasakan langsung dampak impor garam ini. Garam yang mereka produksi pernah tidak terjual akibat membanjirnya garam impor di pasaran. Kalau pun terjual, harganya terbilang murah. “Mun terpaen cek mudenah argenah, bujhenah esabek tak ejhuel. Adentos penjuel laen se ngalaah larang (Kalau lagi murah sekali harganya, garamnya ditaruh gak dijual. Menunggu penjual lain yang mau mengambil dengan harga yang lebih mahal),” jelas Asmat.

Peraturan mengenai impor garam kemudian diatur dalam Permendag Republik Indonesia (RI) Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Dalam peraturan tersebut terdapat dua jenis garam, yakni garam konsumsi dan garam industri. Garam konsumsi adalah garam yang dipergunakan untuk konsumsi dengan kadar Natrium Chlorida (NaCl) paling sedikit 94,7 persen sampai dengan kurang dari 97 persen. Sedangkan garam industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan industri dengan kadar NaCl paling sedikit 97 persen. Mengacu pada spesifikasi tersebut, garam konsumsi tidak bisa digunakan untuk keperluan industri. Garam industri sendiri digunakan untuk keperluan industri tekstil, farmasi, sabun, pembersih lantai, penyamakan kulit, kertas, dsb. Sedangkan garam konsumsi hanya bisa digunakan untuk keperluan pangan saja.

Selama ini, garam rakyat dianggap tidak memenuhi standar kualitas garam industri. menilai bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan standar baku untuk membedakan antara garam konsumsi dan garam industri. Mahfud menjelaskan standar yang dipakai oleh pemerintah dalam menentukan garam industri. “Standar baku mutu mereka (pemerintah) itu katanya menyebutkan NaCl itu harus 97 ke atas. Warnanya harus putih. Tidak ada campuran dari debu dan lainnya. Kadar air atau H2O-nya itu harus minimal 0,5 persen,” jelasnya. Namun, menurutnya, pemerintah Indonesia justru menganggap kualitas garam rakyat berada di bawah standar tersebut. Sehingga, garam rakyat hanya dapat digunakan untuk garam konsumsi saja.

Lebih lanjut, Mahfud juga menilai bahwa rakyat tidak pernah diajari untuk bagaimana meningkatkan kualitas. Rakyat tidak pernah diberikan sosialisasi terkait jenis garam seperti apa yang dibutuhkan oleh negara. “Garam rakyat kalau kita tes memang 94 ke bawah. Cuma berlaku kayak gini, kan bukan karena rakyat tidak mau buat, tapi karena rakyat tidak tahu. Mereka kan tidak diajari,” protes Mahfud.

Dalam tulisan berjudul ‘Pemerintah Diminta Batasi Impor Garam’, yang diterbitkan tempo.co pada 10 Mei 2016, kebutuhan garam secara nasional yakni sebesar 1.300.336 ton pertahun untuk kebutuhan rumah tangga dan pengasinan serta pengawetan ikan. Sedangkan kebutuhan untuk garam industri mencapai 4.038.336 ton pertahun. Data kebutuhan nasional tersebut didapatkan melalui data neraca garam yang dirilis oleh PT Garam.

Berdasarkan data yang sama, untuk pemenuhan garam konsumsi, PT Garam dan beberapa produsen garam swasta sudah mampu melampaui kebutuhan nasional, dengan produksi garam yang mencapai 2.410.336 ton per tahun. Itu artinya, garam konsumsi mengalami surplus. Di sisi lain, PT Garam dan produsen garam swasta hanya mampu memproduksi 3.050.336 ton garam industri per tahun. Sehingga, masih menurut tempo.co, pemenuhan garam industri masih memerlukan tambahan agar dapat memenuhi kebutuhan nasional. Salah satunya yakni melalui jalan impor. Alhasil, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag) mengeluarkan izin impor garam.

Asmat, Abdul Kanah, dan Mujalis, sebagai petani garam, tak pelak menyayangkan tindakan pemerintah yang melakukan impor garam. Padahal, nyatanya garam rakyat masih bisa memenuhi kebutuhan nasional, khususnya untuk keperluan konsumsi. Bersama para petani garam dari daerah lainnya, ketiganya mengaku pernah melakukan aksi demonstrasi ke Jakarta untuk menuntut pemberhentian impor. “Unjuk rasa tentang harga bujhe. Benyak e laok tak kejuel (Unjuk rasa tentang harga garam. Banyak di selatan tidak terjual),” ujar Abdul Kanah.

Dalam kasus impor garam tersebut, Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) menjadi salah satu asosiasi petani garam yang secara tegas menolak adanya impor garam. Terlebih dengan dikeluarkannya Permendag RI Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Himpunan yang berdiri sejak tahun 2011 ini pernah melakukan aksi bersama petani garam. Dalam aksi yang pernah dilakukan beberapa kali ini, salah satunya bertujuan untuk mendesak pemerintah agar segera merevisi permendag tersebut. “Kalau tidak ada perubahan atau revisi dari Permendag 125 ini akan bahaya. Impor akan bebas masuk,” ujar Muhammad Hasan, Ketua HMPG Provinsi Jawa Timur.

Peraturan yang ditetapkan sejak 29 Desember 2015 tersebut dianggap Hasan akan merugikan petani garam karena tidak mencantumkan secara jelas hingga kapan impor garam akan dibuka. Terlebih, tidak ada ketentuan yang menyebutkan berapa persen kuota garam rakyat yang harus diserap oleh negara. Di samping itu, belum dicantumkan pula kualitas garam yang diperlukan beserta ketentuan harga garam. Tidak adanya kontrol dan pembatasan yang jelas ini dinilai Hasan akan semakin membuka kesempatan terhadap garam impor untuk beredar luas di pasaran Indonesia. Lebih lanjut, Hasan juga menyebutkan, dengan membanjirnya garam impor, akan menyebabkan garam rakyat tidak terserap secara maksimal. Sehingga, hal ini akan berdampak terhadap kesejahteraan para petani garam.

Permainan Harga oleh Tengkulak

Menurut Hasan, adanya impor ini juga menimbulkan persoalan harga di tengah masyarakat, khususnya petani garam. Ia justru menilai bahwa pelaku usaha yang selama ini membeli garam rakyat, melakukan permainan harga garam dengan seenaknya. Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga Penjualan Garam di Tingkat Petani Garam, memang disebutkan ketentuan mengenai Harga Pokok Produksi (HPP) garam. Garam kualitas I dihargai senilai 750 rupiah per kilogram. Sedangkan garam kualitas II dihargai 550 rupiah per kilogram.

Sayangnya, ketentuan ini, menurut Hasan, tidak didukung dengan ketentuan sanksi yang jelas terkait pelanggaran ketentuan HPP. Akibatnya, garam rakyat yang selama ini dijual ke pelaku usaha dihargai di bawah ketentuan HPP. Di pasaran, garam rakyat dengan kualitas I dihargai antara 530 hingga 580 rupiah per kilogram. Sementara untuk kualitas II dihargai 415 rupiah per kilogram. Harga tersebut jelas jauh dari ketentuan HPP yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penentuan harga ini dilakukan secara langsung oleh pelaku usaha, tanpa ada tawar-menawar dengan petani garam. Bahkan, terkadang petani garam tidak diberi tahu terkait kualitas garam yang mereka hasilkan. “Akan tetapi hingga saat ini ketentuan harga itu masih di bawah HPP. Sehingga, masyarakat di sini setengah hati untuk memproduksi garam yang bagus dalam masa panen yang panjang,” ungkap Hasan.

Menurut Hasan, agar menghasilkan kualitas garam yang bagus, setidaknya para petani garam baru melakukan panen ketika garam berusia 12 hingga 14 hari. Sedangkan, mayoritas petani garam di Madura justru sudah melakukan panen garam dalam kurun waktu seminggu. Menurutnya pula, semakin lama masa panen garam, akan semakin meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan. Dengan demikian, garam yang dipanen lebih lama, seharusnya dihargai lebih mahal.

Sayangnya, Hasan berpendapat bahwa saat menetapkan harga, para pelaku usaha tidak memperhitungkan masa panen garam rakyat. Garam yang dipanen dalam jangka waktu lama masih dihargai rendah, tidak jauh berbeda dengan garam yang dipanen dalam waktu singkat. Oleh karena itu, lanjut Hasan, petani garam akan cenderung memilih memproduksi garam dengan masa panen yang singkat ketimbang harus berlama-lama menunggu masa panen. Harga yang rendah dengan masa panen yang lama tentunya akan mempengaruhi pendapatan para petani garam.

Petani garam kerap mengeluhkan harga garam yang rendah tersebut. Terlebih ketika garam yang dijual masih harus terpotong biaya distribusi atau transportasi. Harga yang rendah dan dipotong dengan biaya distribusi, tentunya menyebabkan pendapatan mereka akan semakin menurun. Asmat menjelaskan pemotongan harga ini. “Kalau biasanya seribu karung itu 50 ton, biaya transportasinya 80 ribu per ton,” ujar laki-laki berusia 45 tahun itu. Ia melanjutkan, harga sekarung garam biasanya 18 ribu rupiah. Apabila tanpa biaya transportasi, petani garam bisa memperoleh pendapatan hingga 18 juta rupiah untuk 50 ton garam. Karena dipotong dengan biaya transportasi, pendapatan mereka berkurang 4 juta rupiah per ton. Sehingga, pendapatan yang mereka dapatkan akan turun menjadi 14 juta rupiah.

Asmat, Abdul Kanah, dan Mujalis, memilih menjual hasil produksi garamnya secara langsung kepada para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan dengan menjual ke pelaku usaha atau pabrikan, petani garam tidak perlu terlalu memikirkan proses distribusi garam hingga ke tangan konsumen.

Tidak hanya itu, para petani juga tidak bisa menjual garam ke sembarang orang. “Mun andik otang, tak bisah ejuel ka oreng laen. Ghuduh juel ka oreng se abherrik otang (Kalau punya hutang, gak bisa dijual ke orang lain. Harus dijual ke orang yang memberi pinjaman),” ungkap Asmat. Dengan sistem seperti ini, tentunya harga garam pun ditentukan sendiri oleh pemodal.

Pemerintah pada 14 April 2016 telah menetapkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Namun, dalam sebuah foto yang dilansir pada situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan RI (15/9/2016), tertulis keterangan bahwa Peraturan Pelaksanaan UU tersebut masih berada pada tahap pembahasan oleh pihak kementerian terkait.

 

Koperasi dan Kendalanya

Permainan harga ini, menurut Mahfud, tidak akan terjadi bila seandainya ada peran koperasi di dalamnya. Sayangnya, berdasarkan keterangan dari Mahfud, keberadaan koperasi di Madura, yang secara khusus mengurusi garam, justru tidak berjalan maksimal. Di Kecamatan Pangarengan misalnya, terdapat sebuah koperasi khusus garam, Al-Amin namanya. Tepat berada di samping koperasi tersebut, berdiri sebuah gudang penyimpanan garam milik PT Garam. “Koperasi kita ya cuma begitu. Hidup segan mati tak mau,” ujar Mahfud. Ia menilai bahwa koperasi tersebut justru tidak mampu mengakomodir garam yang diproduksi oleh petani garam. Sehingga, kestabilan harga garam rakyat pun terganggu.

“Kita memang berharapan besar pada koperasi itu. Koperasi kan memang soko guru ekonomi kita. Itu udah cetusan bagus dari Bung Hatta. Tapi, sayangnya gak berhasil,” tutur Mahfud. Ketidakberhasilan koperasi dalam mengakomodir produksi rakyat ini, menurut Mahfud, terjadi lantaran manajemen yang amburadul dalam koperasi itu sendiri. Ia menjelaskan, bahwa orang-orang di koperasi tersebut, seperti bagian manajer misalnya, bukan orang yang benar-benar menguasai ilmu manajemen. “Seharusnya yang jadi manajer pemasaran orang-orang yang tahu pasar, kan? Yang jadi manajer, orang-orang yang tidak tahu pasar. Ya gak jalan,” ungkapnya. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai bahwa setidaknya koperasi membutuhkan tiga unsur penting di dalamnya. Ketiganya yaitu manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Manajemen dalam koperasi itu sendiri akan berjalan apabila ketiga unsur tersebut dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar menguasai ilmunya. “Bisa memproduksi, bisa tahu pasar, bisa cari modal,” imbuh Mahfud.

Dilansir dari PortalMadura.com, Saryono, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (Diskop UKM) Kabupaten Sampang, mengakui bahwa hingga awal tahun 2015 lalu, masih belum bisa memaksimalkan kinerja koperasi. Dari total 443 koperasi yang berada di bawah naungan Diskop UKM Kabupaten Sampang, tercatat ada sekitar 40 koperasi yang ditengarai tidak aktif lagi. Belum maksimalnya kinerja koperasi tersebut, menurut Saryono terjadi lantaran koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), usahanya tidak berkembang, laporan keuangan yang tidak jelas, dan administrasi yang tidak tertib.

Bantuan Pemerintah

Di tengah maraknya impor garam, masih terlihat andil pemerintah dalam mengusahakan cita-cita swasembada garam nasional. Pemerintah telah berusaha mengupayakan peningkatan garam rakyat, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Berbagai teknologi sempat diberikan kepada para petani garam. Pada tahun 2011, pemerintah pernah memutuskan untuk membuat kebijakan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), yang kemudian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 04A/PER-DJKP3K/2013 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat tahun 2013. “Itu emang bantuannya banyak sudah. Bantuannya berupa geoisolator, mesin pompa, perbaikan sarana-prasarana. Diperbaiki semua. Perbaikan gudang penyimpanan. Itu dari kelautan semua,” jelas Mahfud.

Kucuran dana pun tak luput diberikan pemerintah. kanalmadura.com menyebutkan bahwa, pada tahun 2015, melalui program PUGAR, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar tiga miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk program sarana dan prasarana, sosialisasi pengembangan garam rakyat secara korporatisasi, kegiatan rembug daerah dan pendampingan masyarakat, review dan publikasi, pemasangan geoisolator, serta bimbingan teknis (bimtek).

Pada tahun 2015 pula, pemerintah menganggarkan dana Penyertaan Modal Negara (PNM) senilai 300 miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada PT Garam. Dana anggaran tersebut sebagian di antaranya akan digunakan untuk menyerap 400 ribu ton garam rakyat. “Yang kita serap itu baru sekitar dari anggaran yang tersedia untuk 400 ribu ton. Baru terserap sekitar 8.200 ton,” ungkap Budiono, pria yang menjabat sebagai Dirut PT Garam sejak tahun 2015 itu. Dengan adanya anggaran tersebut, PT Garam pun pada tahun 2016 menaikkan harga garam rakyat. “Sekarang 430 ribu yang jelek (kualitas III) per ton,” lanjut Budiono. Padahal, tahun sebelumnya, PT Garam hanya menyerap garam rakyat dengan harga 320 ribu rupiah per ton, khususnya untuk kualitas III.

Lebih lanjut, Mahfud juga menilai bahwa rakyat tidak pernah diajari untuk bagaimana meningkatkan kualitas. Rakyat tidak pernah diberikan sosialisasi terkait jenis garam seperti apa yang dibutuhkan oleh negara. “Garam rakyat kalau kita tes memang 94 ke bawah. Cuma berlaku kayak gini, kan bukan karena rakyat tidak mau buat, tapi karena rakyat tidak tahu. Mereka kan tidak diajari,” protes Mahfud.

Salah satu bantuan teknologi yang pernah diberikan pemerintah yakni geomembran. Geomembran merupakan lembaran yang terbuat dari plastik High Density Poly Ethelene (HDPE) untuk menampung air laut bahan garam. Melalui KKP, pemerintah Indonesia memberikan bantuan teknologi berupa geomembran ini. Dalam pembuatan garam, lembaran geomembran tersebut dihamparkan di petak lahan garam, lantas dimasukkan air laut ke dalamnya. Sehingga, adanya geomembran dapat menjamin kebersihan garam dan menjadikan warnanya lebih putih atau tidak buram, lantaran kristal-kristal garam yang dihasilkan tidak bersentuhan dengan tanah. Selain itu, geomembran juga dapat membantu dalam meningkatkan kuantitas produksi garam dan mempercepat proses pembuatan garam. “Dari pemerintah ada bantuan berupa membran atau terpal. Itu untuk mempercepat proses pembuatan garam. Kalau menggunakan alami butuh waktu 10 hari. Kalau menggunakan membran butuh waktu 5 hari,” ujar Abdul Kanah.

Masing-masing petani garam mendapatkan bantuan hanya selembar geomembran. Ukuran geomembran tersebut hanya 40 x 4 meter. Sedangkan lahan yang dimiliki petani garam biasanya berukuran 70 x 10 meter. Itu artinya, geomembran yang diberikan oleh pemerintah masih belum mencukupi untuk dipakai pada satu petak lahan.

Meskipun terbukti mempercepat produksi garam, Asmat, Abdul Kanah, dan Mujalis memilih untuk tidak memakai geomembran lagi. Jika ingin membeli geomembran, maka mereka harus membelinya di Surabaya. “Ukurannya (ketebalan) ada yang 0,01 meter. Ada yang 0,05 meter. Kalau yang 0,01 meter gak sampai setahun sudah hancur,” tutur Mujalis.

Petani garam akhirnya lebih memilih tetap memproduksi garam dengan cara tradisonal. Mereka belum mampu menjangkau harga geomembran yang senilai dua hingga empat juta rupiah per lembarnya. Geomembran dengan harga tersebut dinilai petani garam akan semakin menambah biaya produksi garam.

Sayangnya, Mahfud menilai bahwa bantuan dari pemerintah terkesan tidak tepat sasaran. Menurutnya, saaat memberikan bantuan, pemerintah tidak mempertimbangkan klasifikasi petani garam yang ada di Madura. Alhasil, Mahfud menganggap bahwa tindakan ini justru menimbulkan pemberian bantuan menjadi tidak merata. “Semua bantuan jatuh ke sini semua, ke tuan tanah, karena lahan yang banyak ini punya dia semua,” ujar Mahfud.

Lebih lanjut, menurutnya, pemerintah tidak melakukan survei terlebih dahulu ketika akan memberikan bantuan kepada petani garam. Sehingga, yang sebenarnya paling membutuhkan bantuan, malah tidak mendapatkan bantuan. Dalam hal ini, yang dimaksud oleh Mahfud yakni para petani garam yang hanya berstatus buruh, yang notabene-nya tidak memiliki lahan garam sendiri. “Biasanya penyewa dan buruh itu kan nyewa ke sini semua. Bantuan diberikan ya jatuh ke ini (tuan tanah) semua,” imbuh Mahfud.

 

Optimisme Produksi Garam Industri

Mahfud menegaskan bahwa sebenarnya petani garam bisa memproduksi garam industri. Keyakinannya bahwa rakyat mampu memproduksi garam industri, berkaca dari sistem pengolahan garam yang diterapkan oleh Belanda, Mahfud menjelaskan bagaimana memproduksi garam industri. Air laut yang sudah tua, atau mencapai kepekatan 25 derajat BE (ukuran kezpekatan air laut), harus diendapkan kembali agar kadar MgCl dan H20 menjadi rendah, serta kadar NaCl-nya tinggi. “Setelah kami pelajari, ternyata mereka membuat tata aliran air dari bozem (tempat menampung) air muda ke pemilihan, evaporator. Diuapkan itu, sampai umur 25,” jelas Mahfud. Ia juga melanjutkan, bahwa pengendapan hanya boleh dilakukan ketika derajat kepekatan air laut berada pada rentang angka 25 hingga 29 derajat BE, tidak boleh lebih.

Agar menjadi garam industri, derajat air laut ini harus benar-benar tepat. Apabila air laut diendapkan melebihi 29 derajat BE, akan mengendapkan MgCl yang dapat  menimbulkan rasa pahit. Pengendapan ini terjadi karena biasanya rakyat mendiamkan air laut di meja garam tanpa ditarik-tarik. Sedangkan, apabila air laut diendapkan di bawah 25 derajat BE, akan mengendapkan gipsum dan kalsium karbonat. Bahan-bahan tersebut menyebabkan garam menjadi rapuh dan buram.

Garam rakyat yang sudah diklaim pemerintah tidak bisa digunakan untuk keperluan industri pun, ternyata menurut Mahfud, masih bisa disubtitusikan kembali. Teknik purifikasi dapat mengubah garam konsumsi menjadi garam industri. Purifikasi atau pemurnian ulang ini dapat diterapkan dengan mudah. Garam rakyat dicuci ulang, kemudian dikeringkan kembali hingga kadar airnya berkurang agar sesuai dengan standar garam industri. Melalui teknik ini, jumlah garam rakyat yang dipurifikasi akan berkurang. “Ada yang hilang. Anggap dari 100 kilo menjadi 60 kilo. Tapi, daripada gak dipakai, kan?” imbuh Mahfud. Teknik purifikasi ini dapat mengatasi surplus garam rakyat. Sisa garam rakyat dipurifikasikan, sehingga nantinya dapat dipergunakan untuk memenuhi kurangnya kuota nasional garam industri. Dengan demikian, kuota impor, yang sebagian besar untuk garam industri, dapat dikurangi.

Senada dengan Mahfud, Hasan juga menilai bahwa petani garam mampu diberdayakan untuk memproduksi garam industri. Pemerintah pun masih menunjukkan upayanya dalam meningkatkan produktivitas garam rakyat. Terbukti dengan diberikannya teknologi dan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya kepada para petani garam. Namun, semua itu ternyata belum mampu menjamin putusnya mata rantai impor garam. Impor garam masih terus dilakukan, bahkan sempat terjadi kebocoran beberapa kali.

Memutus Mata Rantai Impor

Pihak HMPG juga sempat menyarankan kepada pemerintah untuk membentuk Lembaga Uji Mutu yang Independen untuk menentukan mutu garam rakyat. Lembaga ini, menurut Hasan diperlukan agar masyarakat mengetahui kualitas garam mereka yang sebenarnya. Selama ini, yang menentukan baik dan buruknya kualitas garam rakyat, yakni pelaku usaha sendiri. Pemerintah telah mengklasifikasikan garam menjadi tiga jenis berdasarkan kualitasnya, yakni kualitas I, kualitas II, dan kualitas III. Garam kualitas I merupakan garam dengan kualitas yang paling baik. Namun, petani garam tidak tahu menahu terkait spesifikasi pada masing-masing kualifikasi garam tersebut. “Jangan-jangan kalau selama ini diuji pabrikan, kualitas I dikatakan kualitas III. Nah, petani kan tidak tahu,” ujar Hasan.

Selain itu, HMPG juga menyarankan pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menertibkan manajemen tata niaga garam. Satgas ini nantinya bertugas melakukan controlling, monitoring, dan evaluating agar tidak terjadi kebocoran dalam pelaksanaan impor garam.

Adanya bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani garam dan ditetapkannya segala peraturan yang mengurus persoalan garam, khususnya terkait penentuan HPP, tidak akan berdampak apa-apa apabila tengkulak tetap memainkan harga garam. Hasan menilai bahwa peraturan yang sebelumnya telah dibuat oleh pemerintah cenderung bersifat tidak mengikat. Salah satunya yaitu tidak adanya sanksi yang jelas terkait pelanggaran HPP. “Kalau kemarin regulasi masalah harga itu sifatnya voluntary, bukan mandatory. Kalau voluntary siapa saja bisa mengabaikan,” tegas Hasan.

Terlebih, apabila koperasi juga tidak ikut andil dalam memberantas para tengkulak tersebut. Impor garam akan tetap berjalan, dan lagi-lagi petani garamlah yang paling merasakan dampaknya. Menurut Hasan, jika impor garam tidak lagi dilakukan, maka tujuan pemerintah akan tercapai. “Tujuannya pemerintah adalah swasembada garam demi kedaulatan dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Asmat, Abdul Kanah, dan Mujalis, hanya sebagian kecil petani garam yang menyayangkan tindakan pemerintah untuk melakukan impor garam. “Deeyeh, mun melleh bujhe rakyat, olle apa dorah. Coba mun melleh deri luar, tebbel se aberrik amplopah (Begini, kalau beli garam rakyat,mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kalau beli dari luar dapat amplop yang tebal),” tutur Asmat. “Deeyeh Indonesia riah se tak cocok. Coba bujhe luar jhek begi masok, bisa larang. Pekerja sanan giat akerjhe (Begini gak cocoknya Indonesia. Coba garam dari luar jangan diberi izin masuk, garam kami bisa mahal. Pekerja di sini nanti bisa giat bekerja),” ujarAbdul Kanah menimpali perkataan Asmat. [Luluk Khusnia]

*Tulisan ini pertama kali diterbitkan di Majalah Inovasi Edisi XXXIII

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply