Persma Tuntut Keleluasaan Dalam Melakukan Kerja Jurnalistik

Hari Kebebasan Pers (3/5), diperingati oleh Aliansi Jurnalis Malang Raya (AJI, ITJI, PFI, PWI, dan PPMI) dengan turun ke jalan. Mereka menyuarakan beberapa tuntutan di depan gedung Balaikota Malang. Salah satu yang menyuarakan tuntutannya adalah Pers Mahasiswa (Persma). Mereka menuntut agar birokrat kampus memberikan keleluasaan bagi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) untuk melakukan kerja jurnalistik, serta pengakuan dan perlindungan kepada para jurnalis kampus dari penekanan dan pembungkaman karya.

Zulfikar Hardiansyah yang juga orator dalam hari kebebasan pers mengungkapkan bahwa selama ini persma masih dipandang dengan sebelah mata. “Dari tahun 2014-2016 pengakuan dari pihak kampus hanya bersifat normatif di tataran praktiknya masih jauh dari kata melindungi kebebasan pers itu sendiri,” ujarnya.

Sementara itu Abdul Aziz selaku Kasubbag Alumni UIN Malang, mengungkapkan bahwa selama ini tidak pernah ada pengekangan baik terhadap pers mahasiswa maupun pers kampus. Saya kira selama ini tidak ada pengekangan terkait kebebasan pers, meskipun mau mengkritisi kampus, kita bebas asalkan berita itu disertai dengan data yang seimbang,” ungkapnya.

Namun, menurut daftar kasus yang dihimpun oleh Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Malang, masih terjadi pengekangan terhadap Persma. Pelanggaran itu antara lain dialami oleh LPM Siar Universitas Negeri Malang yaitu sulitnya membagikan selebaran ospek. Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) Inovasi UIN Maliki Malang mengalami perampasan dan tindakan represif dari organisasi ekstra kampus, serta penyensoran salah satu berita dengan judul “Orang-orang Junrejo” pada majalah edisi XXXIII. LPM Civitas Universitas Merdeka juga mengalami represifitas panitia ospek, kekerasan, dan plonco panitia. LPM Dians Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mengalami masalah akibat nonton bareng film Semen dan Samin sampai terjadi pemanggilan orang tua. Kemudian LPM Manifest Fakultas Hukum Universitas Brawijaya juga mengalami hambatan dalam pembagian buletin ospek.

Sedangkan data Pengurus Nasional PPMI memaparkan bahwa sepanjang 2013-2016 terjadi pembungkaman persma yang meliputi perusakan karya, pembubaran acara, pembredelan, pembekuan, pembatalan izin, pelecehan, kriminalisasi, intimidasi, dan fitnah. Kasus pembungkaman yang paling banyak diterima persma adalah intimidasi sebanyak 66 kasus dari total 110 kasus. Kemudian disusul pembredelan 13 kali, pelecehan 12 kali, pembekuan 9 kali, kriminalisasi 6 kali, pembubaran acara 2 kali. Sedangkan perusakan karya, pembatalan izin dan fitnah masing-masing 1 kali.

Hari Istiawan selaku ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang mengungkapkan bahwa kampus sebagai salah satu lembaga pendidikan semestinya memberikan contoh bagaimana menghargai kebebasan berpendapat, berekspresi dan kebebasan pers. “Kebebasan pers di kampus harus didukung penuh, agar nanti ketika terjun ke dunia jurnalistik bisa menjadi jurnalis yang profesional dan memegang teguh kode etik,” ujarnya.

Menurut Faizal Ad Daraquthny, Sekertaris Jendral PPMI Kota Malang, alasan kampus melakukan represifitas terhadap persma karena kampus menganggap persma sebagai lembaga yang diberikan Surat Keputusan (SK) oleh birokrat atau dekanat merupakan milik kampus. “Persma sepantasnya memberikan kritik lewat produk jurnalistiknya. Pola pikir LPM adalah milik kampus yang hanya menyuarakan apa yang dikehendaki kampus harus dirubah,” ujar Sekjend PPMI kota Malang tersebut. [Dwi Yulia Istiqomah]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply