Orang-Orang Junrejo*

Rintik hujan mulai membasahi jalan setapak dan kebun salak, dekat salah satu jalan utama desa Junrejo, Kota Batu. Di balik semak belukar di sisi selatan kebun, tampak sosok bercapil dengan karung terpanggul tengah mengayunkan sabit ke arah rumput liar. Dialah Rusminah, perempuan paruh baya yang sehari-hari mencari rumput untuk pakan sapi. Tak lama hujan makin deras menyapu hamparan sawah dan ladang. Rusminah mengakhiri aktivitasnya dan bergegas pulang.

Hujan semakin deras. “Monggo kopinya le, kopine nggoreng dewe (Silahkan kopinya nak, kopinya goreng sendiri ini),” ujar Rusminah pada kedua tamunya. Matanya terlihat sayu. Menatap hamparan sawah dari pintu rumah yang menganga. “Nyawang tanduran ngarep yo pingin, tapi yo dek e uwong (lihat tanaman di depan ya ingin, tapi ya milik orang),” ujarnya.

Rumah Rusminah bersebelahan dengan rumah Kalimah, adik iparnya. Kediaman mereka terletak agak terpisah dengan rumah lainnya. Dua rumah seluas 135 meter persegi itu berada di bukit kecil dan dikelilingi sawah. Ruang tamu dilengkapi kursi, meja, dipan bambu dan dua karung pupuk teronggok di pojok. Bersebelahan dengan dapur, sebuah kandang berisikan seekor sapi. “Omah iki biyen gedeg, atap e yo plastik (Rumah ini dulunya berdinding bambu, atapnya juga dari plastik),” tuturnya sambil mengelus dada.

Rupanya bangunan rumah yang kini telah berdinding bata dan beratap genteng itu adalah hasil bedah rumah dari negara beberapa tahun silam. “Ora iling tahun piro mas, wes lali (gak ingat tahun berapa mas, sudah lupa),” tambahnya. Sejenak kemudian ia bercerita pernah didatangi pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang yang menanyakan bagaimana jika tanahnya dibeli.

Lek dituku yok nopo? (Kalau dibeli bagaimana?)” ujarnya menirukan pertanyaan pihak UIN.

Niki mboten kulo sadhe, lek dibutuhaken nggih kudu diijoli. Omah pinggir dalan nggih mboten nopo (Ini tidak saya jual, kalau memang dibutuhkan ya harus diganti. Rumah pinggir jalan tidak apa-apa),” jawabnya pada pihak UIN kala itu. Rumah Rusminah yang merupakan pemberian saudaranya, Sumanto, memang masuk dalam daftar 75 warga pemilik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Kampus III UIN Maliki Malang.

Adik iparnya, Kalimah, yang sedari tadi diam lalu bergabung dalam percakapan. “Wong nduwene sak encepe omah iki mas, lek dijupuk kene manggon nangdi (Punyanya ya hanya rumah ini saja mas, kalau diambil kita tinggal dimana),” ujar Kalimah yang disambut anggukan oleh Rusminah. Dua perempuan yang telah ditinggal mati suaminya itu larut dalam haru.

Berusaha Mewujudkan Mimpi
Rencana pembangunan Kampus III UIN Maliki Malang terekam dalam video dokumenter yang berjudul ‘UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Dulu, Kini, dan Akan Datang’. Video yang diputar di setiap acara wisuda itu, menampilkan rekam jejak UIN Maliki Malang dari STAIN menjadi UIN. Di dalam Video itu, Imam Suprayogo, mantan rektor UIN Maliki Malang, mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan UIN Maliki Malang sebagai perguruan tinggi Islam terbesar di dunia.

Untuk mewujudkan keinginan itu, Imam Suprayogo bersama UIN Maliki Malang telah melakukan pembebasan tanah dengan luas sekitar 100 hektar. Rencananya, pembangunan Kampus III akan didirikan Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran. Imam Suprayogo yakin, dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun yang akan datang, pembangunan Kampus III sudah selesai. “Saya yakin manakala ini dilakukan secara sungguh-sungguh, bersatu, mulai karyawan, dosen, pimpinan, tidak berpikir yang lain, maka Insyaallah lah, niat baik ini akan terlaksana,” ujar Imam Suprayogo dalam video dokumenter itu.

Rancangan Bangunan Kampus III UIN Malang berbentuk Basmallah.
Rancangan Bangunan Kampus III UIN Malang berbentuk Basmallah.

Namun, sejarah perjalanan untuk membebaskan lahan itu tidak berjalan mulus. Proses pembebasan lahan mendapati dugaan korupsi dalam proses pengadaan tanahnya.

Pada tahun 2012, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Maliki Malang dibantu Malang Corruption Watch (MCW) melaporkan dugaan korupsi terkait pembebasan lahan di Desa Tlekung dan Desa Junrejo ke Kejaksaan Negeri (Kejari). Dugaan korupsi itu berasal dari pengaduan warga dan beberapa data awal yang ditemukan oleh HMI UIN Malang. Data itu berupa hasil audit BPK 2010 yang ditemukan HMI UIN Malang, untuk pengadaan tanah seluas 86.898 meter persegi dengan 50 titik lokasi, harga per meter berkisar Rp 65.000 hingga Rp 750.000. Padahal, menurut bukti transfer pencairan dana untuk pembebasan tanah di Desa Tlekung, nominal harga tanahnya lebih rendah. Laporan pencairan dana itu ada dua tahap. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pertama dengan harga Rp 55.000 hingga Rp 650.000. Sedangkan untuk tahap kedua, dengan harga Rp 60.000 hingga Rp 550.000.

Pelaporan HMI UIN dan MCW terkait dugaan korupsi itu baru ditanggapi oleh Kejari pada tahun 2014. Pengadilan Negeri Surabaya yang mempelajari surat tuntutan tindak pidana korupsi itu menjatuhkan beberapa putusan, salah satunya adalah putusan bernomor 118/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby. Putusan tersebut menjatuhan vonis hukuman terhadap Jamal Lulail Yunus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Musleh Herry yang merupakan anggota panitia pengadaan tanah dengan pidana penjara lima tahun dan denda 200 juta rupiah. Keduanya didakwa tidak melaksanakan proses pengadaan tanah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Keduanya pun mengajukan banding atas putusan itu.

Dalam putusan tersebut, juga dijelaskan kronologi pengadaan tanah hingga akhirnya diputuskan hukuman terhadap Jamal dan Musleh. Pada tahun 2006, Imam Suprayogo yang masih menjadi rektor UIN Maliki Malang, bersama panitia Islamic Development Bank (IDB) menemui Imam Kabul, Walikota Batu. Pembangunan kampus II UIN di wilayah kota Batu, yang saat ini disebut sebagai kampus III, menjadi topik dalam pertemuan itu. Hasil dari pertemuan itu menyatakan bahwa Imam Kabul, yang meninggal 2007 silam, menyetujui rencana pembangunan kampus II. Setelah pertemuan itu, Imam Kabul mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 180/6/KEP/422.013/2006 tentang Penetapan Izin Lokasi untuk Keperluan Pengembangan Kampus II UIN Maliki Malang yang bertempat di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Kemudian pada tanggal 31 Desember 2007, UIN Maliki Malang mendapat dana pendamping dari pemerintah republik Indonesia sebesar 13 miliar rupiah untuk keperluan pengadaan tanah. Dana pendamping itu disalurkan melalui Kementerian Agama dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Malang tahun anggaran 2008.

Setelah mendapat izin dan dana pendamping, pada tanggal 3 Januari 2008, Imam Suprayogo menunjuk Jamal Lulail menjadi PPK untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah. Sedangkan untuk kepentingan umum, dibentuklah panitia pengadaan tanah yang diketuai oleh Mulyadi, dengan anggota Farid Hasyim, Muhtadi Ridwan, Djakfar Munir dan Musleh Herry.

Dalam SK No.Un.3/KU.02.1/13.C/2008, panitia pengadaan tanah memiliki lima tugas yang harus dijalankan. Pertama, mengadakan rapat-rapat, menentukan tempat dan waktu serta menghubungi penjual tanah. Kedua, melakukan negosiasi untuk melakukan musyawarah ganti rugi tanah. Ketiga, mengadakan survei ke lapangan dan meneliti dokumen tentang tanah yang bersangkutan. Keempat, menandatangani persetujuan harga dan persetujuan panitia, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil kegiatannya kepada penanggung jawab kegiatan.

Namun dalam kenyataannya, tidak seluruh panitia melakukan kegiatan pengadaan tanah. Proses pengadaan tanah hanya dilakukan oleh Jamal Lulail yang waktu itu menjabat sebagai manajer proyek bantuan IDB, bersama Musleh Herry sebagai sekretaris, dan Wahyu Hengky sebagai bendaharanya. Dalam melakukan proses pengadaan barang, Jamal Lulail, Musleh Herry, dan Wahyu Hegky dibantu oleh Nulhadi sebagai Sekretaris Desa Tlekung dan Marwoto, Kepala Urusan Ekonomi Desa Tlekung.

Nulhadi bersama Marwoto kemudian mencari orang-orang yang bersedia menjual tanahnya kepada UIN Maliki Malang. Selanjutnya mereka melakukan tawar-menawar harga tanah dengan pemilik tanah, sampai terjadi kesepakatan harga tanah. Setelah terjadi kesepakatan harga tanah, Nulhadi melaporkan hasil kesepakatan harga kepada Musleh Herry. Kemudian Musleh Herry bersama Jamal Lulail melaporkan lagi hasil kesepakatan harga kepada Imam Suprayogo. Semua proses ini dilakukan tanpa melibatkan seluruh panitia pengadaan.

Hasil Putusan

Tindakan tersebut melanggar Perpres nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dari beberapa pasal yang dilanggar, satu diantaranya adalah pasal 32 ayat 1. Dalam pasal itu disebutkan bahwa musyawarah pada asasnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan para pemilik tanah yang sudah terdaftar dalam peta dan daftar yang telah disahkan.

Proses pengadaan barang yang hanya dilakukan oleh segelintir orang juga melanggar administrasi terkait penyerahan data pelepasan tanah. Di mana setelah terjadi kesepakatan harga, Nulhadi mengumpulkan data-data bukti kepemilikan dari pemilik tanah, untuk diserahkan kepada Musleh Herry. Dalam pengumpulan data itu, Nulhadi dibantu oleh Marwoto dan perwakilan dari pemerintah Kota Batu, bernama Samsul Huda. Sebelum melakukan pengumpulan data, seharusnya Jamal Lulail dan Musleh Herry mengumumkan bentuk penggantian rugi kepada pihak yang menjual tanah. Karena hal ini tidak dilakukan, akibatnya pihak yang menjual tanah tidak mengetahui secara pasti jumlah harga yang seharusnya dibayarkan.

Tidak hanya itu, menurut putusan Mahkamah Agung, Nulhadi tidak meminta tanda tangan kepada pemilik tanah, tapi surat itu telah dipalsukan oleh Nulhadi. Padahal, warga tidak merasa pernah menandatangani dokumen pelepasan tanah.

Nulhadi juga menunjuk Marwoto sebagai pemegang kuasa atas permintaan dari Samsul Huda. Penunjukan pemegang kuasa ditujukan untuk menerima uang hasil penjualan tanah dari pihak UIN. Sebagai pemegang kuasa, Marwoto menandatangani 75 surat kuasa dari pemilik tanah yang menjual tanahnya. Padahal, warga yang menjual tanah tidak pernah menunjuk Marwoto menjadi pemegang kuasa. Hal ini melanggar Perpres nomor 65 tahun 2006, pasal 46 ayat 1. Dalam pasal itu disebutkan bahwa, ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak.

Tanpa memverifikasi kebenaran tanda tangan dan penunjukan Marwoto sebagai pemegang kuasa, surat penyerahan kepemilikan hak tanah itu dijadikan dasar pencairan dana dari IDB. Wahyu hengky, selaku bendahara bantuan IDB kemudian membuat daftar nominatif pembayaran ganti rugi pelepasan tanah tahun anggaran 2008.

Surat penyerahan kepemilikan hak tanah itu juga digunakan Jamal Lulail sebagai lampiran dalam dokumen pencairan yang ia ajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang. Atas usulan Jamal Lulail, KPPN Malang mencairkan dana pengadaan tanah tersebut dengan mentransfer langsung ke rekening Marwoto sebanyak dua kali. Surat Perintah Membayar (SPM) pertama pada tanggal 4 april 2008 sebesar Rp. 9.485.878.250 dengan pemilik tanah sejumlah 70. Sedangkan SPM kedua sebesar Rp. 2.837.555,000 di tanggal yang sama, dengan jumlah pemilik tanah sebanyak 5 pemilik.

Namun dalam kenyataannya, luas tanah yang dibeli oleh pihak UIN dari pemilik tanah tidak sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam daftar nominatif pembayaran yang dilampirkan dalam dokumen pencairan ke KPPN Malang. Setelah dilakukan penghitungan oleh ahli audit dan akuntansi, bernama Nanang Sunarko, ditemukan kerugian Negara sebesar Rp. 3.134.340.000. Besaran kerugian Negara yang ditemukan Nanang didasarkan oleh bukti-bukti kwitansi transaksi pembayaran serta konfirmasi ke pemilik tanah dan pihak UIN. Temuan kerugian Negara itu telah diungkapkan pada Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan penyimpangan pembebasan lahan pembangunan kampus II UIN Maliki Malang Tahun Anggaran 2008, dengan surat pengantar laporan tertanggal 23 April 2014.

Saat ini, kasus pengadaan lahan kampus II UIN yang berakhir dengan temuan kerugian negara tidak mendapati adanya perkembangan dalam penyelidikannya. Hal itu diungkapkan oleh Hayyik Ali, selaku wakil koordinator MCW. Ia menilai tidak adanya perekembangan ini sebagai bentuk ketidakseriusan Kejari. Hayyik bersama MCW melihat ketidakseriusan ini dari tidak adanya kejelasan terkait status tersangka Samsul Huda dan Imam Suprayogo. “Status tersangka itu tidak dinaikkan menjadi terdakwa, dan setelah penetapan tersangka, apakah tersangka itu sudah diperiksa atau belum kami juga tidak tahu,” ungkapnya.

Kepala Kejari Kota Malang, Purwanto Joko Irianto mengaku akan memprioritaskan untuk meingkatkan perkembangan kasus korupsi di Malang. Salah satunya kasus pengadaan tanah kampus II UIN. Seperti yang dilansir suryamalang.tribunnews.com (17/07), Joko mengungkapkan, “Saya harap di 100 hari kerja saya, terdapat perkembangan signifikan terkait kasus-kasus tersebut”.

Kinerja Kejari Kota Malang juga dipantau oleh MCW. Dalam sebuah tulisan yang berjudul “(Apa) Kabar Kejaksaan Negeri Kota Malang” yang dimuat di mcw-malang.org, MCW memantau bahwa, mayoritas besaran tingkat kerugian kasus yang ditangani Kejari adalah di bawah 1 miliar rupiah. Sedangkan yang melebihi angka 1 miliar itu, salah satunya adalah kasus pengadaan lahan kampus II UIN yang mencapai 3 miliar rupiah.

Penyelamatan kerugian Negara yang telah diselamatkan Kejari sebesar Rp. 217.425.000, menurut MCW, sangat sedikit jika dibandingkan dengan uang pengganti yang seharusnya masuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak sejak tahun 2011 sampai 2014, yaitu sebesar Rp. 1.256.649.098. Bagi MCW, semakin besar kerugian yang diakibatkan, seharusnya semakin serius pula proses penanganannya. Jika Kejari tidak kunjung serius, hal ini akan berakibat pada kecurigaan-kecurigaan publik terkait tidak independennya Kejari Kota Malang.

Warga Menuntut!
Karena ketidakjelasan perkembangan kasus ini, warga Junrejo akhirnya berinisiatif untuk melaporkan permasalahan ini ke Kepolisian Resor (Polres) Kota Batu dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu. Namun semuanya tak menuai hasil, sampai warga diperiksa oleh Kejari terkait surat kepemilikan tanah. Warga disodori dengan sertifikat tanah versi BPN, beberapa warga pun tak bisa apa-apa ketika melihat data yang menunjukan tanahnya sudah dijual, padahal sebenarnya belum. Salah satunya Rusminah yang tak merasa pernah menandatangani apapun. “Wong saya hanya sekolah rakyat, mana bisa tanda tangan bagus kayak gitu,” kelakarnya.

Dayat, salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Junrejo merasa kasihan terhadap warga desanya. Ia pun ikut mengawal warga untuk melaporkan permasalahan ini ke BPN kota Batu dan Polres Batu. “Warga kan gak ngerti hukum, kalau ada sertifikat (versi Kejari) kan mereka gak bisa apa-apa,” ungkapnya.

Begitu juga dengan Andi Faisal, Kepala Desa Junrejo ini melihat jika pemeriksaan yang dilakukan Kejari ini hanya sebagai proses persidangan saja dan tidak menyelesaikan persoalan warga. Karena Andi melihat bahwa permasalahan ini membuat warga resah, akhirnya Andi memutuskan untuk menjemput bola. Andi berinisiatif mengajak pihak UIN untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang meresahkan warga. “Rupanya yang UIN ini kok gamang-gamang saja, kok gak taktek-taktek,” ujar Andi.

Pada awal Juni lalu, Andi mempertemukan pihak UIN dengan warga untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertemuan tersebut diselenggarakan di gedung pascasarjana UIN Maliki Malang. Pihak UIN yang hadir di antaranya adalah Mudjia Rahardjo selaku Rektor UIN, Sutaman selaku kepala humas, dan Slamet selaku ketua pembangunan kampus III UIN. Sementara di pihak warga, hadir Andi Faisal, bersama Trisno Hadi, Ketua BPD Desa Tlekung beserta anggotanya, dan dikawal oleh Pamong Praja.

Pertemuan ini tidak terwujud dengan instan. Andi harus melayangkan surat undangan kepada UIN sebanyak empat kali. “Kami sudah meminta kepada UIN untuk serius menghadapi kasus ini, ayo serius pak untuk menyelesaikan kasus ini,” ujar Andi menirukan ucapannya kepada Sutaman, Kepala Humas UIN.

Menurut keterangan Dayat, pertemuan itu menghasilkan tiga tuntutan warga kepada pihak UIN. Tuntutan pertama adalah penyelamatan sumber air di wilayah yang akan dibangun Kampus III. Menurut Dayat penyelamatan sumber air dianggap penting karena jika UIN melakukan pembangunan di wilayah sumber air, maka warga akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air. Dayat memperkirakan sumber air yang ada di Desa Junrejo mampu memenuhi kebutuhan 500 kepala keluarga.

Senada dengan Dayat, Andi menyatakan kalau penyelamatan sumber air itu penting, karena warga Desa Junrejo mengelola air itu secara mandiri. Warga tidak bergantung ke perusahaan air minum mana pun. “Saya bilang silakan (melakukan pembangunan_red), tapi tetep bagaimana caranya supaya kebutuhan warga terkait sumber air itu bisa dipenuhi,” ujar Andi.

Tuntutan yang kedua adalah tentang penggantian jalan setapak desa. Menurut Dayat, jalan setapak itu dalam sehari-hari sering dilalui warga. Posisi jalan itu berada di dalam areal patok dari BPN, yang menandakan kepemilikan UIN. “Tanah ini kayak tanah yang tidak bertuan,” ujar Dayat.

Menurut Andi, belum ada kejelasan terkait ada atau tidaknya pengganti untuk jalan ini. “Kita tahu ini milik desa, dan tidak ada aturan yang bisa memberikan jalan ini ke lainnya, dan ini memang persoalan yang harus kita selesaikan,” ungkapnya. Sementara tuntutan yang ketiga terkait verifikasi kejelasan sertifikat tanah milik warga dan versi Kejari.

Pertemuan antara pihak UIN dengan pihak warga untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan Kampus III pun mendapati tindak lanjut. Pertemuan kembali digelar di balai desa dan dilaksanakan selama tiga hari. Agenda hari pertama (18/10) adalah pemetaan posisi tanah. Pemetaan tanah ini ditujukan untuk menentukan posisi tanah, mana yang milik warga dan yang milik UIN. Proses penentuan posisi tanah ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Pada hari berikutnya dilakukan proses verifikasi sertifikat kepemilikan tanah yang dimiliki warga dan yang dimiliki UIN. Setelah menentukan posisi tanah dan memverifikasi sertifikat, di hari ketiga dilakukan survei lagi ke lapangan. Survei ini dilakukan untuk pembuatan peta kepemilikan lahan, di mana peta inilah yang menjadi penanda posisi tanah yang dimiliki warga dengan yang dimiliki UIN.

Menindaklanjuti hasil pertemuan itu, pihak UIN memberi jawaban yang jelas. Melalui Sutaman, UIN optimis untuk membeli beberapa tanah yang masih dimiliki warga Desa Junrejo. Namun, UIN tidak bisa memenuhi keinginan warga untuk menggantikan lahan mereka dengan lahan yang lain. “Memang itu keinginan, tapi kami (UIN) tidak bisa melaksanakan itu, karena kami itu menggunakan uang negara, yang memang digunakan untuk membeli sesuatu bukan untuk menukar,” ungkap sutaman.

Karena hal itu, UIN tetap tidak bisa membeli tanah jika pemiliknya tidak ingin menjualnya. Begitu juga dengan tuntutan warga terkait penyelamatan sumber air, UIN merencanakan pembangunan Kampus III nanti tidak akan merusak sumber air. Sedangkan untuk jalan setapak akan digunakan sebagai daerah konservasi hutan.

Terkait penyerobotan lahan warga, Sutaman mengatakan bahwa UIN sejak awal tidak merasa menyerobot. Penyerobotan itu, lanjut Sutaman, hanya sekedar isu yang diterima warga saja. “Jadi warga takut sama dirinya sendiri, karena ada isu bahwa UIN itu mencaplok tanahnya, padahal terakhir diverifikasi, gak ada,” ungkap Sutaman. “Semua bukti sertifikat yang dari UIN ya milik UIN, yang dari warga ya milik warga,” tambahnya.

Andi pun memberi ketegasan terkait permasalahan seperti penyelamatan sumber air dan penggantian jalan setapak. Baginya, segala dampak buruk harus diantisipasi jika kedua wilayah itu digunakan untuk pembangunan Kampus III. “Permasalahan ini harus selesai, dan saya ingin supaya diselesaikan dengan tenang tapi serius, jadi surat izin pembangunan sampai saat ini belum saya tanda tangani, karena persoalan ini belum ada penyelesaian,” ucap Andi. “Jadi tidak masalah jika pembangunannya di luar Junrejo, tapi kalau di Junrejo (pembangunannya_red) akan kami hentikan,” tambahnya.

Pentingnya penyelesaian permasalahan ini juga dirasakan oleh Hayyik. Ia berpendapat bahwa pembangunan kampus itu tidak boleh meminggirkan hak masyarakat, yang meliputi hak untuk sumber air, lingkungan, dan hak untuk kesejahteraan hidup. “Itu harus dipikirkan, jangan sampai dengan keberadaan kampus, masyarakat yang asli disingkirkan, yang ada nanti masyarakat-masyarakat pendatang,” ungkapnya.

Mereka Menyebutnya Pembangunan
Dalam buku “Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi,” Mansour Fakih menjelaskan pembangunan merupakan sebuah teori dan gagasan yang menjanjikan harapan baru untuk memecahkan berbagai masalah, seperti kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Salah satu motif yang melatarbelakangi sebuah pembanguanan adalah motif pemenuhan kebutuhan dasar. Motif pemenuhan kebutuhan dasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan partisipasi pengambilan keputusan.

Dalam hal ini, pembangunan UIN Kampus III termasuk dalam motif pemenuhan kebutuhan dasar, yang mana tujuan pembangunannya adalah untuk kemajuan pendidikan. Secara teoritis, seharusnya pemenuhan kebutuhan dasar mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap kehidupan mayarakat. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi tidak selalu demikian.

Hal ini bisa dilihat dalam kasus korupsi seperti yang terjadi dalam proses pembangunan Kampus III UIN. Menurut Mansour Fakih, ini bisa terjadi karena dalam pemenuhan dasar tidak memasukkan kriteria kebutuhan nonmaterial. Kriteria kebutuhan yang bersifat nonmaterial itu seperti hak asasi untuk kebebasan, keamanan, dan partisipasi demokratis.

Unsur kebutuhan nonmaterial yang tidak dimasukkan dalam kegiatan pengadaan lahan Kampus III adalah partisipasi demokratis. Di mana pihak UIN sebagai pembeli tanah tidak melakukan musyawarah langsung dengan warga sebagai pihak penjual tanah untuk menentukan harga tanah. Akibatnya, warga pemilik tanah tidak mengetahui jumlah uang yang seharusnya diterimanya. Ada juga warga yang tidak merasa menjual tanahnya, tapi dalam daftar nominatif pembayaran, tertera kalau tanahnya sudah dijual.

Lebih jauh, Mansour Fakih melihat pembangunan pada era globalisasi ini seolah-olah menjanjikan harapan kebaikan bagi umat manusia dan menjadi keharusan sejarah manusia di masa depan. Namun globalisasi juga melahirkan kecemasan bagi mereka yang memikirkan permasalahan seperti pemiskinan dan marginalisasi masyarakat, juga permasalahan keadilan sosial.

Rumah yang ditempati Rusminah dan Kalimah merupakan satu-satunya tanah yang mereka miliki. Mereka tentu akan termarginalisasi jika tanahnya digunakan untuk pembangunan Kampus III. Apalagi jika pihak UIN tidak bisa mengganti tanah milik keduanya.

Begitu juga dengan Marwoto yang tidak tahu-menahu soal hukum dan aturan yang benar untuk melakukan kegiatan pengadaan tanah Kampus III. Niat awal untuk membantu ekonomi keluarga malah berujung di jeruji penjara. Sisi lain dari pembangunan Kampus III UIN menunjukan dampak pembangunan yaitu marginalisasi dan ketidakadilan sosial.

Dia (bukan) Tokoh
Untuk meminta keterangan Marwoto, wartawan Inovasi perlu mendapat izin dari petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lowokwaru. Berbeda dengan Jamal dan Musleh yang bisa ditemui di kediamannya.

“Mau tanya tentang kasus korupsi UIN, Pak, yang di Junrejo,” ujar salah satu wartawan Inovasi saat bertamu ke rumah Musleh Herry, salah satu dosen UIN yang menjadi terdakwa kasus pengadaan lahan untuk pembangunan Kampus II UIN.

“Masalah itu saya ndak mau jawab, tolong tanyakan ke rektorat saja,” ujar Musleh sambil menatap serius tamunya.

“Mungkin sedikit saja, Pak,” ujar wartawan Inovasi.

“Saya tidak mau jawab, silakan tanya ke rektorat saja,” tegas Musleh dengan suara yang mulai meninggi. Sejenak kemudian wartawan Inovasi akhirnya berpamitan pulang karena tidak mendapat keterangan tentang kasus UIN dari terdakwa.

Hasil nihil juga didapat saat wartawan Inovasi ketika menemui Jamal, terdakwa yang telah ditetapkan sebagai tahanan kota pada PN Surabaya. Kediamannya pada malam 28 Oktober 2015 lalu tampak sepi. Si empunya rumah akhirnya membukakan pintu dan mempersilakan masuk.

“Saya sejak 2012 sudah ndak di UIN, jadi ndak berhak jawab. Sudah lupa sama dokumennya”, jelasnya saat ditanya keterlibatannya pada kasus UIN.

“Iya yang tahu ya bagian managerial, Pak Rektor sekarang atau Pak Imam,” tambahnya. Jawaban tersebut pun mengakhiri obrolan.

Jamal dan Musleh sempat ditetapkan sebagai tahanan kota sesuai putusan No. 118/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby. Status tersebut berlaku sejak tanggal 24 Januari 2014 hingga 6 Desember 2014. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 22 ayat 3 disebutkan bahwa jenis tahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa dan hanya wajib melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

Penuntut umum Kejari Kota Malang melalui surat tuntutannya tertanggal 27 Oktober 2014 telah menuntut PN Surabaya agar menjatuhi keduanya hukuman delapan tahun penjara. Hukuman tersebut ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 subsidiair tiga bulan kurungan.

Setelah melewati beberapa kali persidangan, putusan PN Surabaya yang berjumlah 239 halaman tersebut diakhiri dengan keputusan bahwa Musleh dan Jamal dijatuhi pidana penjara masing-masing lima tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Hukuman tersebut nantinya dikurangi masa tahanan kota yang telah mereka dijalani. Keduanya terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan primair. Namun para terdakwa tersebut akhirnya mengajukan banding.

Marwoto dan Nulhadi akhirnya mendekam di sel Lapas I Lowokwaru Malang. Marwoto sendiri telah menerima hukuman vonis 5 tahun penjara.

Awalnya, Marwoto menerima tawaran membantu pembebasan lahan untuk UIN. “Ya mikirnya nanti bisa bantu ekonomi warga kalau ada kampus di sini,” ujar Eko, kakak sulung perempuan Marwoto menirukan pendapat adiknya. Perempuan yang ditemui wartawan Inovasi di Desa Tlekung itu juga bercerita bahwa Marwoto tidak membuat rekening untuk pembayaran pembebasan lahan atas keinginannya sendiri.

Uang yang dibawa Marwoto, menurut Eko, tidak dipergunakan sama sekali kecuali untuk pembayaran tanah itu. “Dia itu ndak kepikiran mau ambil uangnya sedikitpun, wong ada saudara pinjam aja ndak dikasih,” tuturnya.

Eko merasa heran sendiri dengan kemauan adiknya membantu pihak UIN, padahal tidak dapat apa-apa. Saat mengambil uang dari ATM, Marwoto bersama Nulhadi, sekretaris desa Tlekung, menggunakan sepeda motor cicilan Marwoto dan ditaruh kantong plastik saja. “Yaudah tidak apa-apa, buktinya aman,” ujar Eko menirukan. “Masa gitu katanya,” tambahnya.

Keluarga Marwoto pun menyayangkan pihak UIN yang tidak mau mengakui kesalahannya dan malah mengorbankan Marwoto. Keluarga Marwoto bahkan beranggapan bahwa ia bukanlah korban, melainkan dikorbankan. Sebagai kampus Islam, menurut Eko, seharusnya pihak UIN mengakui saja. “Hati nuraninya itu lho di mana?” ujarnya lirih sambil menghela nafas.

Eko lalu mengisahkan dua orang anak Marwoto yang sempat menangis ketika bapak mereka ditahan. Putri sulung yang kini SMA dan adik laki-lakinya yang masih SD dinasihati agar tidak mendengar omongan orang yang menggunjing Marwoto. “Yang penting kalian fokus sekolah ya,” nasihat Eko pada kedua anak Marwoto yang kini tinggal di rumah sanak keluarga.

Beberapa hari kemudian, Eko pun mengajak wartawan Inovasi untuk menjenguk Marwoto di Lapas. “Ini Mar, anak UIN,” ujar Eko mengenalkan. Siang itu Marwoto terlihat sehat. Keriput wajah dan giginya sudah jarang, nampak berbeda dengan foto yang ditunjukkan Eko tempo hari. Rompi tahanan yang ia gunakan agak sedikit lusuh. “Nggih Alhamdulillah, masih sehat,” ujar Marwoto.

Lalu Marwoto bercerita bagaimana anak-anaknya sudah pandai mengaji. “Saya senang anak-anak kadang ke sini kalau libur, cerita kalau bisa ngaji,” ujarnya sambil tersenyum. Ia memang tidak bisa lagi melihat wajah kedua anaknya sesering dulu. Hukuman yang ia jalani sejak November 2014 membuat ia menitipkan anaknya pada kakak sulungnya.

Suasana jadi hening. Marwoto menatap sekeliling. Air matanya tidak jadi keluar. Matanya yang berkaca-kaca cepat ia usap. “Saya sudah nerima, Mas, dihukum kayak gini. ya biar Allah yang membalasnya,” ujarnya. Bunyi pemberitahuan bahwa jam besuk telah berakhir pun terdengar. Eko dan wartawan Inovasi berpamitan pulang. [Imam Abu Hanifah & Wahyu Agung Prasetya]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply