Papua dan Nasionalisme di Titik Nol

Andai saat ini saya bisa ke gedung DPR, saya akan marah-marah ke semua pejabat senayan itu. Saya akan memaki mereka, sambil melemparkan telur busuk ke wajah mereka masing-masing, jika itu tak melanggar hukum.

Kita patut jengkel dengan perilaku mereka yang terlalu fokus pada penjegalan calon independen di DKI. Kita patut muak dengan kerja mereka yang selalu sibuk ngurusi politik ketimbang ngurusi keutuhan NKRI. Kita patut kecewa, saat ini tak ada satu pun dari mereka yang berkomentar dan memberi solusi atas tuntunan warga papua yang meminta lepas dari NKRI.

Asal tahu saja, pada 15 Juni 2016 lalu, sekitar 7000 warga Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kembali meneriakkan tuntutan mereka: Meminta kasus HAM yang terjadi di Papua diselesaikan dengan melibatkan tim independen internasional, serta menuntut organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masuk ke Perkumpulan Negara Melanesia, agar masalah referendum Papua bisa dibahas ke PBB.

Aksi KNPB yang berlangsung di sejumlah titik di Kota Jayapura itu tak berjalan mulus. Sekitar 1000 orang anggotanya ditangkap oleh Polres Kabupaten Jayapura.

Pada saat yang sama, sejumlah mahasiswa asal papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berdemo di balai kota Malang. Tuntutan mereka hampir sama dengan KNPB: Menuntut diselesaikannya pelanggaran HAM yang terjadi, serta mendesak adanya referendum (menentukan nasib sendiri, lepas dari NKRI).

Bedanya, jika KNPB mengerahkan 7000 orang, AMP ini hanya mengerahkan puluhan orang mahasiswa. Tapi walaupun jumlah massa mereka tergolong sedikit, mahasiswa Papua itu berani menyuarakan apa yang mereka yakini. Di aksi tersebut mereka berani membawa bendera Operasi Papua Merdeka (OPM) dan membawa bendera Indonesia yang di beri tanda silang.

Aksi AMP ini pun tak berjalan mulus. Sebanyak  26 orang anggotanya ditangkap polisi kota Malang. Mereka ditangkap dengan tuduhan menghina bendera merah putih.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh KNPB dan mahasiswa Papua tak hanya sekali ini saja. Sepanjang tahun 2016 ini, saya mengamati lebih dari 4 kali mereka menuntut referendum. Bisa jadi aksi menuntut referendum sudah puluhan kali mereka suarakan. Namun, entah mengapa referendum Papua ini tak pernah jadi berita fenomenal di media-media nasional. Apa perlu media-media dilempari telur busuk juga?

Tuntutan referendum ini sebenarnya tak hanya datang dari KNPB dan mahasiswa papua di Aliansi Mahasiswa Papua. Jauh sebelum dua organisasi ini menuntut kemerdekaan Papua, organisasi Operasi Papua Merdeka (OPM) sudah meneriakkan referendum sejak Juli 1965.

Pada awal berdirinya, bisa dibilang gerakan OPM tak sebesar sekarang. Karena saat itu Papua sedang diperebutkan oleh Belanda dan Indonesia. Namun, menjelang Pepera (jajak pendapat rakyat Papua) tahun 1969, gerakan anti pada Indonesia makin besar, dikarenakan banyak pelanggaran HAM yang dilakukan angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada rakyat Papua.

Pada Oktober 1965 hingga penghujung 1965, bisa dikatakan gerakan represif dari ABRI sangat kuat. Karena masa masa itu ialah masa penumpasan PKI dan simpatisannya oleh ABRI. Di Papua sendiri, gerakan OPM berhasil ditumpas habis oleh ABRI pada tahun 1967.

Namun, pada Juli 197`1, OPM kembali bangkit dengan kekuatan baru. Salah satu pemimpinnya ialah Seth Jafet Rumkorem. Seth tadinya ialah rakyat Papua yang pro Indonesia. Karena ayahnya, Lukas Rumkorem ialah salah satu tentara Indonesia yang berjuang pada 1949. Namun ia memutuskan bergabung dengan OPM, karena banyak melihat ABRI melakukan pelanggaran HAM pada rakyat Papua.

Sikap OPM yang dilatarbelakangi atas kekejaman ABRI pada rakyat Papua ini juga dirasakan oleh KNPB dan AMP. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa latarbelakang demonstrasi dua organisasi ini ialah banyaknya pelanggaran HAM (pembakaran, pembalakan liar, pemenjaraan dan pembunuhan) yang terjadi di Papua dari tahun 1969 hingga 2016.

Nah, Bisa kita simpulkan, bahwa kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh ABRI adalah salah satu penyebab beberapa rakyat Papua menuntut merdeka dari Indonesia.

Memang, secara psikologis tak ada satu kelompok masyarakat pun yang tahan jika diinjak-injak terus menerus. Ketidakpuasan muncul dan kebencian akan membekas atas sikap represif. Sepertinya kondisi ini pula yang dialami warga Papua dari tahun 1965 sampai saat ini, sehingga gerakan-gerakan anti Indonesia yang menuntut referendum, mati dan tumbuh makin kuat.

Kondisi seperti ini tak hanya terjadi di Papua. Kondisi yang sama pernah dirasakan oleh rakyat Aceh. Dirampas haknya dan dibunuh penduduknya oleh ABRI adalah salah satu motif berdirinya organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Rakyat Aceh pun pernah meminta merdeka dari Indonesia lewat perlawanan GAM.

Nasionalisme di Titik Nol

Lalu apa yang dapat dilakukan? Pemerintah, DPR dan seluruh rakyat Indonesia tak bisa acuh dan cuek terhadap masalah ini. Karena bagaimanapun, Papua sudah banyak berjasa untuk Indonesia. Kekayaan alamnya berupa emas yang dikeruk PT Freeport Indonesia sudah banyak memberikan dampak pada ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terutama di tanah Jawa.

Lebih dari itu, Papua adalah bagian dari NKRI. Rakyat Papua adalah saudara setanah air kita. Rakyat Papua adalah saudara sepenanggungan kita. Mereka dan kita pernah sama sama merasakan pahitnya penjajahan Belanda.

Munculnya kelompok kelompok anti Indonesia di Papua adalah bukti bahwa nasionalisme sudah berada di titik nol. Tak ada lagi pancasila. Tak ada lagi bhinneka tunggal ika. Tak ada lagi ikatan kebangsaan yang mereka (OPM, KNPB dan AMP) rasakan ketika mereka melihat kita.

Mereka muak melihat rakyat Papua diperlakukan tak adil oleh Indonesia. Mereka benci dengan perilaku angkatan bersenjata RI, yang tak hentinya menginjak-injak saudara mereka di Papua. Mereka marah karena kasus pembunuhan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh angkatan bersenjata, tak ditangani serius oleh pemerintah Indonesia.

Kemuakan, kebencian dan kemarahan rakyat Papua yang diwakili oleh OPM, KNPB dan AMP ini tak bisa dipandang sebelah mata. Jika waktunya tiba, gerakan mereka akan makin besar dan meluas. Kita tak bisa menunggu sampai terjadi perang saudara seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2000 hingga 2005.

Harus ada gebrakan besar dari pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk itu.

Sebagai warga negara Indonesia yang peduli akan keberlangsungan NKRI, saya punya usul begini: reformasi ideologi TNI, gali ideologi pancasila, pindahkan sebagian administrasi dari ibu kota Jakarta ke Papua.

Reformasi Ideologi TNI-Polisi

Jangan percaya dengan slogan “NKRI harga mati” di markas TNI dan Polisi. Slogan itu sama sekali tak mereprentasikan apa yang sudah mereka lakukan pada Negeri ini. Justru mereka lah biang perpecahan NKRI di tubuh bangsa ini.

Operasi militer yang ditancapkan pemerintah di Papua dan Aceh terbukti membuat nasionalisme retak dan membuat NKRI hampir terpecah belah. Di Aceh, muncul GAM yang memberontak dan meminta merdeka dari Indonesia. Di Papua, muncul OPM dan KNPB yang menuntut penyelesaian kasus HAM Papua dan juga meminta merdeka dari Indonesia.

Lalu apa yang salah dengan TNI dan Polisi? Di Aceh, Human Rights Watch, melaporkan militer Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi militer tahun 2003. TNI disebut telah melakukan pembunuhan di luar hukum yang umum.

Tak hanya itu. Berdasarkan pengakuan seorang warga Aceh pada saya tahun 2004, TNI pernah memperkosa dan membunuh satu keluarga di Aceh. Menurutnya, ini salah satu penyebab rakyat Aceh geram dan membuat GAM makin besar.

Lain di Aceh lain pula di Papua. Di tanah cendrawasih ini, kekerasan dan pembunuhan lebih banyak dilakukan oleh Polisi. Pada tahun 2014, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat 102 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi di Papua.

Pada tahun 2015 kekerasan masih terjadi. Korban sipil maupun militer berjatuhan. Pertama, kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015. Kedua, kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015. Ketiga, kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015. Keempat, kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015. Terakhir, kasus penembakan hingga mati di Kabupaten Kepulauan Yapen yang menewaskan empat orang.

Kasus-kasus yang saya paparkan barusan, jadi kegetiran dan ironi tersendiri buat saya. Apa yang ada dibenak TNI dan ABRI sehingga begitu mudahnya mengangkat senjata dan membunuh rakyat sipil? Ideologi apa yang mereka yakini sehingga begitu mudah mengambil nyawa orang lain atas nama keamanan?

Untuk menjawab pertanyaan itu tak mudah. Tapi saya punya penjelasan yang cukup memadai mengapa TNI dan Polisi bersikap arogan dan mudah mengambil nyawa rakyat sipil.

Pada tahun 2011 saya pernah membaca sebuah buku di rumah Put Muinah (mantan anggota DPRD Blitar tahun 1960an), tapi lupa judulnya.

Buku tersebut menjelaskan ideologi angkatan bersenjata sebelum orde baru lahir, ialah bagai ikan tanpa air. Ikan tak akan bisa hidup tanpa air. Angkatan bersenjata juga begitu, mereka tak bisa hidup tanpa rakyat sipil. Angkatan bersenjata (baik TNI, dulu namanya ABRI, dan Polisi) tak bisa hidup tanpa sokongan pajak yang dibayarkan dari rakyat. Ini juga menjelaskan bahwa rakyatlah yang utama, kelompok yang harus dilindungi.

Namun, setelah orde baru lahir, ideologi angkatan bersenjata berubah. Sebelumnya “Bagai ikan tanpa air”, sekarang berubah jadi “The Man Behind of The Gun.” Manusia di belakang senapan atau pistol. Artinya, seorang pemegang senapan sedang menodongkan senapannya pada orang di depan moncong senapannya. Setiap saat jika ia mau, ia bisa memuntahkan peluru pada orang yang ada di depan senjatanya itu.

Jika diartikan lagi, The Man Behind of The Gun ialah orang yang berkuasa dan mampu melakukan tindak sewenang-wenang karena memiliki senapan. Nah, ideologi inilah yang sepertinya ada di kepala para angkatan bersenjata (TNI dan Polisi) kita saat ini.

Lalu bagaimana mereduksi sikap “The Behind of The Gun” yang ada di kepala TNI dan Polisi? Tak ada cara lain, kecuali merubah total pendidikan yang ada di institusi TNI dan Polisi.

Pemerintah harus bisa membuat suatu tata nilai dalam pendidikan TNI dan Polisi. Paling tidak, pemerintah bisa belajar dari ideologi angkatan bersenjata sebelum orde baru, yakni “Bagai Ikan tanpa air.” Ini penting, agar para pemegang senjata (TNI dan Polisi) dapat melihat rakyat sipil sebagai “bos” mereka, dan melindunginya dengan segala kemampuannya. Bukankah rakyat sipil yang menghidupi dan mencukupi kebutuhan TNI dan Polisi?

Jika ideologi para pemegang senjata ini bukan “The Man Behind of The Gun”, saya cukup yakin mereka tak akan mudah bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Aceh dan Papua.

Gali Ideologi Pancasila

Langkah kedua yang dapat dilakukan ialah menggali dengan serius ideologi pancasila. Kita bisa yakin, saat ini tak ada setitik pun nasionalisme yang ada di kelompok OPM dan KNPB. Bagaiamana ada nasionalisme? Lha wong mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh angkatan bersenjata.

Oleh karena itu, pemerintah harus merasa perlu menumbuhkan nasionalisme orang Papua lewat penggalian ideologi pancasila. Jika pemerintah serius menggali ideologi pancasila lewat pidato dan naskah Bung Karno, saya cukup yakin pemerintah punya pegangan untuk mendamaikan konflik-konflik yang ada, termasuk di Papua.

Karena, di pidato dan naskah Bung Karno kita bisa belajar arti mendalam dari nasionalisme. Dari sikap hidup Soekarno kita bisa belajar, bahwa Pancasila tak hanya sekadar pajangan. Pancasila adalah praktek nasionalisme yang sebenarnya.

Saya harap pemerintah mau dan mampu menggali ideologi Pancasila, agar penduduk negeri ini, termasuk penduduk Aceh dan Papua tak mudah berpaling dan menuntut kemerdekaan dari ibu pertiwi.

Jangan lagi berpegang pada ideologi pancasila buatan orde baru. Percaya sama saya! Sudah banyak keretakan nasionalisme akibat ajaran pancasila versi orde baru, termasuk melahirkan GAM dan OPM.

Pindahkan Sebagian Administrasi ke Papua

Menggali ideologi pancasila saja tak cukup. Pemerintah harus barengi juga dengan pembangunan besar-besaran di tanah Papua.

Caranya bagaimana? Pemerintah harus memindahkan sebagian administrasi kepemerintahan ke Papua. Pemerintah bisa memindahkan beberapa kantor pusat kementrian di Papua. Hal ini selain mampu menumbuhkan pembangunan, dapat pula berfungsi sebagai media untuk mengontrol dan bertindak cepat terhadap konflik-konflik yang terjadi di tanah Papua.

Selain itu, pemindahan sebagian administrasi kepemerintahan ke Papua dapat pula menjadi jalan bagi mobilisasi penduduk, dari wilayah yang padat ke wilayah yang cenderung lebih sepi.

Nah, semoga saja dengan cara merubah ideologi TNI-Polisi, menggali ideologi pancasila dan memindahkan sebagian administrasi kepemerintahan ke Papua, bisa jadi pelipur lara bagi rakyat Papua untuk bisa hidup aman, tentram dan sejahtera. Sehingga mereka tak mengingat-ingat lagi masalah referendum. Sekian.[]

Hendri Mahendra
Cuma penulis amatir

One thought on “Papua dan Nasionalisme di Titik Nol

  1. duhhhh… temen2 Papua pasti miris ngeliat nih tulisan. gak ada keberpihakan yg jelas, malah terkesan menyudutkan pihak yg rentan. logika sederhana bgt hanya di permukaan. Alasan penulis yang menggambarkan latar belakang OPM ngaco. Bicara hak ya hak. Mau merdeka dasarnya karena hak. Bukan sekedar karena banyak pelanggaran, itu goresan. Asal kritik pake kata-kata yg membabi-buta, substansi melenceng. ngasih solusi kok gak solutif? Jelas-jelas hak referendum yang diperjuangkan, malah disuruh redam konfliknya. bikin kesel bacanya!

Leave a Reply