Pengulangan Sejarah Kelam Pemira

Pemilu raya (Pemira) Republik Mahasiswa (RM) 2014 UIN Maulana Malik Ibrahim telah usai maret lalu. Hasilnya, ditetapkan para ketua HMJ, SEMA, DEMA baik tingkat fakultas maupun universitas oleh KPU. Sistem pencalonanya menggunakan sistem independen(Menggunakan KTM). Sistem ini berlaku sejak 2011 lalu, menggantikan sistem kepartaian. Tanpa melalui partai, mahasiswa boleh mencalonkan diri jika memenuhi syarat.

Pemira kali ini masih saja menuai polemik. Kasus yang menimpa Fuad Ibrahim (lihat Q-post edisi maret) misalnya. Mimpinya jadi ketua HMJ Manajemen sirna karena tak memenuhi syarat yang  diskriminatif. Pasalnya, seperti yang tertuang dalam ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bab III tentang pencalonan, bahwa tiap calon harus pernah menjadi anggota salah satu organisasi intra kampus (OMIK) dibawah naungan RM. Lembaga itu adalah HMJ, SEMA (F & U), DEMA (F & U).

Sedangkan gerbang masuk RM, organisasi HMJ, tak lebih dari 70 orang saja. Hak untuk dipilih pun akhirnya tak dimiliki semua mahasiswa. Hal ini didukung dengan peraturan pemira hasil musyawarah mahasiswa (Musma) 2013. Padahal tak semua mahasiswa memiliki hak suara di musma. Hanya anggota sema-U dan sema-F yang memiliki hak suara dalam musma. Padahal, pelaksanaan pemira didasarkan pada konsep demokrasi. Yunani Kuno dan Romawi, negara pelaksana demokrasi pertama ini dalam sistemnya, membuat setiap warga memiliki hak dalam pengambilan keputusan.

Sistem yang dilakukan dalam pemira 2014 itu tidak berarti baik-baik saja. Pelaksanaan pemira 2014 menuai banyak kecaman. Salah satunya datang dari tim sukses dan saksi dari calon ketua HMJ Matematika, Bayu Kristanto. Mereka menganggap salah satu tim sukses lawannya berusaha menukarkan kertas surat suara untuk Bayu dengan surat suara lain. Dengan disertai beberapa bukti berupa foto saat perhitungan suara di fakultas Saintek, mereka mengadukan dugaan kecurangan ini. Namun sayang, pengaduan mereka dianggap terlambat oleh Panwaslu. Sebelum penetapan, hanya ada waktu 2 hari untuk mengadu. Dalam surat pengaduanya, mereka menuding bahwa KPU tidak netral karena anggota KPU mayoritas warga golongan organisator. “Ya mereka emang sejenis,” ujar Aminatus Sholikhah, mahasiswa jurursan matematika semester 4 yang  saat perhitungan suara bertindak sebagai saksi dari Sema-F.

Menurut Abdul Basith selaku Ketua KPU Fakultas Saintek, terkait waktu penetapan(12/03) yang hanya dua hari setelah pemilihan(10/03) itu karena yang mengeluarkan SK RM tingkat Universitas adalah rektor. “Toh bukti mereka gak valid, kalau ada videonya baru bisa,” ujarnya.

Mirisnya, tak ada lembaga yudikatif khusus yang menangani protes-protes seperti ini layaknya Mahmakah Konstitusi (MK). Secara fungsional, peran lembaga  seperti MK adalah untuk mengevaluasi atau bahkan menggagalkan suatu keputusan bila memang terbukti bersalah. Padahal, Alif Akbarul Muslim, ketua Sema Universitas 2013-2014 menyatakan bahwa RM ini adalah bentuk miniatur Negara. Tatanan RM pun tak ubahnya seperti republik Indonesia, “Ada SEMA sebagai legislatif dan DEMA sebagai eksekutif,” ujar Alif.

Tidak adanya lembaga yudikatif ini bisa berujung pada penggunaan cara-cara inkonstitusional untuk menyelsaikan persoalan. Seperti beberapa sejarah kelam pemira UIN Maliki Malang. 2011 lalu, PEMIRA diwarnai dengan aksi baku-hantam antar mahasiswa yang pro permira, dan mahasiswa yang mengganggap PEMIRA dipaksakan dan penuh kecurangan. 2010 juga mengalami kericuhan, hingga akhirnya Agus Maimun, yang kala itu menjabat pembantu rektor bidang kemahasiswaan harus turun tangan dengan menunda pelaksanaan PEMIRA selama dua bulan. Belum banyak yang berubah dari wajah PEMIRA hingga saat ini, ketegangan sejauh ini selalu ada. Bahkan protes-protes  yang muncul juga masih tidak terwadahi.*[ Penulis : Imam Abu Hanifah]

*Tulisan ini juga dimuat dalam Buletin PATRIOTIK

2 thoughts on “Pengulangan Sejarah Kelam Pemira

Leave a Reply