Pasca Pandemi Usai, Perlukah UIN Malang melakukan Reformasi Pendidikan?

Indonesia masih mengalami kegamangan dalam menghadapi pandemi Corona Virus Desease 19 atau yang kerap diistilahkan Covid-19. Masih banyak kebijakan yang tumpang-tindih dalam penanganan pandemi. Tak terkecuali dalam bidang pendidikan.

Dilansir dari laman Kementrian Keuangan (Kemenkeu), sejak diketahui bahwa virus SARS-coV-2 telah memasuki Indonesia pada Maret 2020 lalu, pemerintah segera melakukan upaya rekontruksi anggaran negara agar difokuskan pada anggaran negara. Diantaranya diprioritaskan untuk: menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis; memastikan perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan; dan perlindungan terhadap dunia usaha.

Namun upaya rekontruksi anggaran dan prioritasnya tidak kemudian menaungi nasib Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan mahasiswanya ditengah pandemi. Sahiron selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor UIN Sunan Kalijaga mengungkapkan dalam forum diskusi Tadarrus Sunan Ampel; PTKIN: Perlukah Reformasi Pendidikan dalam Menghadapi Pandemi Covid 19, Sabtu 09 Mei 2020 pukul 20.00-22.00 WIB via Zoom – yang dihadiri oleh PMII Sunan Ampel, Sahiron Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga dan Abdul Haris Al-Muhasiby Rektor UIN Malang – bahwa pada dasarnya universitas memerlukan 20-30 % dana anggaran dan 70% dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dengan jumlah BOPTN kurang lebih sebesar 700 miliar rupiah.

Adapun penggunaan BOPTN itu berfungsi sebagai cover dari biaya operasional kampus selama satu semester, karena memang pembiayaan dari masyarakat saja tidak cukup – termasuk didalamnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari mahasiswa -. Misal, dalam kasus UIN Sunan Kalijaga, dengan jumlah mahasiswa sebesar 18.000 seharusnya UIN Sunan Kalijaga mendapatkan BOPTN sebesar 750 miliar yang berfungsi sebagai cover dari pembiayaan operasional kampus nantinya. Namun karena pandemi, UIN Sunan Kalijaga akhirnya hanya mendapatkan BOPTN kurang lebih sebesar 3O miliar saja sebab ada refocusing dana anggaran dari Kemenkeu terhadap alokasi dana anggaran untuk menangani pandemi.

Sahiron kembali menjelaskan, bahwa pihak kampus saat ini melakukan upaya mencari jalan keluar agar kegiatan kampus tetap berjalan. Karena bagaimanapun pendidikan adalah bagian dari amanat cita-cita bangsa, “pendidikan ialah hak segala bangsa, maka dari itu kami sedang mengupayakan agar cita-cita ini terus tersampaikan pada mahasiswa.” Ujarnya.

Melalui kompleksitas keuangan yang terjadi inilah Jejen Musfah, selaku pegiat pemerhati kebijakan perguruan tinggi mencoba mengusulkan agar skema itu diperbarui jika memang dari segi ekonomi PTKIN mengalami kompleksitas sirkulasi keuangan operasional dan anggaran. Adapun pertimbangan yang perlu dilakukan adalah: nasib ekonomi mahasiwa ditengah tingginya data PHK, penundaan pembayaran UKT, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan dasar perubahan itu. Karena menurut Jejen ia sepakat bahwa ditengah pandemi dan kebijakan yang diterapkannya pemerintah tidak seharusnya abai pada sektor pendidikan begitupun PTKIN, jika memang pemerintah tidak sanggup mengulurkan tangannya pada PTKIN, agaknya perlu bagi PTKIN melakukan inovasi-inovasi lain pada kebijakan lanjutan sebagai upaya menghadapi pandemi ini.

Sementara ini, Sahiron menjelaskan bahwa upaya yang memang dapat dilakukan adalah diantaranya: gerakan sosial antara Mahasiswa, civitas akademika, dan seluruh elemen pendidikan yang berada di PTKIN, ataupun melalui inovasi-inovasi lainnya. Sedangkan, untuk penundaan pembayaran UKT akan dipertimbangkan lebih lanjut bila memang ada jalan keluar melalui itu. Dan ia menjelaskan kembali, bahwa pengharapan PTKIN terhadap negara sangatlah sulit, karena memang pertimbangan PTKIN itu akan menyulitkan negara.

Tidak berhenti pada aspek ekonomi, di sektor pendidikan pun ikut terseret. Misalnya, pada forum yang sama. Jejen dan Sahiron berdiskusi mengenai nasib mahasiswa semester atas yang sedang menjalankan skripsi. Secara garis besar keduanya mempertimbangkan perlukah percepatan kelulusan; atau perlukah skripsi diubah menjadi tugas lain yang dianggap dapat menunjang keilmuan mahasiswa; atau perlukah mahasiswa tetap menjalankan skripsinya namun dilakukan melalui riset studi pustaka atau melalui riset-riset yang paling mudah untuk dilakukan. Kendati demikian, keduanya mencoba untuk menjangkau aspek yang lebih jauh yaitu efektifkah keilmuan mahasiswa tatkala sistem daring diberlakukan.

Namun, penulis berpendapat bahwa forum itu tidaklah lebih membahas hanya sebagian dari kompleksitas masalah yang terjadi di ranah pendidikan. Permukaan yang terlihat hanya sebagian kecil dari masalah besar yang terjadi pada pendidikan di Indonesia terutama di UIN Malang.

Pendidikan dan Neoliberalisme

Neoliberalisme adalah paham filsafat ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam penataan kegiatan ekonomi. Gagasan iti dari pandangan ekonomi-politi neoliberal adalah argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika dan hanya jika lalu-lintas barang, jasa, dan modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun.

Menurut Prof. Dr. Sri Edi Swarsono dikutip dari buku Liberalisme Pendidikan, neoliberalisme adalah wujud baru dari liberalisme sebagaimana neokapitalisme adalah wujud dari kapitalisme. Artinya, jika liberalisme adalah paham tentang ekonomi-politik pasar bebas yang hanya menyentuh pada sektor ekonomi maka neoliberalisme adalah paham pasar yang paling bebas dan menyentuh segala aspek sosial termasuk didalamnya pendidikan.

Masuknya neoliberalisme dalam pendidikan atau terjadinya neoliberalisasi dalam pendidikan adalah bermula ketika World Trade Organitation (WTO) atau kongsi dagang international yang pada 1 Januari 1995 lalu diresmikan dalam dokumen General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional.

Masih dalam buku Liberalisme Pendidikan dijelaskan bahwa adanya peran besar WTO dalam bidang tersebut telah menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan. Karena pada dasarnya prinsip dasar dan pertauran dari WTO adalah perdagangan besar. Maka ketika lembaga pendidikan berusaha untuk membentuk kualitas murid yang terdidik kemungkinan besar tidak akan sanggup berdiri tegak sebab derasnya arus besar yang hadir di tengah pasar akan membuat Lembaga Pendidikan kehilangan potensi anak didiknya.

Praktik liberalisasi pendidikan di UIN Malang

  • Akreditasi dan Mutu Individu

Kurang lebih tiga tahun lamanya UIN Malang menyabet gelar akreditasi “A” yang menjadi tanda bahwa kualitas integritas mahasiswa UIN Malang dapat diwakilkan oleh gelar akreditasi yang bercokol dikampus. Namun jika kita coba menilik lebih jeli, akreditasi “A” hanyalah bagian dari hitam di atas kertas putih sertifikasi. Pasalnya, seharusnya standar minimum perguruan tinggi dengan akreditasi “A” adalah memiliki kompetensi dalam manajemen administratif.

Akreditasi “A“ yang didapatkan ternyata tidak berbanding lurus dengan indeks pembangunan mahasiswa yang belajar di UIN Malang. Dalam manajemen administrasi kampus, ada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang memiliki tugas pokok: mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik (semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademi) di UIN Maliki Malang.

Sesuai dengan sambutan ketua LPM Dr. Ha. Muhtadi Ridwan dalam beranda laman web LPM UIN Malang menjelaskan bahwa LPM merupakan badan internal UIN Maliki Malang yang berfungsi membangun sistem penjaminan mutu akademik pada setiap level. Mulai dari level pengelola universitas, rektorat, biro, bagian dan sub bagian administrasi, lembaga & pusat (pelaksana teknis), pascasarjana, pengelola fakultas (dekanat), jurusan/program studi, laboratorium, studio, bengkel, bagian dan sub bagian administrasi.

Peran LPM dalam segala aspek sangatlah besar, terbukti sebagaimana fungsinya ia menjalar sampai ke sub bagian administrasi. Namun sayangnya, saat ini mahasiswa tidak dituntut agar mengetahui bagaimana lingkungannya dapat mendukung potensi yang ia miliki. Pasalnya, dalam laman web LPM itu sendiri sama sekali tidak tercantum data, informasi, infografik maupun sifat pendataan lainnya yang seharusnya adalah bagian dari kewajiban lembaga terkait memberikan pemahaman terhadap mahasiswa.

Maka dengan demikian, kompleksitas daripada input dan output mahasiswa tidak terukur apakah memang mahasiswa memiliki kompetensi untuk menghadapi upaya dunia lanjutan setelah ia menuntaskan studinya di perguruan tinggi.

Padahal dengan adanya legalitas akreditasi “A” UIN Malang sangat mungkin memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan potensi Mahasiswanya secara sungguh-sungguh. Sebab melalui legalitasnya pemerintah akan memandang penuh bahwa memang potensi yang dimiliki benar-benar besar adanya.

  • World Class University (WCU)

Dilansir dari Laman Web UIN Malang dalam tulisan H.M Zainuddin yang berjudul UIN Malang Menuju World Class University dijelaskan bahwa berdasar road map (2005-2030), tahun 2011-2020 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memasuki tahap regional recognition and reputation. Tahap ini dimulai dengan program-program akademik yang bereputasi dan memilki pengakuan di Negara-negara ASEAN.

Hal ini ditujukan setelah Suryadharma Ali, selaku Menteri Agama Indonesia periode 2009-2014 menunjuk dua PTKIN yaitu UIN Malang dan UIN Jakarta sebagai dua pionir PTKIN yang memiliki basis Islam agar dapat bersaing di kancah internasional.

Zainuddin kembali menuturkan bahwa pendidikan tinggi Islam saat ini harus mampu menjawab dua persoalan penting: globalisasi dan kompetisi. Bahwa globalisasi merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dan dalam kondisi seperti ini terjadi kehidupan yang sangat kompetitif. Jika tidak mampu berkompetisi maka akan tertinggal dengan sendirinya. Oleh sebab itu penguasaan IPTEK mutlak diperlukan. Di sisi lain, kemajuan IPTEK itu sendiri jika tidak diimbangi oleh kekuatan iman dan moral, akan membawa madharat besar bagi kehidupan di muka bumi ini. Kehadiran pendidikan tinggi islam dalam kancah world class di sini kemudian menjadi penting dan berarti bagi membawa kemajuan dunia dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etisnya

Secara garis besar urgensi daripada dihadirkannya konsep WCU tersebut demi partisipasi dalam kompetisi global di era globalisasi, hanya saja itu adalah kebijakan yang sangat rentan akan liberalisasi.

Thomson Reuters mempertimbangkan reputasi lembaga di kalangan akademisi, rasio staf, jumlah mahasiswa dan dana penelitian yang berasal dari industri. Proporsi terbesar dari ranking universitas ketiga berasal dari seberapa sering perguruan tinggi tersebut memiliki penelitian yang dikutip oleh akademisi luar. Maka setidaknya untuk mencapai world class university perlulah kampus berupaya untuk mengalami seleksi tahap standar Nasional terlebih dahulu.

Selain melalui standarisasi lembaga pendidikan skala nasional, untuk menjadi sekolah bertaraf internasional juga dapat melalui sekolah yang sudah mendapati sertifikat ISO 9001:2000 (organisasi internasional untuk standarisasi). Jalur inilah yang kemudian dilakukan oleh UIN Malang yang kemudian melahirkan sertifikat ISO-nya pada tahun 2015 lalu, sebagaimana dilansir dari blog LPM UIN Malang.

Masih dalam buku Liberalisme Pendidikan dijelaskan bahwa ISO adalah kata lain dari korporitasi pendidikan. Hal ini dibuktikan bagaimana ISO kemudian merencanakan dan mengembangkan proses-proses yang diperlukan sebagai pendukung dari sumber data, realisasi produk dan pengukuran. Dengan kata lain peran mahasiswa dalam ISO ini adalah sebagai realisasi produk. Jadi yang berjalan dengan ISO di sekolah dan institusi pendidikan lain adalah logika industri, bukan dunia pendidikan. Adapun terminologi yang berkaitan erat dengan pendukung upaya itu adalah seperti: sumber daya; pelanggan; kepuasan pelanggan; produksi; pemasukan dan pengeluaran; penyedian jasa dan lain-lain.

Kembali ke Khittah Pendidikan Bangsa

Paparan skema-skema diatas hanyalah sebagian kecil dari praktik liberalisasi pendidikan yang terjadi di UIN Malang. Setidaknya itu dapat menjadi gambaran dasar bagaimana kemudian UIN Malang sebagai institusi keagamaan menjadi lembaga bisnis keagamaan.

Selanjutnya setelah mengetahui bagaimana skema itu terjadi, alangkah baiknya apabila UIN Malang bersedia membuka luas ruang diskusi ataupun ruang gerak mahasiswa sebagaimana yang dicita-citakan oleh UUD 1945 atau dengan kata lain perlulah agaknya bagi UIN Malang mengembalikan arah strategi pembangunan nasional sebagaimana dahulu pasca kolonialisme berakhir di rancang.

Ki Hajar Dewantara, tokoh nasional yang memiliki gelar “Bapak Pendidikan Nasional Indonesia” yang kemudian konsep pendidikannya yang ia kemukakan menjadi landasan penting bagi kehadiran pendidikan di Indonesia.

Dikutip dari jurnal Syekh Nurjati yang berjudul Konsep Pendidikan Islam Menurut Ki Hajar Dewantara dijelaskan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan bathin), pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, segala alat, usaha, dan cara pendidik harus sesuai dengan kodratnya keadaan yang tersimpan dalam adat istiadat setiap rakyat.

Pendidikan hanya merupakan sebuah tuntunan, dimana pertumbuhan hidup anak tidak ditentukan oleh kehendak pendidik. Ki Hajar Dewantara menyarankan agar pendidik hanya menuntun pertumbuhan dan hidupnya agar dapat bertambah baik budi pekertinya. Ki Hajar Dewantara (2013: 42-43) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat.

Maka perlulah kiranya UIN Malang sebagai universitas berbasis islam sekaligus merangkap sebagai Institusi yang bertanggungjawab terhadap pembentukan pribadi bangsa mengkaji ulang atau melakukan evaluasi. Jika bahan kajian ulangnya adalah konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang didalamnya tertuang nilai islam pula, agaknya UIN Malang sudah jauh keluar dari tracking konsep itu.  Sehingga terjebak pada industrialisasi, liberilasasi, komersialisasi dan globalisasi – agaknya keempat terminologi itu cocok karena mencakup segala aspek yang terjadi di UIN Malang – .

Konsekuensi Logis Evaluasi

Pandemi inilah momentum terbaik bagi UIN Malang agar dapat melakukan evaluasi besar-besaran dengan problematika dasar tumpang-tindih kebijakan yang telah terjadi ditengah pandemi ini. Misalnya, UIN Malang selaku institusi pendidikan perlulah memperjelas konsep pendidikannya agar mahasiswa tahu skema mulai dari masuk ke – UIN Malang-dan keluar ke – tanda tanya bagi UIN Malang. Karena pada dasarnya, UIN Malang sebagai institusi pendidikan ilmiah dan akademis perlu menggunakan sifat-sifat ke-tridharmaan-nya yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian.

Konsekuensi logis apabila evaluasi besar-besaran itu tidak dilakukan, maka mahasiswa akan banyak yang kehilangan arah. Penulis memang belum melakukan riset, namun sebagai acuan data pada laman web setidaknya UIN Malang dalam mengelola mahasiswanya belum terbilang maksimal. Pasalnya, dalam upaya pelacakan alumni atau tracer study di UIN Malang hanya dapat mengetahui data-data alumni yang memang sudah memilki suksesi dalam kancah politik, media, dan hal lainnya yang sifatnya sering berada di permukaan masyarakat. Misalnya, Muhaddjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia periode 2016-2019 setelah kemudian dilanjutkan oleh Nadiem Makarim. Namun, jika kita mencoba untuk menalarnya, apakah Muhadjir Effendy salah seorang alumni penting yang tercantum dalam laman web UIN Malang sama suksesnya dengan kawan seangkatannya – pada saat itu tahun 1978 -. Artinya dalam pelaksaaan evaluasi ini perlulah agaknya UIN Malang memaksimalkan tracing alumni dengan baik.

Pada kasus serupa misalnya, dilansir dari laman web pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tercantum bahwa UIN Malang pada tahun 2019-2020 memiliki jumlah mahasiswa sebesar 18.662 dengan jumlah dosen tetap sebesar 579 dan dengan jumlah rasio rata-rata antara dosen dan Mahasiswa adalah 1 : 32.2. Gambaran data inilah yang kemudian dapat menjadi logika perlunya evaluasi bagi UIN Malang ingin dibuat seperti apa jumlah mahasiswa terdata dan dosen terdata dengan rasio terdata. Tolak ukur apa yang kemudian menjadi acuan UIN Malang menganggap bahwa output dari UIN Malang itu berhasil.

Universitas Indonesia (UI) adalah salah satu universitas yang cukup terbilang maksimal dalam melacak jejak alumninya, karena itulah yang kemudian diacu bagi universitas apakah output alumninya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada laman web alumni UI, biasanya pelacakan jejak alumni sudah dulu direncanakan dengan baik dengan skema metode yang juga dijelaskan detail di dalamnya.

Urgensi dari pada tracing alumni bagi UIN Malang ini sendiri adalah sebagai titik acu bagi pihak UIN Malang agar kemudian lembaga tau bahwa ada tolak ukur mahasiswa dapat dianggap sukses. Sehingga ketika menerapkan kebijakan tidak lagi tumpang-tindih tanpa arah. Maka penulis berharap agar UIN Malang melakukan evaluasi dengan sebaik-baiknya.

Karena jika ini tidak dilakukan, UIN Malang akan terus berputar-putar pada arah yang sama. Misalnya, kasus demonstrasi tuntutan UKT yang tiap semester seringkali terjadi namun tidak ada tanggapan dan tindak tegas. Itu hanya salah satu gambaran besar bahwa UIN Malang seringkali lalai dalam urusan evaluasi. Seharusnya, sebagai PTKIN yang sudah berakreditsasi “A” kasus penuntutan UKT tidak lagi terjadi atau dalam kata lain seharusnya problem UKT sudah dapat tuntas sejak terjadinya awal demonstrasi. Atau bilamana demonstrasi terus terjadi pun tidak lagi berkutat pada persoalan UKT. Barangkali jika memang UIN Malang sudah menuntaskan hal-hal remeh yang dibuat lalai seperti UKT, mahasiswa akan melakukan demonstrasi dengan tuntutan lain misalnya “Mahasiswa Tuntut Agar UIN Malang Meningkatkan Jumlah Buku dan Jurnal di Perpustakaan”.

Pada akhir kata, penulis hanya ingin mencoba agar UIN Malang coba mengkaji ulang perihal komerisalisasi pendidikan yang terjadi. Penulis berpendapat bahwa kasus semacam jual beli legalitas, label akreditasi, legitimasi WCU dan lain-lain perlu disudahi. Karena pasca pandemi tantangan PTKIN akan lebih berat mengingat kondisi dunia yang terkena dampak, bukan hanya Indonesia. []

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close
LOKER ISU REDAKSI
merupakan wadah yang disediakan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan masyarakat umum yang ingin menyalurkan isu untuk diangkat menjadi berita.
Klik di sini
MARI BERKONTRIBUSI
kami menerima karya dari kalian yang ingin menyuarakan gagasannya melalui tulisan
Klik di sini
Previous
Next