Penanganan Kasus Buruh Masih Lambat

Selasa (1/5) bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) melakukan aksi demo di depan Kantor Walikota  Malang, kemudian  dilanjutkan dengan audiensi bersama pihak pemerintah kota. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan terkait kondisi buruh di Malang, salah satunya keterlambatan penanganan kasus buruh oleh  Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan pihak kepolisian.

Selain itu buruh direpotkan dengan terpisahnya Badan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Badan Pengawas  yang ada disetiap daerah, “kami jelas di rugikan, tambah setiap ada kasus/pengaduan harus menunggu disposisi dari provinsi dulu,  baru akan ditangani oleh Pengawas di daerah” Ujar Lutfi Hafidz Ketua Aksi FPBI.

FPBI juga mengeluhkan prosedur penanganan kasus yang berbelit-belit dan memakan waktu lama “Selain menunggu disposisi kami juga harus menunggu nota pemerikasaan yang biasanya satu bulan baru selesai, kasus buruh gimana?” tambah Luthfi  Hafidz. Selain itu buruh juga menyayangkan kasus buruh di dalam lembaga hukum yang terhenti khususnya kepolisan. “Banyak kasus yang sering mandeg, bahkan sampai bertahun tahun. Seperti kasus RS Manu Husada yang sudah tiga tahun tidak ada kejelasan. Saya sebagai ketua buruh sering ditanya tentang kelanjutan kasusnya, kasihan korbannya,” ujar Ludfi Hafids. Dampaknya buruh harus kehilangan aset karena penanganan kasus yang lambat  “ itu merupakan pesangon kami, kami cuman minta hak kami sebagai buruh yang sudah bekerja sepuluh tahun” Ujar Mujiati mantan buruh RS. Manu Husada.

Menanggapi keterlambatan penanganan kasus seperti yang dikeluhkan oleh FPBI, Yoyok Wardoyo, Kepala Disnaker Kabupaten Malang mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti semua tuntutan yang telah disampaikan para buruh. Yoyok juga menambahkan, “Saya juga akan komunikasikan besok kepada bidang pelayanan, dan juga semua problem akan saya perbaiki step by step sesuai kewenangan saya”.

Di samping itu, pelaksana tugas Disnaker Kota Malang, Pranoto, menegaskan bahwa saat ini sedang terjadi kekosongan jabatan pada posisi kepala dinas. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kantor sering sepi dan tugas kepala dinas dijalankan oleh dirinya sebagai pelaksana tugas. “Koreksi yang di paparkan oleh serikat buruh, khusus Pak Luthfi yang telah menyadarkan kami, hal itu pasti diperbaiki sambil menunggu penggantian jabatan” tambahnya.

Heri Suprapto selaku Kepala Pengawas Disnaker Provinsi Jawa Timur juga berupaya akan mengundang dua orang perwakilan FPBI untuk bertemu langsung dengan kepala kepolisian.

Leave a Reply