Penanganan Alumni Lelet

Salah satu kebijakan Fakultas Ekonomi pada wisuda semester ganjil (10/5) lalu ialah menukarkan Kartu Tanda Alumni (KTA), sebagai prasyarat pengambilan fasilitas wisuda dan yudisium. Keputusan ini dapat dilihat dari edaran yang tertempel di etalase fakultas saat itu. KTA sendiri dikeluarkan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi (Ikafe). Saat itu, mahasiswa calon wisudawan diwajibkan membayar seratus ribu rupiah untuk mendapat fasilitas, antara lain; KTA, vandel, serta gantungan kunci.

Keputusan itu, menjadi keluhan bagi wisudawan Fakultas Ekonomi. Fatih Badruf misalnya, menurut Fatih fasilitas tahun ini memang lebih banyak dari tahun kemarin yang hanya mendapatkan jaket saja, tapi dia tetap mengeluhkan harga itu “Kalau tak hitung-hitung maksimal lima puluh ribu saja sudah cukup,” Ujarnya.

Berbeda dengan fakultas Ekonomi, fakultas Humaniora tidak memberlakukan kebijakan seperti ini. Ikatan Alumni Fakultas Humaniora (Ikafahuma) pada wisuda kemarin tidak membuat kebijakan yang mewajibkan bagi calon wisudawan fakultas Humaniora untuk memiliki KTA, terlebih dengan melakukan pemungutan dana dari calon wisudawan “Kebijakan tahun ini tidak memberlakukan itu,” ujar Ahmad Makki Hasan sebagai ketua Ikafahuma. Dia menjelaskan bahwa untuk saat ini, KTA masih tidak diberlakukan, karena menurutnya KTA masih hanya sebatas formalitas saja, sedang pihaknya lebih mengupayakan kepada fungsi KTA itu sendiri.

Penyebab perbedaan kebijakan ini, tak lain karena tidak adanya organisasi pusat yang menangani alumni. Hal ini diamini oleh Muhtadi Ridwan selaku Penjamin Mutu Kampus. Menurutnya, tidak adanya komando yang membawahi organisasi setiap fakultas, membuat organisasi alumni Fakultas mengeluarkan kebijakan yang berbeda-beda “Karena Universitas tidak ada program yang mengomando fakultas, sehingga fakultas membuat inisiatif sendiri,” ujar Muhtadi.

Muhtadi menjelaskan bahwa organisasi alumni harus segera ditangani secara serius, karena jelas sekali urgensinya. Dari organisasi inilah dapat diketahui ukuran keberhasilan suatu lembaga: daya serap perusahaan atau stake holder terhadap alumni, bekerja sesuai bidangnya, serta peran alumni atau kontribusi terhadap kemajuan suatu perusahaan atau masyarakat. “Harus ada program untuk menangani alumni,” Ujarnya dengan serius.

Tak hanya itu, jika melihat pada evaluasi instrument penilaian pada lembaga audit sebelumnya, semisal International Organization for Standardization (ISO) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), keduanya selalu menanyakan data alumni. Maka dari itu, sangat dibutuhkan dokumen feedback dan database yang mencatat alumni, sehingga dapat melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk mengisi ISO dan BAN-PT. Terlebih saat ini Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, digadang-gadang akan menuju internasional atau World Class University (WCU), tentunya penanganan serius organisasi alumni sangat mendesak “Beberapakali saya mencoba mengisi instrument data-data yang diperlukan untuk ISO dan BAN-PT, apalagi jika nanti ngomong internasional” Keluh Muhtadi.

Muhtadi mencontohkan kaitan data alumni pada penanganan BAN-PT. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diisi, seperti: pelaksanaan studi pelacakan hasil evaluasi lima tahun terakhir, serta tidak lanjut dari evaluasi terhadap peningkatan mutu lulusan, himpunan alumni serta programnya, lalu kebijakan institusi terkait dengan studi pelacakan, baik dari lulusan maupun dari pengguna lulusan. Oleh karena itu, untuk mengisi hal semacam ini maka sangat diperlukan keberadaan organisasi alumni.

Senada dengan itu, Zaim Mukaffi selaku ketua Ikafe mengatakan, bahwa salah satu bentuk dukungannya terhadap fakultas ialah dengan membantu kelengkapan pada pengisian BAN-PT. Khususnya pada point alumni, yang nilainya mencapai 16 poin “Kalau kehilangan 16 poin, sudah tidak mungkin dapat nilai A,” ujar salah satu dosen di fakultas Ekonomi itu.

Sama halnya menurut Makki, salah satu fungsi Ikafahuma ialah sebagai pengembangan akademik serta pemberdayaan alumni. Dalam pengembangan akademik, mencakup kebutuhan akreditasi dan pengembangan fakultas, tentunya karena Ikafahuma merupakan organisasi under bow fakultas Humaniora, “Mau tak mau kita under bow fakutas, jadi fakultas butuh apa kita menyiapkan,” Ujar salah satu dosen di fakultas Humaniora itu.

Oleh karena itulah sangat disayangkan jika di tingkatan kampus sendiri tidak memiliki organisasi yang menangani alumni, mengingat keurgensian organisasi ini sangat diperlukan. Tak hanya itu, organisasi alumni kampus juga berfungsi sebagai pengomando agar organisasi alumni fakultas berjalan secara seimbang.

Agus Maimun Wakil Rektorat (WR) III bagian Kemahasiswaan mengatakan, bahwa organisasi alumni UIN Maliki memang masih belum ada. Agus juga menjelaskan, sebenarnya organisasi alumni sudah lama dibentuk tapi hingga kini masih tidak hidup, karena ketuanya masih belum jelas, “Dulu pernah dibentuk tapi tidak hidup, ketuanya belum jelas,” dalih Agus. Namun pihaknya telah merencanakan pembentukan organisasi alumni, yang bernama Ikatan Alumni UIN (Iluin),  rencananya akan terealisasikan pada akhir 2014 nanti.

Mengenai keterlambatan penanganan terhadap alumni, Agus hanya beralasan bahwa statuta penanganan alumni baru turun pada 2013 kemarin. Karena awalnya, WR III hanya bertanggungjawab dalam menangani mahasiswa, tapi baru tahun ini ditambah dengan penanganan terhadap alumni, “Statutanya baru turun kemarin 2013, dulu kemahasiswaan saja sekarang ada alumni,” ujarnya.

Sebenarnya keterlambatan penanganan ini sangat fatal, karena sejatinya tingkat keberhasilan alumni menjadi ukuran tingkat keberhasilan universitas. Jika tidak ada organisasi yang menanganai alumni, maka bagaimana mengetahui keberhasilan universitas. Muhtadi mencontohkan dalam penanganan alumni, jangan sampai seperti orang yang sedang beol (buang air besar). Menurut Muhtadi, orang yang beol itu tidak berpikir sebelum melakukannya, ketika melakukan pun juga tidak berpikir, bahkan ketika selesai juga tidak berpikir sama sekali.  Kampus seharusnya memiliki filosofi tanggung jawab seperti orangtua (ortu), karena tanggung jawab Ortu kepada anaknya tidak terbatas hingga anaknya menjadi berhasil, istilah orang jawa “mentas”; sudah kawin dan sudah bekerja. Jika dianalogikan dengan perguruan tinggi yaitu pimpinan seperti Ortu sedang mahasiswa ialah anaknya, maka ukuran tanggung jawab mentas, jika belum harus tetap dikawal. Menurutnya proses itu juga merupakan bagian dari amanah, “Itu bagian dari amanah dan amanah itu wajib,” Ujar Muhtadi.

Berkenaan dengan kesulitan pengisian borang untuk akreditasi institusi maupun prodi, Agus membantah jika tidak tersediaanya data. Menurutnya data alumni sudah ditangani oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) alumni, tidak harus melalui lembaga alumninya, kasubag telah mendata alumni sebagai data untuk borang. Tak hanya itu, penjaringan alumni juga bisa dilakukan ditingkat fakultas, meskipun di rektorat sendiri memang tidak ada, “Setelah kita cari di fakultas ada semua, di rektorat memang tidak ada.” Hal ini tentu berbeda dengan Penjamin Mutu yang mengaku kesulitan setiap mengisi data ketika ada evaluasi instrument penilaian dari lembaga audit baik ISO ditahun 2008 maupun BAN-PT 2014 kemarin.

Sedang untuk anggaran organisasi alumni, Agus menjelaskan bahwa sebenarnya sudah dianggarkan, namun baru tahun ini anggarannya bisa turun. Tentunya, jika ada anggaran untuk organisasi alumni, pemungutan terhadap wisudawan seperti di Fakultas Ekonomi dapat dihindari, “Bisa kami rapatkan,” Ujar WR III saat itu. Sebenarnya organisasi alumni sangat menguntungkan bagi kampus, salah satunya untuk membantu dalam penanganan akreditasi. Namun jika pendanaan organisasi alumni masih melalui pungutan kepada wisudawan,  maka sangat disayangkan perhatian kampus terhadap alumni sendiri.

Penanganan alumni kampus harus segera ditangani dengan serius, salah satu wadahnya ialah organisasi alumni itu sendiri. Mengutip pendapat Robbins yang tertulis pada buku Teori & Perilaku organisasi, berpendapat bahwa organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan dengan sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Dari definisi organisasi yang dipaparkan oleh Robbins dapat disimpulkan bahwa adanya organisasi sangat membantu untuk mencapai tujuan suatu kelompok. Karena itulah, sangat dibutuhkan organisasi dalam penanganan alumni, terlebih aktivitas alumni tidak berada di kampus lagi.

Maka dari itu, sudah sepatutnya WR III sebagai penanggung jawab keberlangsungan mahasiswa dan alumni secara serius menangani hal ini. Karena jika tetap seperti ini, maka perlu ditanyakan lagi bagaimana bentuk pertanggungjawaban kampus terhadap alumni.*[Penulis : Drei Herba Ta`abudi]

*Tulisan ini juga dimuat dalam buletin PATRIOTIK edisi Juli 2014

Leave a Reply