Panama Papers: Nakalnya Si Kaya, Taatnya Si Miskin

Kebobrokan terkuak. Mata dunia terbelalak. Itulah gambaran ketika Panama Papers mencuat ke hadapan publik sejak 4 April 2016 lalu. Terbongkarnya rahasia orang-orang super kaya itu seketika membuat persepsi masyarakat berubah.

Selebriti yang dulu tampak baik, seperti Lionel Messi, Aiswara Ray, dan Jackie Chan, sekarang terlihat seperti penjahat. Pemilik perusahaan, seperti Chairul Tanjung, Sandiaga Uno, bahkan Ciputra yang awalnya tampak baik, kini terlihat seperti penjahat pajak. Perusahaan yang dulu tampak kredibel dan profesional, sebut saja PT Astra International tbk. dan PT Ciputra, saat ini tampak sebagai perusahaan bermasalah dan tak profesional.

Dengan mencuatnya Panama Papers ini, tak hanya persepsi masyarakat yang dijungkirbalikkan 180 derajat. Namun, stigma terhadap orang tertentu juga semakin tajam. Orang yang dulu tampak sedikit bejat, seperti Bakrie, Rini Sumarno, dan Riza Chalid, saat ini bahkan sudah tampak nyata kejahatannya.

Terkait hal ini, mungkin kita sudah sepatutnya memberikan tepuk tangan dan pujian kepada Tempo. Tentu tidak mudah bagi pemimpin redaksinya untuk mengabarkan ke publik, bahwa salah satu investor mereka, yakni Ciputra, bahkan ikut terseret di pusaran Panama Papers.

Panama Papers tidak lain merupakan bocoran data tentang nama-nama perusahaan dan pihak yang diindikasikan kuat telah menyimpan uangnya di negara-negara minim pajak (Tax Heaven). Sikap ini tentu berhubungan dengan ketakutan untuk menunjukan kepada negaranya masing-masing bahwa mereka memiliki harta melimpah, dan nantinya pasti akan dikenai pajak yang melimpah pula.

Di Indonesia misalnya. Pajak yang dibebankan kepada warga negaranya terbilang tinggi. Jika seorang pengusaha memiliki penghasilan bersih 250 juta rupiah pertahun, maka ia akan dikenakan pajak senilai 62,5 juta rupiah atau setara dengan 25 persen total penghasilannya. Ini tentu bukan nominal yang sedikit, meskipun orang yang membayar pajak itu tergolong kaya.

Tapi, apapun alasannya, hal itu sudah menjadi aturan baku yang tertuang dalam undang-undang. Semua warga negara akan dikenai pajak. Tidak peduli dia miskin ataupun kaya. Baik si kaya maupun si miskin, harus taat pajak.

Bocornya Panama Papers ini seakan menunjukkan kepada publik bahwa telah terjadi ketimpangan dalam perlakuan pajak. Orang-orang super kaya sekelas Abu Rizal Bakrie, Chairul Tanjung, Ciputra, Riza Chalid, ataupun Sandiaga Uno yang namanya berada dalam Panama Papers diindikasi sedang menghindari pajak.

Ironi memang. Orang-orang super kaya menghindari pajak. Sementara, di luar sana banyak buruh, pekerja kantoran, guru, dan PNS yang penghasilannya tak seberapa justru masih berusaha taat pajak. Mereka membayar pajak lewat mekanisme penggajian di perusahaan atau lembaga tempat mereka bekerja.

Ketika membeli produk-produk yang dihasilkan perusahaan besar misalnya, orang-orang yang tergolong menengah ke bawah itu pun masih mau membayar pajak. Lantas bagaimana dengan orang-orang super kaya yang terlibat dalam Panama Papers itu? Nyatanya, mereka justru menghindari pajak, seolah-olah takut apabila kekayaan mereka berkurang lantaran membayar pajak.

Saya pikir, ini tak adil. Si miskin taat pajak, sedangkan si kaya nakal pajak. Si miskin uangnya dikeruk untuk membeli produk-produk si kaya, tapi si kaya enggan membayar pajak.

Tapi, sayangnya pemerintah terlalu santai menanggapi hal ini. Presiden kita seakan tak punya greget untuk mengusut skandal Panama Papers dan menuntut warga Indonesia yang terlibat di dalamnya. Pemerintah terkesan main aman, dengan ‘mendiamkan’ perusahaan-perusahaan dan orang kaya yang tercantum namanya dalam dokumen tersebut.

Yang lebih menyesakkan dada ialah tak ada gerakan massal untuk menuntut para pengusaha dan perusahaan yang terlibat Panama Papers. Padahal, di beberapa negara sudah terjadi gerakan massal menuntut pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam Panama Papers. Di negara lain, nyatanya gerakan semacam itu pun membuahkan hasil; Perdana Menteri Islandia mengundurkan diri karena namanya tercantum di Panama Papers.

Kita tentu berharap, para buruh dan mahasiswa pergerakan sedikit lebih peka, cerdas, serta idealis dalam gerakannya. Jangan hanya ketika dibayar nasi bungkus saja baru bergerak. Jangan hanya ketika dollar merangkak naik baru teriak-teriak di jalan. Padahal, kasus ini jelas melukai perasaan warga menengah bawah yang taat membayar pajak. Sekian. [Hendri Mahendra]


Editor : Luluk Khusnia


Hendri Mahendra
Cuma penulis amatir

One thought on “Panama Papers: Nakalnya Si Kaya, Taatnya Si Miskin

Leave a Reply