Pasar Terpadu Dinoyo dan Nomor Lapak Ganda

Senin (1/5) siang, kondisi Pasar Merjosari sudah dalam kondisi setengah kosong. Hampir seluruh dari lapak yang ada sudah dirubuhkan dan sebagian besar pedagang yang berjualan di area Pasar Merjosari sudah mulai mengemasi dagangan sekaligus menutup lapak mereka. Terdapat juga pedagang yang masih memilih untuk menetap di Pasar Merjosari. Salah satu penyebab dari kukuhnya pedagang untuk tetap menetap dan berjualan di sana, karena adanya isu lapak Pasar Terpadu Dinoyo (PTD) dengan nomor kepemilikan ganda yang sampai saat ini masih belum jelas.

Syamsudin, salah seorang pedagang kelapa dengan nomor lapak 18 ini mengutarakan bahwa lapak yang ada di PTD tidak sesuai dengan apa yang tertera di Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor pemerintah kota Malang: 050/558/35.73.112/2010 dan Nomor PT. Citra Gading Asritama: 352/CGA.SBY/IX/2010. “Untuk lapak yang di PTD itu, banyak banget lapak dengan kepemilikan ganda, jadi untuk menghindari bentrokan antar pedagang makanya kita pilih menetap dan menunggu supaya masalah yang disana beres dulu,” ujarnya. Syamsudin menambahkan, alasan pedagang untuk tetap menetap di Pasar Merjosari juga karena PTD yang dibangun belum mengantongi sertifikat Analisa Dampak Lalu Lintas (AMDALALIN). Menurutnya, hal itu terjadi dikarenakan pembangunan PTD melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 4b tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan danToko Modern. Pasal tersebut berbunyi “Memperhatikan jarak antara pasar Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya”.

Kan di PP udah jelas, disitu tertulis kalau area pasar gak boleh berdekat dekat sama pasar modern. Nah, gimana sertifikat AMDALALIN bisa turun kalau peraturan sendiri aja dilanggar?” ujar Syamsudin sembari membersihkan lapaknya.

Menanggapi hal tersebut, Jufri Naz selaku Direktur Operasional PTD menjelaskan bahwa ia menjamin tidak ada lapak dengan nomor ganda. “Kami sudah berulang kali melakukan kroscek dan hasilnya kami tidakmenemukan satu kios pun dengan nomor kepemilikan ganda. Silahkan dibuktikan dan jika memang ada lapak dengan nomer kepemilikan ganda, saya selaku direktur operasional akan bertanggungjawab,” ungkapnya. Menurutnya, pedagang sendiri tidak bisa membuktikan tuduhan atas isu tersebut. “Itu hanya akal-akalan pedagang saja,”  imbuhnya.

Untuk permasalahan sertifikat AMDALALIN, Jufri hanya menjawab, “Semua bisa dipertanyakan ke Pemerintahan Kota bagian Dinas Perkerja Umum selaku yang mengeluarkan regulasi dan yang lebih berhak untuk menilai standar kelayakan”.

Terkait PP Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 4b, Jufri berpendapat bahwa isi dari pasal yang dimaksud oleh pedagang perlu dikaji terlebih dahulu, tentang pasar modern seperti apa dan pasar tradisional seperti apa. “Sepengetahuan saya yang dimaksud dengan pasar modern adalah sejenis Hypermart,” ujarnya.

Jufri menambahkan bahwa ia tidak mengetahui secara detail tentang relokasi Pasar Merjosari yang kini dipindahkan ke PTD, karena baru bergabung dengan proyek relokasi Pasar Merjosari, Sehingga, ia juga tidak mengetahui kesepakatan apa yang dibuat oleh Pemerintah Kota dengan investor awal. “PTD ini adalah milik Pemerintah Kota, bukan milik swasta. Kita hanya membangun dan diberi hak kelola sampai sekian tahun dan habis itu dikembalikan lagi ke Pemerintah Kota,” ungkapnya.

Menanggapi adanya pedagang yang tidak mau berpindah dari Pasar Merjosari ke PTD, Jufri mengatakan bahwa pihaknya tidak memaksa pedagang untuk masuk ke PTD. “Jika ada pedagang yang tidak mau masuk kesini dengan segala alasan yang mereka buat, silahkan. Kami tidak memaksa, makanya selama kurun waktu yang cukup lama kami menunggu dan tidak ada respon dan gerak dari pedagang, kami menganggap bahwa mereka (pedagang_Red) memang tidak berniat untuk masuk pasar,” pungkasnya. [Muhamad Fajar Riyandanu]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply