Pembubaran Paksa Aksi Bentuk Kegagalan Demokrasi

Massa aksi yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) memperingati New York Agreement pada Kamis pagi (15/8). Peringatan New York Agreement dilakukan dengan longmarch dari stadion Gajayana menuju Balai Kota Malang. Namun baru sampai di perempatan BCA Jalan Kahuripan, massa aksi yang berjulah 43 orang dihadang dan dibubarkan paksa oleh ormas dan aparat keamanan karena diduga aksi yang dilakukan tidak berizin. pembubaran paksa tersebut mengakibatkan 19 massa aksi mengalami luka berat dan ringan.

Mikael Jeksen Siafu, selaku korlap, menyangkal perihal aksi yang dilakukannya tidak berizin, “Kami sudah kasih surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian, tapi ditolak,” ucapnya. Jeksen pun menambahkan, bentuk represi terhadap massa aksi juga terjadi di ranah administrasif, “Bahkan dua teman kami yang ngantar surat itu dipukul di Polres,” tambahnya.

Di Indonesia, menyampaikan pendapat di muka umum tertulis dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 2 ayat 1, “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, barbangsa, dan bernegara.”

Menanggapi surat yang ditolak oleh pihak kepolisian, Asfuri, selaku Kapolres Malang Kota membenarkan pihaknya tidak memberi izin terhadap aksi tersebut. “Kita tidak ijinkan, karena sudah melanggar hukum dan termasuk mengganggu persatuan dan kesatuan, disaat itu dilangggar maka kita harus lakukan tindakan,” ujarnya.

Tahu aksinya tidak diizinkan, Jeksen dan massa aksi tetap menjalankan aksi tersebut. “Kami hanya ingin melakukan aksi damai, hanya ingin menyampaikan aspirasi, dan ini bukan sekali-dua kali kami direpresi,” keluh Jeksen.

In’amul Mushoffa, Direktur Intrans Institute berpendapat, secara hukum proses integrasi Papua ke dalam Indonesia memang penuh kecacatan, “Temen-temen Papua berusaha mengungkapkan kebenaran itu dengan cara yang dilindungi oleh HAM, dalam hal ini hak sipil politik (hak menyampaikan pendapat di muka umum dan berekspresi). Kalau merepresi orang yang menggunakan hak asasinya, itu justru yang menentang konstitusi kita sendiri yang sebagian besar mengatur soal HAM,” jelas In’am.

Masih menurut In’am, kekhawatiran kedaulatan indonesia terpecah karena aksi mahasiswa Papua adalah sesat pikir, “Indonesia akan tetap berdaultan atas wilayahnya sendiri, yang diambil konsensus yang atasnya secara sah, ” tambahnya.[]

Riyandanu
Seorang remaja laki-laki yang diberkahi sedikit kalori

Leave a Reply