Perpecahan Mahasiswa Tumpulkan Kekuatan Massa

1997, masa pemerintahan Soeharto menghadapi kondisi yang berat, tahun itu bertepatan juga dengan krisis finansial Asia. Mahasiswa berbondong-bondong turun kejalan, beberapa kali mereka melakukan aksi menuntut presiden Soeharto mundur dari jabatanya. Aksi mereka tak berjalan damai, beberapa mahasiswa bahkan harus kehilangan nyawanya dalam tragedi Trisakti (12 Mei 1998). Aksi mereka akhirnya membuahkan hasil, presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 . Mundurnya Soeharto ini juga dipicu mundurnya 14 mentrinya dalam kabinet pembangunan VI.

Kisah pergerakan mahasiswa pada 1998 ini memperkuat adanya people power. Massa punya kekuatan, bahkan melawan kekuasaan negara yang merupakan bentuk organisasi dengan kekuasaan tertingi dalam satu wilayah. Diluar dari aksi yang “penuh darah” seperti di Indonesia, di tahun 1986  rezim otoriter Presiden Filipina, Ferdinand Marcos juga berhasil digulingkan melalui demonstrasi massal  tanpa kekerasan. Aksi damai yang berlangsung 4 hari ini membuat Corazon Aquino menggantikan Ferdinand sebagai Presiden.

Kekuatan massa ini bahkan mampu menumpulkan dua alat negara untuk menguasai versi Antonio Gramsci, Repressive State Appartus (tekanan penjara, polisi, tentara) dan Ideological State Appartus (hukum, pendidikan, regulasi, agama).  Kekuatan massa juga yang dipertimbangkan Max Horkheimer untuk mengkritik konsep sosialisme. Paham sosialisme mengupayakan harta benda, industri dikuasai negara. Penguasaan oleh negara ini dimaksudkan untuk membebaskan kaum proletariat dari penindasan kaum bourjuis, dalam sistem kapitalis. Ujungnya, negara menjadi powerfull dan otoriter/kuasa mutlak, sedang masyarakat tidak memiliki private property dan powerless. Dibalik cita-cita pembebasan sosialisme,  menimbulkan pelemahan kekuatan massa.

Di Indonesia sendiri, massa atau rakyat juga memiliki kekuatan dalam pemerintahan. Rakyat diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dalam pemerintahan. DPR bertugas menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ketika wakil rakyat sudah “berbelok arah” dari tujuannya, rakyat masih punya alat lain untuk upaya reformasi berupa kekuatan massa.

Sepanjang sejarah Indonesia, mahasiswalah yang mampu menghimpun kekuatan massa. Melemahnya kekuatan mahasiswa tentu akan menjadi penguat negara, kekuasaan negara menjadi semakin mutlak. Kemutlakan kuasa negera, berpotensi munculnya tindakan yang sewenang-wenang, tanpa adanya kontrol.

Sejarah juga mencatat bagaimana negara mencoba mengikis aksi-aksi mahasiswa. Salah satunya dengan kebijakan  Normalisasi Keadaan Kampus (NKK), berdasarkan Surat Keputusan (SK) No 0156/U/1978. Kebijakan NKK yang dikeluarkan oleh Daoed Yusuf, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan(Mendikbud) kala itu, memukul mundur mahasiswa dalam aktifitas politik praktis. Kemudian juga disusul dengan SK No 037/U/1979 terkait susunan lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi. SK tersebut merupakan tindak lanjut dari keluarnya SK No. SKEP 02/KOPKAM/1978 mengenai pembekuan organisasi mahasiswa dalam bentuk Dewan Mahasiswa di Seluruh Indonesia. Beruntungnya, pengekangan gerakan mahasiswa ini, tahun 1990 tak berlanjut kembali kala Mendikbud dijabat oleh Fuad Hasan.

Tak hanya itu, persoalan yang dihadapi mahasiswa sebagai pemangku kekuatan massa, kini ada pada lingkaran konflik horisontal. Mahasiswa dihadapkan dengan persoalan penerimaan masyarakat. Butet Kertaradjasa, dalam acara soft launching Omah Munir (8 Desember 2013), didepan aktivis mahasiswa menyatakan perlunya mahasiswa diterima di lingkungan sekitarnya. Sering ditemukan bahwa masyarakat di sekitar base camp organisasi mahasiswa kerap kali terganggu, mahasiswa sering membuat gaduh hingga larut malam.

Dalam aksi massa yang dilakukan mahasiswa pun, bahkan mahasiswa kerap kali dibenturkan dengan masyarakat sipil. Aksi Massa menolak kenaikan BBM 20 Juni 2013, di depan kampus I Universitas Khairun ternate misalnya. Sejumlah massa dianiaya akibat pukulan benda keras dari masyarakat adat Kesultanan Ternate. Aksi masyarakat adat tersebut banyak menuai kecaman. Aparat kepolisian setempat melalui Humasnya, Hendri Badar kepada media setempat(tribunnews) menyatakan tidak ada legitimasi dari kepolisian kepada masyarakat adat untuk melakukan pengamanan. Namun begitu, kepolisian menuai kritik karena melakukan pembiaran terhadap penganiayaan tersebut.

Selain konflik dengan masyarakat, bahkan beberapa golongan mahasiwa terlibat konflik antar mahasiswa. April 2011 bahkan sesama mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim terlibat aksi baku hantam. Kejadian tersebut berawal dari ketegangan antara kelompok mahasiswa yang pro-pemilu raya(PEMIRA) mahasiswa dan kelompok mahasiswa yang menggangap PEMIRA mahasiswa dipaksakan dan penuh kecurangan. Mahasiswa sibuk berebut kursi kekuasaan.

Selain itu, konflik antar mahasiswa jelas terlihat pada organisasi mahasiswa intra kampus dan ekstra kampus. Desas-desus mengenai penolakan terhadap suatu golongan organisasi mahasiswa kerap kali terdengar. Pada majalah Inovasi XXX misalnya, dalam rubrik kotak pembaca, tulisan berjudul “Ada Apa dengan OMEK? (Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus)”. Wacana anti-OMEK tidak jarang terdengar,  penolakan itu menurut penulisnya bisa bersumber dari tingkah laku oknum organisasi yang tidak menjalankan garis besar haluan organisasinya. Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) yang tergabung dengan Forum UKM Bersama(FUB) pun pernah melarang aktivitas OMEK di gedung Student Center. FUB membuat kegiatan dadakan untuk menggunakan teras gedung yang sudah lebih dulu dipinjam OMEK. Karena OMEK bukan organisasi intra, akhirnya teras gedung dapat digunakan OMIK.

Muhammad Ridho, ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Maliki Malang menanggapi perpecahan antar mahasiswa yang kerap kali terjadi. Ia menyatakan bahwa semua organisasi punya wilayahnya masing-masing. Sesama mahasiswa tak semestinya terlibat konflik,”Sekalipun organisasi ekstra atau intra, toh juga sama-sama mahasiswa UIN,” ujuarnya.

Namun konflik pun tak harus selalu dipandang negatif, seperti penolakan Lewis A. Coser penulis buku The Function of Social Conflict terhadap pandangan status stabil diukur dengan ketiadaan konflik. Bagi Coser, konflik dapat memperkuat struktur sosial.  Struktur sosial diyakini diperkuat dari konsensus yang berawal dari konflik-konflik yang terjadi.

Demikian juga dengan konflik antara masyarakat dengan negara. Konflik-konflik yang ada nantinya dapat menimbulkan konsensus. Bilamana konflik kepentinganya bertolak belakang, bisa dipastikan konsensus yang lahir bersifat koersi. Yang dapat menekan tentunya adalah yang punya kekuasaaan lebih, yakni negara. Kekuasaan negara pun masih bisa diimbangi dengan kekuasaan massa. Sayangnya jika penghimpun kekuatan massanya (mahasiswa) saja berkutat dengan konflik antar mahasiswa, massa tidak akan kuat.

Akan menjadi pekerjaan besar bagi mahasiswa kini untuk kembali menjadi penghimpun kekuatan massa, pengimbang kekuasan negara.  Pasalnya “tubuh” mahasiswa sendiri terpecah belah dan masih berfokus pada konflik horisontal. Melemahnya mahasiswa sebagai penghimpun kekuatan massa akan semakin mempertegas kekuasaan negara yang berpotensi sewenang-wenang.*[Penulis : Rachmad Imam Tarecha]

*Tulisan ini juga dimuat dalam buletin PATRIOTIK edisi Juli 2014

One thought on “Perpecahan Mahasiswa Tumpulkan Kekuatan Massa

Leave a Reply